Headlines
Tidak Perlu Takut Menyalahi Peraturan

Pekerja Minta Jamsostek Siapkan Pencairan Dana

JAKARTA (PRLM).- PT Jamsostek (Persero) diminta mempersiapkan diri untuk melayani proses pencairan dana jaminan hari tua (JHT) secara massal oleh kalangan pekerja/buruh. Penarikan dana itu menjadi respons jika aspirasi pekerja tidak terakomodasi dalam Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Demikian pernyataan Forum Bersama Manajemen Sumber Daya Manusia (Forbesma MSDM) serta Forum Penyelamatan Dana Pekerja/Buruh (gabungan sejumlah serikat pekerja/buruh) di Jakarta, Jumat (28/10). Menurut rencana, Rancangan Undang-undang (RUU) BPJS akan disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam rapat paripurna DPR, hari ini.

Kamis kemarin seluruh pimpinan fraksi (kecuali Partai Golkar karena rapim) dan Pansus RUU BPJS menggelar rapat dengan pimpinan DPR guna membahas RUU BPJS. Dalam rapat itu diputuskan, apa pun masalahnya draft RUU BPJS harus selesai pada 28 Oktober mendatang. Fraksi yang berbeda pendapat dijadikan minderhead nota (nota keberatan).

Dalam pernyataan bersama itu disebutkan, kalangan pekerja/buruh siap menarik dana JHT yang dikelola Jamsostek jika DPR dan pemerintah jadi mengesahkan Rancangan Undang-Undang BPJS, terutama jika RUU BPJS tetap mensyaratkan pembentukan BPJS I (jangka pendek) dan BPJS II (jangka panjang) serta membuat bentuk atau status PT Jamsostek (Persero) makin tidak jelas ke depan.

Selain itu, kalangan pekerja juga meminta pihak Jamsostek bisa menginformasikan tentang mekanisme serta syarat administrasi yang perlu dilengkapi untuk mencairkan dana JHT secara massal. Dalam hal ini, pekerja merasa pihak Jamsostek tidak perlu takut melanggar peraturan dalam mencairkan dana JHT tersebut. Ini dikarenakan DPR dan pemerintah juga tetap memaksakan penerbitan RUU BPJS yang tidak sesuai aspirasi dari kalangan pekerja dan buruh.

Forbesma MSDM dan kalangan pekerja/buruh mendatangi kantor pusat PT Jamsostek (Persero) guna meminta penjelasan mengenai perkembangan pembahasan BPJS. Mereka sudah mendatangi Kantor Pusat Jamsostek. Sebelumnya, aliansi 22 serikat pekerja juga melakukan audiensi ke Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Koordinator Forbesma MSDM Jatim Endung Sutrisno mengatakan, kalangan pekerja/buruh dan pengusaha di Jatim menolak RUU BPJS yang isinya ingin melebur PT Jamsostek dengan BUMN jaminan sosial lainnya, seperti PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri. Apalagi digabung ke dalam BPJS yang belum jelas bentuknya seperti apa.

Forbesma MSDM serta Forum Penyelamatan Dana Pekerja/Buruh ini beranggotakan MSDM perusahaan serta perwakilan dari serikat pekerja/buruh di Jatim. "Mengingat jumlah pekerja peserta yang akan menarik dana JHT cukup besar, sehingga keadaan di lapangan bisa dipandang sebagai keadaan yang darurat, maka kami mohon Jamsostek tidak mempersulit proses pencairan dana milik kami ini. Karena, pada hakikatnya, kami mengambil dana hasil dari iuran yang kami bayarkan setiap bulan," tuturnya.

Sementara itu, kalangan pekerja/buruh menilai penerbitan RUU BPJS justru menimbulkan ketidakpastian. Selain itu juga ada indikasi upaya dari oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan dana JHT pekerja. "Kami juga akan menyita seluruh aset-aset milik PT Jamsostek, termasuk kantor pusatnya, karena dibangun dari uang iuran yang kita bayarkan setiap bulannya," kata Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Misdi SW.

Sedangkan Koordinator Wilayah Jatim Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Agus Santoso mengatakan, ada kecenderungan dana JHT milik pekerja di Jamsostek akan digunakan pemerintah untuk menyubsidi rakyat miskin. "Selama ini, kami saja masih miskin. Jadi, kenapa kami para pekerja dan buruh yang melarat ini harus menyubsidi program jaminan kesehatan untuk rakyat miskin. Kalau pemerintah dan DPR mau bentuk BPJS baru khusus untuk rakyat miskin, ini kita dukung. Tetapi, kalau sampai Jamsostek digabung dengan BPJS lain atau dilebur dan diubah bentuknya, jelas kita tolak," katanya.

Menurut dia, DPR dan pemerintah terkesan memaksakan penerbitan RUU BPJS tanpa mendengar aspirasi dari kalangan pekerja/buruh dan pengusaha. Padahal, kalangan pekerja dan pengusaha merupakan pemangku kepentingan utama dalam pelaksanana jaminan sosial, khususnya untuk tenaga kerja. "Jadi, kalau DPR dan pemerintah tetap memaksakan untuk menerbitkan RUU BPJS, kami juga memaksa Jamsostek tanpa memedulikan aturan untuk mencairkan dana JHT kami secepat mungkin. Kami tidak mau uang pekerja dijadikan bancakan oleh pihak-pihak tertentu," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPW Sarbumusi Jatim Idris Ismail mengatakan, jika RUU BPJS jadi disahkan, maka seluruh (ratusan ribu orang) pekerja/buruh di Jawa Timur akan mengendarai sepeda motor menuju Jakarta. "Kita akan berkonvoi dengan kecepatan 15 kilometer per jam dari Surabaya ke Jakarta. Pokoknya Pulau Jawa akan kami buat macet selama seminggu," tuturnya. (A-78/A-147)***

Customize This