Ratusan Ijazah Siswa SMA Ditahan Sekolah

PENDIDIKAN

CIREBON, (PRLM).- Sedikitnya 300 ijazah milik siswa SMA yang lulus tahun 1999 hingga 2010, di sejumlah sekolah negeri di Kota Cirebon ditahan pihak sekolah.

Menurut informasi, penahanan ijazah dilakukan menyusul belum lunasnya sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan siswa. Di antaranya uang gedung dan SPP yang masih menunggak.
Setidaknya dibutuhkan dana sampai Rp 1,5 miliar untuk bisa menebus ijazah yang ditahan itu.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga anggota Komisi C Agus Thalik mengaku sangat kaget ketika mendapat informasi itu. Agus mengungkapkan, informasi itu diperolehnya tanpa sengaja saat
Komisi C, melakukan dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon belum lama ini.

Agus sangat menyayangkan penahanan ijazah oleh pihak sekolah yang mencapai ratusan. "Apalagi, sekolah yang menahan ijazah tersebut adalah sekolah negeri. Kalau sekolah swasta, masih bisa dimaklumi karena itu memang terkait dengan biaya operasional sekolah," katanya seusai rapat paripurna pandangan umum fraksi atas Raperda APBD 2012 Senin (21/11).

Tanpa adanya ijazah, kata Agus, jelas menghambat masa depan siswa bersangkutan. "Sekarang melamar kerja kan harus dilampiri ijazah. Bagaimana mereka bisa melamar kerja kalau ijazahnya ditahan. Ini melanggar hak anak," kata Agus.

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh Komisi C DPRD Kota Cirebon, dari jumlah ijazah yang ditahan itu, baru beberapa orang yang sudah bisa diambil. "Yang saya tahu pasti, baru dua siswa dari SMA 4 yang datang mengadu kepada kami, yang ijazahnya sudah bisa diambil," katanya.

Agus mengaku khawatir dengan kemungkinan hilangnya dokumen penting itu. "Kalau satu atau dua tahun sih, mungkin penyimpanan masih memungkinkan. Tapi ini sampai 10 tahun lebih, kemungkinan hilang atau nyelip kan sangat besar," katanya.

Terkait dengan temuan itu, lanjutnya, pihak Komisi C sudah mengagendakan untuk memanggil Dinas Pendidikan. "Kami akan meminta kalrifikasi atas kejadian itu. Ini sangat memprihatinkan. Seharusnya kejadian iitu tidak perlu terjadi, karena sebenarnya banyak dana baik dari APBD Kota Cirebon maupun Provinsi Jabar, untuk membantu mengatasinya," katanya.

Menurutnya, penahanan ijazah tidak perlu terjadi, karena banyak bantuan berupa beasiswa untuk siswa tidak mampu dan untuk siswa berprestasi. "Artinya, kalau alasannya belum membayar uang gedung dan lain-lain, kan bisa ditutupi dengan menggunakan uang beasiswa untuk siswa kurang mampu atau siswa berprestasi," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Anwar Sanusi yang hendak dikonfirmasi melalui telepon selulernya, tidak aktif. (A-92/das)***

Baca Juga

Ujian Nasional 2015

Sembilan SMA/SMK Cianjur tidak Lulus

PENDIDIKAN
SEKRETARIS Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia UN, Jum'ati mengatakan, berdasarkan data yang diterimanya UN susulan yang seharusnya diikuti oleh 23 iswa itu hanya diikuti oleh 14 siswa.*

CIANJUR, (PRLM).- Ujian Nasional (UN) susulan yang dilaksanakan sejak Senin (20/4/2015) di Kabupaten Cianjur ternyata tidak dihadiri oleh seluruh siswa yang harus mengikuti UN susulan. Dari 23 peserta UN susulan untuk siswa SMA/SMK, 9 siswa di antaranya tidak bisa hadir.

Forum Terbuka Bakal Calon Rektor UPI

PENDIDIKAN
ENAM Bakal Calon rektor UPI diperkenalkan oleh moderator, pada Forum Terbuka Penyajian Kertas Kerja Bakal Calon Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020, di Gedung Achmad Sanusi UPI, Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Selasa (28/4/2015).

Peringatan Hardiknas, TNI Beri Pemahaman Wawasan Kebangsaan

PENDIDIKAN

BOGOR, (PRLM).- Peringatan hari pendidikan nasional (Hardiknas) tidak hanya dilakukan dengan upacara bendera.

Ujian Nasional 2015

Siswa Tasikmalaya Masih Menggunakan Sitem Manual

PENDIDIKAN

TASIKMALAYA, (PRLM).- Sarana dan prasarana untuk melaksanakan Ujian Nasional (UN) secara Online atau sistem komputerisasi belum memadai hampir diseluruh sekolah. Pelaksanaan UN tingkat SMP di Kota Tasikmalaya seluruhnya menggunakan sistem terdahulu yakni manual.