Hati-hati Terima Hibah Jet F-16 dari AS

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah dan DPR harus ekstra hati-hati mengeluarkan anggaran perbaikan 30 pesawat F-16 yang akan dihibahkan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia. Anggaran sebesar 750 juta dolar AS (sekitar Rp 7 triliun) itu bukan nilai yang sedikit untuk memperbaiki pesawat yang sudah tidak lagi digunakan oleh AS itu.

Pengamat pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Riefqi Muna mengatakan itu di Jakarta, Rabu (23/11).

Menurut Riefqi, segala bentuk akuisisi persenjataan itu harus diperhitungkan dengan matang, jangan sampai merugikan pihak Indonesia. “Artinya segala sesuatunya harus dihitung berdasarkan prinsip tata kelola good governance dari mulai konsep, pengembangan, maintenance, hingga evaluasi akhirnya,” ujarnya.

Selain itu, sumber anggaran yang akan digunakan untuk membayar biaya perbaikan pesawat-pesawat itu juga harus dipertimbangkan secara matang mengingat tidak ada dalam rencana anggaran yang telah ditetapkan. “Ini keanehan jika tiba-tiba ada pos pembiayaan akuisisi persenjataan,” katanya. (A-156/A-88)***

Baca Juga

Hujan dan Petir Iringi Pelaksanaan Eksekusi

CILACAP, (PR).- Hujan deras disertai angin dan petir membayangi eksekusi 14 terpidana mati di lapangan tembak Tunggul Panaluan, Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.Sebelumya, Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisikan stasiun Cilacap memberikan warning terjadinya cuaca ekstrem di selat

Pemerintah Harus Serius Buka Lahan Sawah Baru

SOREANG,(PR).- Anggota Komisi IV DPR Cucun Syamsurizal menyatakan, pemerintah harus serius dalam upayanya membuka lahan sawah baru. Hal itu disebabkan jumlah penduduk yang makin banyak sehingga membutuhkan penyediaan pangan yang lebih besar.

Pencemar Nama Baik Diusulkan tak Langsung Ditahan

JAKARTA,(PR).- Dalam revisi UU ITE saat ini, pemerintah mengusulkan untuk tak menahan langsung pelaku pencemaran nama baik. Si pencemar nama baik harus diproses melalui pengadilan terlebih dahulu. Meskipun demikian, masih ada ancaman sanksi maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.