BANDUNG, (PRLM).- Untuk menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat akan memperlancar akses informasi lowongan kerja. Selama ini, informasi tersebut belum tersalurkan dengan baik kepada pencari kerja. Demikian dikatakan Kepala Disnakertrans Jawa Barat, Hening Widiatmoko, Senin (7/11).

Dia mengatakan, sistem informasi lowongan pekerjaan akan ditingkatkan melalui bursa kerja online. Diharapkan, calon tenaga kerja akan mudah mendapat informasi, yang kemudian berdampak positif dengan menurunnya angka pengangguran.

Selain itu, kata Hening, bursa kerja khusus (BKK) juga menjadi salah satu saluran penerimaan tenaga kerja. Bursa kerja seperti ini biasa diadakan oleh perguruan tinggi, bekerja sama dengan perusahaan tertentu. “Paling tidak kita harapkan lulusannya bisa mendapat pekerjaan,” katanya.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, jumlah pengangguran di Jawa Barat pada Agustus 2011 mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah tahun lalu. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 49.548 orang. Pada Agustus 2010 penganggur di Jawa Barat tercatat 1.951.391 orang, sedangkan Agustus 2011 tercatat 1.901.843 orang.

Berkaitan dengan penurunan angka pengangguran, Hening menuturkan, sulit untuk memprediksi besarnya target capaian tahun depan. Pasalnya, angka pengangguran berkaitan erat dengan kondisi perekonomian makro. Kondisi ini yang kemudian menggerakkan sektor ril sebagai penyerap tenaga kerja.

Dengan demikian, tingkat pengangguran akan sulit ditekan jika perekonomian makro menunjukkan perkembangan negatif. “Ketika sektor riil tidak bergerak, investasi hanya dilakukan untuk padat modal, sulit,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, secara umum tenaga kerja di Jawa Barat terbagi menjadi tiga sektor. Sektor primer yang di antaranya mencakup bidang pertanian diperkirakan menyerap sekitar 30% tenaga kerja, kemudian sektor sekunder berupa industri manufaktur menyerap sekitar 28%. Terakhir, sektor tersier berupa jasa menyerap tenaga kerja terbanyak.

Berkaitan dengan ketenagakerjaan, Hening mengatakan, saat ini Dewan Pengupahan Provinsi masih menunggu kiriman hasil pembahasan Upah Minimum Kab./Kota (UKM) dari enam kab./kota. Sekaligus meluruskan pemberitaan sebelumnya, dia mengatakan, ultimatum penyerahan dari tingkat kab./kota sebelum 14 November hanya berlaku untuk Kab. Sukabumi. Pasalnya, dewan pengupahan di kabupaten tersebut baru terbentuk. (A-179/das)***