Headlines
Kasus Suap Kemenakertrans

Orang Dekat Muhaimin Mangkir Lagi

JAKARTA, (PRLM).- Ali Mudhari, orang yang disebut-sebut sebagai makelar dalam kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua kali Ali dipanggil, dua kali pula ia tidak hadir.

Menurut Kepala Bidang Humas dan Pemberitaan Priharsa Nugraha, KPK akan menjadwalkan kembali pemanggilan. “Ya nanti kami akan jadwalkan lagi untuk pemeriksaan,” katanya di Gedung KPK, Jln. Rasuna Said, Jakarta, Senin (12/9).

Sementara itu, Menakertrans Muhaimin Iskandar kemarin mengumpulkan semua pejabat eselon I hingga Eselon III di Kantor Kementerian, Jln Gatot Subroto, Jakarta. Rapat itu untuk koordinasi dalam menyinergikan program kerja di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian serta membaha s upaya-upaya agar kasus suap tidak lagi terulang di lingkungan Kemenakertrans.

Ali dipanggil sebagai saksi dalam kasus suap di Kemenakertrans. Ali disebut-sebut mempunyai peran yang penting dalam kasus Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah bidang Transmigrasi (PPIDT) di Kemenakertrans. Ali adalah satu dari empat orang dekat Menakertrans Muhaimin Iskandar. Mereka adalah Sindu Malik, Acos dan Fauzi.

Menurut kuasa hukum tersangka Dadong Irbarelawan, Syafri Noer, empat orang itu berkantor di lantai dua Gedung Direktorat Jendral Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans di Kalibata Jakarta. Sehingga tidak benar jika kedekatan mereka dengan Menakertrans sudah berakhir.

“Artinya sampai terakhir permasalahan ini muncul mereka masih berkantor di sana. Satu hari sebelumnya, klien saya juga dipanggil Pak Sindu Malik ke ruangan itu,” katanya saat ditemui di Gedung KPK, kemarin.

Ia menjelaskan, uang senilai Rp 1,5 miliar di dalam kardus durian yang diamankan KPK saat penangkapan di Gedung yang sama itu sebenarnya akan diserahkan kepada Fauzi. Uang itu menurut rekan-rekan Sindu Malik disebut sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Menakertrans.

Namun pada hari yang sudah ditentukan, Fauzi tidak datang untuk mengambil uang itu. “Kan bingung mereka siapa yang akan terima (uangnya). Maka dari itu koordinasi di antara Pak Nyoman (Sesdirjen) dan Pak Dadong atas sepengetahuan Dirjen, (uang) itu dipegang dulu sama mereka (Dadong dan Nyoman). Dititipin sementara. Memang bukan buat mereka, kalau buat mereka ngapain mereka ambil di kantor,” tuturnya.

Ia menyebut, kliennya hanya mendapat perintah dari Sesdirjen untuk mengamankan uang itu. Seharusnya uang yang diserahkan hari itu besarnya tidak Rp 1,5 miliar. Melainkan Rp 2 miliar. Oleh karenanya KPK kini menyita uang sebesar Rp 500 juta di rekening Dharnawati. Sebab uang itu diduga merupakan kekurangan uang yang akan diserahkan.

Syafri mengatakan, di lingkungan pejabat struktural Kemenakertrans, empat orang itu dikenal sebagai staf khusus Muhaimin. Meski ia tidak tahu pasti masing-masing orang itu mewakili siapa, namun mereka tahu banyak soal anggaran. “Saya tidak jelas orangnya siapa, orangnya siapa. Tapi yang jelas mereka itu adalah orang-orang yang ahli dalam bidang Banggar (Badan Anggaran). Kmudian mereka berkantor di lantai 2 Kemenakertrans (Kalibata),” tutur Syafri.

Diduga mereka berperan besar dalam penganggaran di Kemenakertrans. Ada anggaran untuk Kemenakertrans langsung diajukan ke Kementrian Keungan, tanpa melalaui Komisi IX DPR RI. Mereka berempatlah yang memfasilitasinya. Hal itu sempat membuat Komisi IX meradang. Dana sebesar Rp 500 miliar dianggarkan untuk Kemenakertrans tanpa sepengetahuan Komisi IX.

“Komisi IX itu marah karena kan surat dari menteri permohonannya kepada Kemenkeu itu langsung. Dan yang membawa ya mereka-mereka itu, yang memfasilitasi mereka berempat ini,” katanya. (A-170/das)***

Komentari di Facebook !