Kadisdik: Validasi Data Tunjangan Fungsional Tanggung Jawab Kab/Kota

BANDUNG, (PRLM).- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Prof. Wahyudin Zarkasyi menuturkan, selama ini proses validasi telah dilakukan setiap kali tunjangan fungsional akan dicairkan. Namun validasi menjadi tanggungjawab sepenuhnya kabupaten/kota karena yang bertanggungjawab terhadap guru adalah kabupaten/kota.

"Masalahnya untuk honorer kadang pindah-pindah ngajarnya. Walaupun sudah memiliki NUPTK. Sebab selama ini pun NUPTK sudah digunakan, hanya saja di lapangan data yang akurat mengenai honorer terutama cukup sulit. Beda dengan PNS," katanya.

Oleh karena itu, Wahyudin menuturkan, sekolah yang menjadi ujung tombak dalam setiap pendataan dan validasi diimbau untuk menyampaikan data yang sebenar-benarnya. Sebab dinas di kabupaten/kota pun sepenuhnya mengandalkan data dari sekolah.

"Belum lagi masalah rekening yang bermasalah. Saat ini saja sudah ribuan yang melapor, salah nama, angka, atau yang lainnya sehingga uangnya tidak masuk. Kami juga menghimbau kepada guru untuk segera melapor jika rekeningnya bermasalah," ucapnya. (A-157/das)***

Baca Juga

542 Mahasiswa Asing Ikuti Darmasiswa RI

JAKARTA,(PR).- Sebanyak 542 mahasiswa asing dari 79 negara mengikuti Darmasiswa Republik Indonesia tahun ajaran 2016/2017. Mereka akan tersebar di 51 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, untuk mempelajari bahasa, seni, dan budaya Indonesia selama satu tahun.

3,56 Persen Penduduk Indonesia Buta Aksara

JAKARTA,(PR).- Sebanyak 3,56 persen penduduk Indonesia atau dari 5,7 juta orang masih buta aksara. Ini berdasarkan data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) per tahun 2015. Angka tersebut menurun tipis dari tahun 2014 sebelumnya yakni 3,7 persen atau 5,9 juta penduduk.

Mahasiswa UI Ciptakan Tongkat Pemandu Tunanetra

DEPOK, (PR).- Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia menciptakan tongkat elektronik untuk membantu penyandang tunanetra. Tongkat dilengkapi sistem radar dan global positioning system (GPS).