Harus Keluarkan Biaya Perbaikan Rp 7 Triliun

Hati-hati Terima Hibah Jet F-16 dari AS

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah dan DPR harus ekstra hati-hati mengeluarkan anggaran perbaikan 30 pesawat F-16 yang akan dihibahkan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia. Anggaran sebesar 750 juta dolar AS (sekitar Rp 7 triliun) itu bukan nilai yang sedikit untuk memperbaiki pesawat yang sudah tidak lagi digunakan oleh AS itu.

Pengamat pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Riefqi Muna mengatakan itu di Jakarta, Rabu (23/11).

Menurut Riefqi, segala bentuk akuisisi persenjataan itu harus diperhitungkan dengan matang, jangan sampai merugikan pihak Indonesia. “Artinya segala sesuatunya harus dihitung berdasarkan prinsip tata kelola good governance dari mulai konsep, pengembangan, maintenance, hingga evaluasi akhirnya,” ujarnya.

Selain itu, sumber anggaran yang akan digunakan untuk membayar biaya perbaikan pesawat-pesawat itu juga harus dipertimbangkan secara matang mengingat tidak ada dalam rencana anggaran yang telah ditetapkan. “Ini keanehan jika tiba-tiba ada pos pembiayaan akuisisi persenjataan,” katanya. (A-156/A-88)***

Baca Juga

Tokoh Nasional Minta Masyarakat Lawan Terorisme

NASIONAL

JAKARTA (PRLM).- Sejumlah tokoh nasional meminta masyarakat melawan terorisme. Mereka menegaskan aksi terorisme dengan dalih apapun tak bisa diterima.

Ketua DPR Ade Komarudin Setuju Revisi UU Terorisme

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Ketua DPR Ade Komarudin setuju jika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme direvisi. Wacara revisi UU Terorisme mengemuka kembali pascaserangan teror di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.

Revisi Belum Detail, Baru Pertemuan Awal

NASIONAL

JAKARTA (PRLM).- Presiden RI Joko Widodo menjelaskan pertemuan konsultasi dengan para pimpinan lembaga negara baru pembicaraan awal. Sehingga nantinya masing-masing lembaga dan termasuk pemerintah masih akan melakukan pembahasan mendalam.

Revisi UU Terorisme Menekankan Poin Perluasan Pencegahan

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendukung dengan wacana revisi UU No.15/2003 tentang tindak pidana terorisme. Hanya saja, jika revisi itu dilakukan khususnya soal poin perluasan pencegahan tindak pidana terorisme itu sendiri, sehingga lebih untuk melakukan pencegahan.