Kadisdik: Validasi Data Tunjangan Fungsional Tanggung Jawab Kab/Kota

BANDUNG, (PRLM).- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Prof. Wahyudin Zarkasyi menuturkan, selama ini proses validasi telah dilakukan setiap kali tunjangan fungsional akan dicairkan. Namun validasi menjadi tanggungjawab sepenuhnya kabupaten/kota karena yang bertanggungjawab terhadap guru adalah kabupaten/kota.

"Masalahnya untuk honorer kadang pindah-pindah ngajarnya. Walaupun sudah memiliki NUPTK. Sebab selama ini pun NUPTK sudah digunakan, hanya saja di lapangan data yang akurat mengenai honorer terutama cukup sulit. Beda dengan PNS," katanya.

Oleh karena itu, Wahyudin menuturkan, sekolah yang menjadi ujung tombak dalam setiap pendataan dan validasi diimbau untuk menyampaikan data yang sebenar-benarnya. Sebab dinas di kabupaten/kota pun sepenuhnya mengandalkan data dari sekolah.

"Belum lagi masalah rekening yang bermasalah. Saat ini saja sudah ribuan yang melapor, salah nama, angka, atau yang lainnya sehingga uangnya tidak masuk. Kami juga menghimbau kepada guru untuk segera melapor jika rekeningnya bermasalah," ucapnya. (A-157/das)***

Baca Juga

Aher: Pendidikan Jadi Fondasi Kemajuan Bangsa

BANDUNG, (PR).- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan bahwa sumber daya manusia yang andal, unggul, dan berdaya saing menjadi harapan masa depan sebuah bangsa.

623 Anggota Pramuka Asal Jabar Ikuti Raimuna Nasional XI

BANDUNG, (PR).- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar melepas peserta Raimuna Nasional XI Tahun 2017 asal Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat 11 Agustus 2017.

Perguruan Tinggi Diminta Fokus Kembangkan Potensi Lokal

JAKARTA, (PR).- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mendorong perguruan tinggi untuk lebih fokus mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia di daerahnya masing-masing.