Jumlah Anggota DPR Perempuan Masih Minim

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).-Jumlah anggota DPR RI dari kalangan perempuan saat ini ada 108 orang. Angka itu hanyalah 18 persen dari total anggota DPR RI yang mencapai 560 orang. Jumlah itu masih jauh dari kuota anggota legislatif perempuan yang minimal mencapai 30 persen.

Meski keterwakilan perempuan di parlemen itu sudah ada, tapi belum tentu para anggota legislatif itu memahami isu-isu tentang perempuan. "Itu yang menjadi pertanyaannya. Mereka belum tentu semuanya paham soal isu-isu perempuan ataupun paham soal politik," kata anggota Komisi II DPR RI Nurul Arifin dalam "Diskusi Publik Pendidikan Politik Bagi Perempuan" di Gedung ICMI Jabar, Jln. Cikutra, Kota Bandung, Rabu (9/11).

Untuk itulah, perlu lebih banyak perempuan yang terjun ke dunia politik. Untuk masuk ke politik, satu-satunya cara ialah bergabung dalam sebuah partai politik. "Tidak haram kok masuk parpol. Apalagi jika ingin menjadi anggota dewan, ya satu-satunya cara ialah aktif di parpol," ujarnya.

Selain dihadiri Nurul Arifin, acara tersebut juga menghadirkan sejumlah pembicara. Mereka antara lain Ny. Netty Prasetyani Heryawan, Antiq Bintari (dari Puslit Wanita Unpad), dan Evie Ariadne Shinta Dewi (dari Divisi Peranan Perempuan ICMI Orwil Jabar).

Sementara itu, Ny. Netty Prasetyani Heryawan yang juga sebagai narasumber mengemukakan, perempuan yang cerdas politik akan membawa demokrasi Indonesia yang berkualitas. "Jika perempuan terdidik politik, dampaknya sangat luar biasa. Konsep demokrasi yang menganut trias politika, akan berjalan dengan baik," katanya. (A-128/A-89)***

Baca Juga

Kisruh Golkar

Kubu Agung Siap Banding Jika PTUN Batalkan SK Menkumham

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Dewan pimpinan pusat Partai Golkar kubu Agung Lakasono siap mengajukan banding jika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Tjetje Hidayat Padmadinata: Pencitraan Politik Harus Dihentikan

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Pejabat publik adalah pelayan publik yang seyogyanya melayani publik. Oleh karenanya, praktik-praktik politik pencitraan atau pencitraan politik harus dihentikan.

Jokowi Harus Mampu Indentifikasi Menteri untuk Di-reshuffle

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Joko Widodo harus mampu mengindentifikasi para menteri Kabinet Kerja yang akan di-reshuffle. Selain salah tempat ada menteri yang hanya jalan di tempat.

Tiga Formula Reshuffle Kabinet

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Wacana reshuffle kabinet yang mengemuka setelah enam bulan pemerintahan Jokowi-JK menjadi titik krusial bagi presiden Jokowi untuk menggenjot kerja pembantunya agar dapat lebih efektif dan bekerja jauh lebih baik lagi.