Headlines

FKGH Minta Pencairan Tunjangan Fungsional Berdasar NUPTK

BANDUNG, (PRLM).- Forum Komunikasi Guru Honorer meminta kepada pemerintah pusat untuk menggunakan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dalam menentukan penerima tunjangan fungsional bagi guru non PNS. Pasalnya sampai saat ini masih saja ada nama-nama yang sebenarnya tidak berhak bahkan memanipulasi data penerima tunjangan fungsional yang setiap tahun dialokasikan pemerintah dalam APBN.

"Kalau berdasarkan NUPTK akan lebih fair, siapa yang berhak menerima tunjangan ini. Sebab saat ini masih saja ada upaya rekayasa dari sejumlah oknum agar bisa masuk dalam daftar penerima tunjangan fungsional," kata Ketua FKGH Kota Bandung Yanyan Erdiyan saat dihubungi Jumat (30/9).

Menurut Yanyan, saat ini tunjangan fungsional yang sebagian telah dicairkan dan masuk ke rekening guru non PNS masih ada yang bermasalah. Di antaranya banyak di antara nama penerima tunjangan yang ternyata merekayasa masa kerja, selain itu banyak juga rekening bermasalah atau sudah tidak aktif lagi, serta banyak nama-nama yang sebelumnya menerima ternyata tahun ini tidak masuk daftar penerima.

"Dari data yang ada di FKGH sudah bisa dipastikan ada sekitar 150an yang bermasalah dalam rekeningnya seperti salah satu huruf atau angka. Belum lagi masalah lain seperti munculnya nama-nama baru sementara disisi lain banyak sekolah yang sama sekali tidak menerima padahal tahun lalu guru-gurunya dapat," ungkapnya. (A-157/das)***

Customize This