Ratusan Ijazah Siswa SMA Ditahan Sekolah

CIREBON, (PRLM).- Sedikitnya 300 ijazah milik siswa SMA yang lulus tahun 1999 hingga 2010, di sejumlah sekolah negeri di Kota Cirebon ditahan pihak sekolah.

Menurut informasi, penahanan ijazah dilakukan menyusul belum lunasnya sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan siswa. Di antaranya uang gedung dan SPP yang masih menunggak.
Setidaknya dibutuhkan dana sampai Rp 1,5 miliar untuk bisa menebus ijazah yang ditahan itu.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga anggota Komisi C Agus Thalik mengaku sangat kaget ketika mendapat informasi itu. Agus mengungkapkan, informasi itu diperolehnya tanpa sengaja saat
Komisi C, melakukan dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon belum lama ini.

Agus sangat menyayangkan penahanan ijazah oleh pihak sekolah yang mencapai ratusan. "Apalagi, sekolah yang menahan ijazah tersebut adalah sekolah negeri. Kalau sekolah swasta, masih bisa dimaklumi karena itu memang terkait dengan biaya operasional sekolah," katanya seusai rapat paripurna pandangan umum fraksi atas Raperda APBD 2012 Senin (21/11).

Tanpa adanya ijazah, kata Agus, jelas menghambat masa depan siswa bersangkutan. "Sekarang melamar kerja kan harus dilampiri ijazah. Bagaimana mereka bisa melamar kerja kalau ijazahnya ditahan. Ini melanggar hak anak," kata Agus.

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh Komisi C DPRD Kota Cirebon, dari jumlah ijazah yang ditahan itu, baru beberapa orang yang sudah bisa diambil. "Yang saya tahu pasti, baru dua siswa dari SMA 4 yang datang mengadu kepada kami, yang ijazahnya sudah bisa diambil," katanya.

Agus mengaku khawatir dengan kemungkinan hilangnya dokumen penting itu. "Kalau satu atau dua tahun sih, mungkin penyimpanan masih memungkinkan. Tapi ini sampai 10 tahun lebih, kemungkinan hilang atau nyelip kan sangat besar," katanya.

Terkait dengan temuan itu, lanjutnya, pihak Komisi C sudah mengagendakan untuk memanggil Dinas Pendidikan. "Kami akan meminta kalrifikasi atas kejadian itu. Ini sangat memprihatinkan. Seharusnya kejadian iitu tidak perlu terjadi, karena sebenarnya banyak dana baik dari APBD Kota Cirebon maupun Provinsi Jabar, untuk membantu mengatasinya," katanya.

Menurutnya, penahanan ijazah tidak perlu terjadi, karena banyak bantuan berupa beasiswa untuk siswa tidak mampu dan untuk siswa berprestasi. "Artinya, kalau alasannya belum membayar uang gedung dan lain-lain, kan bisa ditutupi dengan menggunakan uang beasiswa untuk siswa kurang mampu atau siswa berprestasi," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Anwar Sanusi yang hendak dikonfirmasi melalui telepon selulernya, tidak aktif. (A-92/das)***

Baca Juga

Kebijakan Guru Mengajar 40 Jam Seminggu Jalan Terus

JAKARTA, (PR).- Kendati kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan sedang dikaji ulang, pemerintah tetap akan mulai menerapkan kebijakan menambah jam mengajar guru dari 24 jam menjadi 40 jam dalam seminggu pada tahun ajaran 2017/2018.

70 Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) Ditolak Sekolah

BANDUNG, (PR).- Sedikitnya 70 siswa yang tergolong rawan melanjutkan pendidikan (RMP) asal Kota Bandung mendatangi Ombudsman Perwakilan Jawa Barat di Jalan Kebonwaru. Mereka mengadu karena tak diterima oleh SMAN dan SMKN.

Implementasi Alokasi Siswa Miskin pada PPDB tak Terkontrol

JAKARTA, (PR).-Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sering mengabaikan hak siswa miskin dan masyarakat di lingkungan di sekitar tempat tinggalnya untuk mengenyam pendidikan, ternyata telah menjadi fenomena secara nasional.

Tunggu SKTP, 50 Persen Guru di KBB Belum Terima Tunjangan

NGAMPRAH, (PR).- Tunjangan profesi guru (TPG) di Kabupaten Bandung Barat belum semuanya dibayarkan lantaran masih menunggu Surat Keterangan Tunjangan Profesi (SKTP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinilai Abaikan Kewajiban, Pemprov Jabar tak Anggarkan PPDB 2017

BANDUNG, (PR).- Langkah Pemprov Jabar yang tidak menganggarkan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berpotensi malaadministrasi. Pasalnya, PPDB merupakan kegiatan tahunan.