Kadisdik: Validasi Data Tunjangan Fungsional Tanggung Jawab Kab/Kota

BANDUNG, (PRLM).- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Prof. Wahyudin Zarkasyi menuturkan, selama ini proses validasi telah dilakukan setiap kali tunjangan fungsional akan dicairkan. Namun validasi menjadi tanggungjawab sepenuhnya kabupaten/kota karena yang bertanggungjawab terhadap guru adalah kabupaten/kota.

"Masalahnya untuk honorer kadang pindah-pindah ngajarnya. Walaupun sudah memiliki NUPTK. Sebab selama ini pun NUPTK sudah digunakan, hanya saja di lapangan data yang akurat mengenai honorer terutama cukup sulit. Beda dengan PNS," katanya.

Oleh karena itu, Wahyudin menuturkan, sekolah yang menjadi ujung tombak dalam setiap pendataan dan validasi diimbau untuk menyampaikan data yang sebenar-benarnya. Sebab dinas di kabupaten/kota pun sepenuhnya mengandalkan data dari sekolah.

"Belum lagi masalah rekening yang bermasalah. Saat ini saja sudah ribuan yang melapor, salah nama, angka, atau yang lainnya sehingga uangnya tidak masuk. Kami juga menghimbau kepada guru untuk segera melapor jika rekeningnya bermasalah," ucapnya. (A-157/das)***

Baca Juga

Tingkatkan Kreatifitas Anak Butuh Peran Guru dan Orangtua

MENGGAMBAR pemandangan menjadi salah satu hal yang umum dilakukan oleh seorang anak. Uniknya, selalu ada kesamaan ketika seseorang menggambar pemandangan. Yakni gunung, dengan jalan setapak dan sawah di sekitarnya juga matahari yang terbit di sela-sela gunung.

Mahasiswa STIE Ekuitas Diprioritaskan Bekerja di Bank BJB

BANDUNG,(PR).- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas akan menyeleksi mahasiswa untuk masuk kelas yang diprioritaskan diterima di Bank Jabar Banten (BJB). Sekitar 20 mahasiswa akan dibina mulai semester V.

Mendikbud: Full Day School Baru Kajian

JAKARTA,(PR).- Sistem belajar mengajar dengan konsep 'Full Day School' baru di tahap kajian. Berbagai kemungkinan terkait penerapan konsep 'Full Day School' masih dipelajari dan dikaji lebih dalam.