Kadisdik: Validasi Data Tunjangan Fungsional Tanggung Jawab Kab/Kota

BANDUNG, (PRLM).- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Prof. Wahyudin Zarkasyi menuturkan, selama ini proses validasi telah dilakukan setiap kali tunjangan fungsional akan dicairkan. Namun validasi menjadi tanggungjawab sepenuhnya kabupaten/kota karena yang bertanggungjawab terhadap guru adalah kabupaten/kota.

"Masalahnya untuk honorer kadang pindah-pindah ngajarnya. Walaupun sudah memiliki NUPTK. Sebab selama ini pun NUPTK sudah digunakan, hanya saja di lapangan data yang akurat mengenai honorer terutama cukup sulit. Beda dengan PNS," katanya.

Oleh karena itu, Wahyudin menuturkan, sekolah yang menjadi ujung tombak dalam setiap pendataan dan validasi diimbau untuk menyampaikan data yang sebenar-benarnya. Sebab dinas di kabupaten/kota pun sepenuhnya mengandalkan data dari sekolah.

"Belum lagi masalah rekening yang bermasalah. Saat ini saja sudah ribuan yang melapor, salah nama, angka, atau yang lainnya sehingga uangnya tidak masuk. Kami juga menghimbau kepada guru untuk segera melapor jika rekeningnya bermasalah," ucapnya. (A-157/das)***

Baca Juga

Tunjangan Profesi 21.665 Guru di Jabar Sudah Cair

BANDUNG, (PR).- Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan, Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk guru non-PNS dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedangkan pencairan TPG PNS diserahkan kepada Pemerint

Peringkat UI Melejit ke Posisi 277 Dunia

DEPOK, (PR).- Peringkat Universitas Indonesia (UI) naik ke posisi 277 di level dunia pada tahun 2017 ini. Pada tahun sebelumnya, UI berada pada peringkat 325, atau naik sebanyak 48 poin.

Sosialisasi Lima Hari Sekolah Harus Jelas

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta aturan lima hari sekolah disosialisasikan secara masif dan jelas, serta ada jalinan komunikasi yang baik hingga ke daerah.