Harus Keluarkan Biaya Perbaikan Rp 7 Triliun

Hati-hati Terima Hibah Jet F-16 dari AS

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah dan DPR harus ekstra hati-hati mengeluarkan anggaran perbaikan 30 pesawat F-16 yang akan dihibahkan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia. Anggaran sebesar 750 juta dolar AS (sekitar Rp 7 triliun) itu bukan nilai yang sedikit untuk memperbaiki pesawat yang sudah tidak lagi digunakan oleh AS itu.

Pengamat pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Riefqi Muna mengatakan itu di Jakarta, Rabu (23/11).

Menurut Riefqi, segala bentuk akuisisi persenjataan itu harus diperhitungkan dengan matang, jangan sampai merugikan pihak Indonesia. “Artinya segala sesuatunya harus dihitung berdasarkan prinsip tata kelola good governance dari mulai konsep, pengembangan, maintenance, hingga evaluasi akhirnya,” ujarnya.

Selain itu, sumber anggaran yang akan digunakan untuk membayar biaya perbaikan pesawat-pesawat itu juga harus dipertimbangkan secara matang mengingat tidak ada dalam rencana anggaran yang telah ditetapkan. “Ini keanehan jika tiba-tiba ada pos pembiayaan akuisisi persenjataan,” katanya. (A-156/A-88)***

Baca Juga

Himad Purelang: BPN Jangan Lempar Tanggung Jawab

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Sekretaris Umum Himpunan Masyarakat Adat Pulau-pulau Rempang Galang (Himad Purelang) Janer Sinaga mengungkap, pernyataan yang dikatakan Direktur Konflik Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Sayuthi, membuat terkejut masyarakat Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Ke

Taruna Merah Putih Kerjasama Donor Darah Dengan PMI

NASIONAL

JAKARTA.(PRLM).-Taruna Merah Putih, organisasi nasional yang memperjuangkan aspirasi pelajar, mahasiswa, pemuda, dan profesional muda, kembali membuat kerjasama program donor darah bersama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Berputar Dulu di Beberapa Negara

PPATK Laporkan Aliran Dana Terorisme dari Australia

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya aliran dana dari pihak di Australia untuk jaringan radikal di Indonesia.

Presiden Jokowi Sibuk Mengrus Rakyat

Dubes Nadjib Sangkal Adanya Penolakan Diplomatik

NASIONAL

CANBERRA, (PRLM).- Presiden Joko Widodo terlalu sibuk dalam tiga minggu terakhir untuk menerima panggilan telefon perdana menteri Australia yang memohon ampunan untuk dua terpidana hukuman mati, menurut seorang duta besar, Kamis (25/3/2015).