Kadisdik: Validasi Data Tunjangan Fungsional Tanggung Jawab Kab/Kota

BANDUNG, (PRLM).- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Prof. Wahyudin Zarkasyi menuturkan, selama ini proses validasi telah dilakukan setiap kali tunjangan fungsional akan dicairkan. Namun validasi menjadi tanggungjawab sepenuhnya kabupaten/kota karena yang bertanggungjawab terhadap guru adalah kabupaten/kota.

"Masalahnya untuk honorer kadang pindah-pindah ngajarnya. Walaupun sudah memiliki NUPTK. Sebab selama ini pun NUPTK sudah digunakan, hanya saja di lapangan data yang akurat mengenai honorer terutama cukup sulit. Beda dengan PNS," katanya.

Oleh karena itu, Wahyudin menuturkan, sekolah yang menjadi ujung tombak dalam setiap pendataan dan validasi diimbau untuk menyampaikan data yang sebenar-benarnya. Sebab dinas di kabupaten/kota pun sepenuhnya mengandalkan data dari sekolah.

"Belum lagi masalah rekening yang bermasalah. Saat ini saja sudah ribuan yang melapor, salah nama, angka, atau yang lainnya sehingga uangnya tidak masuk. Kami juga menghimbau kepada guru untuk segera melapor jika rekeningnya bermasalah," ucapnya. (A-157/das)***

Baca Juga

Selotip, Rahasia Masak Hemat Energi

BANDUNG, (PR).- Penelitian sederhana, namun bisa bermanfaat dan berdampak luas. Hal itu dilakukan tiga siswa SMP Al Ma'soem Jln. Raya Rancaekek, Bandung, yang mengubah panci biasa agar lebih hemat energi saat memasak.