Kadisdik: Validasi Data Tunjangan Fungsional Tanggung Jawab Kab/Kota

BANDUNG, (PRLM).- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Prof. Wahyudin Zarkasyi menuturkan, selama ini proses validasi telah dilakukan setiap kali tunjangan fungsional akan dicairkan. Namun validasi menjadi tanggungjawab sepenuhnya kabupaten/kota karena yang bertanggungjawab terhadap guru adalah kabupaten/kota.

"Masalahnya untuk honorer kadang pindah-pindah ngajarnya. Walaupun sudah memiliki NUPTK. Sebab selama ini pun NUPTK sudah digunakan, hanya saja di lapangan data yang akurat mengenai honorer terutama cukup sulit. Beda dengan PNS," katanya.

Oleh karena itu, Wahyudin menuturkan, sekolah yang menjadi ujung tombak dalam setiap pendataan dan validasi diimbau untuk menyampaikan data yang sebenar-benarnya. Sebab dinas di kabupaten/kota pun sepenuhnya mengandalkan data dari sekolah.

"Belum lagi masalah rekening yang bermasalah. Saat ini saja sudah ribuan yang melapor, salah nama, angka, atau yang lainnya sehingga uangnya tidak masuk. Kami juga menghimbau kepada guru untuk segera melapor jika rekeningnya bermasalah," ucapnya. (A-157/das)***

Baca Juga

Sistem Pembelajaran Unik Dengan Robot, Drone, dan VR

Di era yang semakin modern ini, ruang kelas di sekolah-sekolah mulai menerapkan berbagai teknologi tinggi. Mulai dari papan interaktif, menggunakan laptop, dan juga pembelajaran online semakin berkembang.

Dosen Jangan Hanya Incar Jabatan Struktural

JAKARTA, (PR).- Direktur Jendral Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ali Ghufron Mukti menegaskan, untuk meningkatkan jumlah publikasi jurnal ilmiah internasional, seorang dosen jangan hanya mengincar jabatan struktural lektor kepala.

Pemerintah Fokus Benahi Politeknik

CILACAP, (PR).- Sekitar 82 persen siswa lulusan SMK/SMA tercatat sebagai tenaga kerja nasional 2016. Sementara itu, jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi hanya sekitar 17,5 persen dan lulusan sekolah dasar mencapai 60 persen.