Kadisdik: Validasi Data Tunjangan Fungsional Tanggung Jawab Kab/Kota

PENDIDIKAN

BANDUNG, (PRLM).- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Prof. Wahyudin Zarkasyi menuturkan, selama ini proses validasi telah dilakukan setiap kali tunjangan fungsional akan dicairkan. Namun validasi menjadi tanggungjawab sepenuhnya kabupaten/kota karena yang bertanggungjawab terhadap guru adalah kabupaten/kota.

"Masalahnya untuk honorer kadang pindah-pindah ngajarnya. Walaupun sudah memiliki NUPTK. Sebab selama ini pun NUPTK sudah digunakan, hanya saja di lapangan data yang akurat mengenai honorer terutama cukup sulit. Beda dengan PNS," katanya.

Oleh karena itu, Wahyudin menuturkan, sekolah yang menjadi ujung tombak dalam setiap pendataan dan validasi diimbau untuk menyampaikan data yang sebenar-benarnya. Sebab dinas di kabupaten/kota pun sepenuhnya mengandalkan data dari sekolah.

"Belum lagi masalah rekening yang bermasalah. Saat ini saja sudah ribuan yang melapor, salah nama, angka, atau yang lainnya sehingga uangnya tidak masuk. Kami juga menghimbau kepada guru untuk segera melapor jika rekeningnya bermasalah," ucapnya. (A-157/das)***

Baca Juga

Komunitas Muslim AS Perjuangkan Libur Sekolah untuk Idulfitri dan Iduladha

PENDIDIKAN

NEW YORK, (PRLM),- Seiring dengan semakin berkembangnya agama-agama minoritas di Amerika, banyak yang meminta agar sekolah negeri libur tidak hanya pada hari Natal dan Paskah, tapi juga pada hari raya keagamaan besar lainnya seperti Idulfitri dan Iduladha.

BOS untuk Madrasah Swasta Akhirnya Cair

PENDIDIKAN

CIANJUR, (PRLM).- Setelah dinantikan selama setengah tahun, akhirnya kabar gembira itu datang juga bagi madrasah swasta di Cianjur. Dana Bantuan Oparasional (BOS) yang selama ini belum juga cair, dipastikan pada minggu ini sudah bisa dicairkan.

Emil, "Perwal PPDB Bukan Sekadar Produk Pribadi"

PENDIDIKAN

BANDUNG, (PRLM).- Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil membeberkan bahwa peraturan wali kota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bukan sekadar produk diri pribadi

Sekolah Swasta Persoalkan Penambahan Kuota Siswa Sekolah Negeri

PENDIDIKAN

BANDUNG,(PRLM).- Sekolah-sekolah swasta mempersoalkan kebijakan Pemkot Bandung yang menambah kuota siswa SMP, SMA, dan SMK negeri karena akan berdampak kepada kualitas pendidikan Kota Bandung. Sekolah-sekolah swasta juga khawatir akan banyaknya siswa yang tersedot ke sekolah negeri.