Kadisdik: Validasi Data Tunjangan Fungsional Tanggung Jawab Kab/Kota

PENDIDIKAN

BANDUNG, (PRLM).- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Prof. Wahyudin Zarkasyi menuturkan, selama ini proses validasi telah dilakukan setiap kali tunjangan fungsional akan dicairkan. Namun validasi menjadi tanggungjawab sepenuhnya kabupaten/kota karena yang bertanggungjawab terhadap guru adalah kabupaten/kota.

"Masalahnya untuk honorer kadang pindah-pindah ngajarnya. Walaupun sudah memiliki NUPTK. Sebab selama ini pun NUPTK sudah digunakan, hanya saja di lapangan data yang akurat mengenai honorer terutama cukup sulit. Beda dengan PNS," katanya.

Oleh karena itu, Wahyudin menuturkan, sekolah yang menjadi ujung tombak dalam setiap pendataan dan validasi diimbau untuk menyampaikan data yang sebenar-benarnya. Sebab dinas di kabupaten/kota pun sepenuhnya mengandalkan data dari sekolah.

"Belum lagi masalah rekening yang bermasalah. Saat ini saja sudah ribuan yang melapor, salah nama, angka, atau yang lainnya sehingga uangnya tidak masuk. Kami juga menghimbau kepada guru untuk segera melapor jika rekeningnya bermasalah," ucapnya. (A-157/das)***

Baca Juga

Siswa Menyaksikan Demo Ekstra Kurikuler

PENDIDIKAN
SEJUMLAH siswa menyaksikan demo ekstra kurikuler (ekskul) taekwondo, pada demo kegiatan ekskul SD Darul Hikam, Jalan Juanda, Kota Bandung, Kamis (6/8/2015). Demo yang diikuti dua belas kegiatan ekskul itu, untuk mengenalkan berbagai ekskul sekolah yang bi

Disdik Ciamis dan Alfamart Resmikan Program Ritel untuk Pelajar

PENDIDIKAN

CIAMIS, (PRLM).- PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang membawahi minimarket Alfamart, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Ciamis meresmikan program pendidikan ritel. Untuk pertama kalinya di Ciamis kerjasama tersebut diterapkan di SMKN 1 Ciamis.

Dua Siswa SMK Pelayaran Jadi Korban MOS

PENDIDIKAN

SOLO, (PRLM).- Masa Orientasi Siswa (MOS) untuk Pendidikan Dasar Ketarunaan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran "Pancasila", Kartasura, ditengarai terjadi tindak kekerasan terhadap siswa baru.

PTS Menjerit, Biaya Akreditasi Tinggi

PENDIDIKAN

SOREANG,(PRLM).- Para perguruan tinggi swasta khususnya bidang keperawatan dan kebidanan menjerit karena biaya akreditasi yang tinggi.

Untuk sekali proses akreditasi bisa mencapai Rp 70 juta sampai Rp 80 juta yang diadakan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).