Hati-hati Terima Hibah Jet F-16 dari AS

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah dan DPR harus ekstra hati-hati mengeluarkan anggaran perbaikan 30 pesawat F-16 yang akan dihibahkan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia. Anggaran sebesar 750 juta dolar AS (sekitar Rp 7 triliun) itu bukan nilai yang sedikit untuk memperbaiki pesawat yang sudah tidak lagi digunakan oleh AS itu.

Pengamat pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Riefqi Muna mengatakan itu di Jakarta, Rabu (23/11).

Menurut Riefqi, segala bentuk akuisisi persenjataan itu harus diperhitungkan dengan matang, jangan sampai merugikan pihak Indonesia. “Artinya segala sesuatunya harus dihitung berdasarkan prinsip tata kelola good governance dari mulai konsep, pengembangan, maintenance, hingga evaluasi akhirnya,” ujarnya.

Selain itu, sumber anggaran yang akan digunakan untuk membayar biaya perbaikan pesawat-pesawat itu juga harus dipertimbangkan secara matang mengingat tidak ada dalam rencana anggaran yang telah ditetapkan. “Ini keanehan jika tiba-tiba ada pos pembiayaan akuisisi persenjataan,” katanya. (A-156/A-88)***

Baca Juga

Jokowi Puji Pernyataan SBY

JAKARTA, (PR).- Presiden RI Joko Widodo memuji pernyataan-pernyataan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono belakangan ini. Dia merasakan dan mengapresiasi SBY yang memiliki maksud memberi masukan-masukan bagi pemerintah.

Pengunjuk Rasa Hanya Mau Bertemu Jokowi

JAKARTA, (PR).- Pengunjuk rasa hanya mau bertemu Presiden RI Joko Widodo. Dua perwakilan pengunjuk rasa sempat masuk ke Istana Negara dan diterima Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Rumah Gerakan 98 Kritisi Aksi 4 November

JAKARTA, (PR).- Rumah Gerakan 98 mengkritisi aksi damai yang berujung bentrokan aparat keamanan dengan demonstran pada 4 November kemarin, harus menjadi pembelajaran agar segala persoalan diserahkan pada ranah hukum.

Ini Alasan Jokowi Minta Gelar Perkara Ahok Dilakukan Terbuka

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo membenarkan telah memberi arahan secara langsung kepada Kapolri Tito Karnavian agar gelar perkara kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dilaksanakan secara terbuka.