Kadisdik: Validasi Data Tunjangan Fungsional Tanggung Jawab Kab/Kota

PENDIDIKAN

BANDUNG, (PRLM).- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Prof. Wahyudin Zarkasyi menuturkan, selama ini proses validasi telah dilakukan setiap kali tunjangan fungsional akan dicairkan. Namun validasi menjadi tanggungjawab sepenuhnya kabupaten/kota karena yang bertanggungjawab terhadap guru adalah kabupaten/kota.

"Masalahnya untuk honorer kadang pindah-pindah ngajarnya. Walaupun sudah memiliki NUPTK. Sebab selama ini pun NUPTK sudah digunakan, hanya saja di lapangan data yang akurat mengenai honorer terutama cukup sulit. Beda dengan PNS," katanya.

Oleh karena itu, Wahyudin menuturkan, sekolah yang menjadi ujung tombak dalam setiap pendataan dan validasi diimbau untuk menyampaikan data yang sebenar-benarnya. Sebab dinas di kabupaten/kota pun sepenuhnya mengandalkan data dari sekolah.

"Belum lagi masalah rekening yang bermasalah. Saat ini saja sudah ribuan yang melapor, salah nama, angka, atau yang lainnya sehingga uangnya tidak masuk. Kami juga menghimbau kepada guru untuk segera melapor jika rekeningnya bermasalah," ucapnya. (A-157/das)***

Baca Juga

BNPT Soroti Sejumlah Kampus Terkait Penyusupan Radikalisme

PENDIDIKAN

TASIKMALAYA, (PRLM).- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia menyoroti sejumlah kampus agar waspada dari penyebaran paham radikalisme.

Helm Tahan Banting Karya Mahasiswa Asal Bogor Masuk Finalis GSEA di AS

PENDIDIKAN

WASHINGTON, (PRLM).- Mahasiswa asal Bogor, Indonesia, Gilang Hardian (25 tahun) berhasil masuk ke dalam finalis enam besar di ajang Global Student Entrepreneurship Awards (GSEA), yaitu sebuah kompetisi tahunan bagi mahasiswa wirausaha tingkat dunia yang diselenggarakan di Washington, D.C., AS bel

Ibu-ibu Ujian Nasional Paket B Sambil Bawa Anak

PENDIDIKAN

TASIKMALAYA, (PRLM).- Ratusan warga di Kota Tasikmalaya mengikuti ujian paket B yang diadakan di SDN Pengadilan Kota Tasikmalaya. Mereka para peserta ujian kebanyakan akibat terkendala berbagai faktor.