Kadisdik: Validasi Data Tunjangan Fungsional Tanggung Jawab Kab/Kota

BANDUNG, (PRLM).- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Prof. Wahyudin Zarkasyi menuturkan, selama ini proses validasi telah dilakukan setiap kali tunjangan fungsional akan dicairkan. Namun validasi menjadi tanggungjawab sepenuhnya kabupaten/kota karena yang bertanggungjawab terhadap guru adalah kabupaten/kota.

"Masalahnya untuk honorer kadang pindah-pindah ngajarnya. Walaupun sudah memiliki NUPTK. Sebab selama ini pun NUPTK sudah digunakan, hanya saja di lapangan data yang akurat mengenai honorer terutama cukup sulit. Beda dengan PNS," katanya.

Oleh karena itu, Wahyudin menuturkan, sekolah yang menjadi ujung tombak dalam setiap pendataan dan validasi diimbau untuk menyampaikan data yang sebenar-benarnya. Sebab dinas di kabupaten/kota pun sepenuhnya mengandalkan data dari sekolah.

"Belum lagi masalah rekening yang bermasalah. Saat ini saja sudah ribuan yang melapor, salah nama, angka, atau yang lainnya sehingga uangnya tidak masuk. Kami juga menghimbau kepada guru untuk segera melapor jika rekeningnya bermasalah," ucapnya. (A-157/das)***

Baca Juga

Lippo Group Salurkan Beasiswa Senilai Rp 1,5 Miliar

JAKARTA, (PR).- Lippo Group menyerahkan beasiswa senilai Rp 15 miliar kepada 10 perguruan tinggi nasional (PTN) di Auditorium Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Selasa 20 Desember 2016.

Serapan Pendidikan Vokasi Rendah

JAKARTA, (PR).- Tahun depan, pendidikan vokasi akan menjadi salah satu program prioritas dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pasalnya, hingga akhir tahun ini, pendidikan vokasi baru menyerap sekitar 5,6 persen dari total mahasiswa nasional.

Mendikbud Izinkan Sekolah Himpun Dana Masyarakat

JAKARTA, (PR).- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengizinkan sekolah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Pasalnya, jika hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, sekolah akan sulit maju dan memiliki daya saing tinggi.