FKGH: Segera Cairkan Tunjangan Fungsional

PENDIDIKAN

BANDUNG, (PRLM).- Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung mendesak pemerintah untuk segera mencairkan tunjangan fungsional yang diperuntukkan bagi guru non PNS termasuk guru honorer sebelum hari raya Idul Fitri. Pasalnya tunjangan ini sangat dibutuhkan oleh para guru honorer mengingat tunjangan fungsional menjadi satu-satunya tunjangan yang diterima guru honorer saat ini.

"Guru PNS ada gaji ke-13, ada lagi uang SBY yang jumlahnya Rp 300 ribuan per orang, terakhir ada tambahan penghasilan PNS sebagai pengganti THR yang baru saja dicairkan. Sementara kami tidak ada, honor kami pun terus terlambat karena BOS pusat yang terlambat cair," kata Ketua FKGH Kota Bandung Yanyan Erdiyan, saat dihubungi Rabu (24/8).

Menurut Yanyan, semestinya sejak Juli lalu tunjangan fungsional yang berkisar Rp 220 ribu per bulan ini sudah bisa dicairkan. Namun ternyata sampai saat ini tunjangan tersebut masih belum turun. "Kabarnya masih dalam proses validasi, padahal semestinya Juli sudah bisa cair karena rapel setiap enam bulan. Ini sangat disayangkan, sebab tunjangan fungsional menjadi harapan bagi honorer meski belum semua honorer memperoleh tunjangan fungsional ini, " ujarnya. (A-157/das)***

Baca Juga

396 Siswa Ikuti Lomba Balap Angklung

PENDIDIKAN

TASIKMALAYA, (PRLM).- Generasi yang baik merupakan generasi yang mengenal budaya dan sejarah bangsanya. Beragam khazanah budaya khas sunda beserta alat musik yang menjadi identitas diri masyarakat sunda yaitu alat musik yang terbuat dari bambu di antaranya angklung.

Kopdar Aktivis Muda Bandung

PENDIDIKAN
RATUSAN pelajar  saat mengikuti acara Kopdar Aktivis Muda Bandung 2015 di Gedung Wahana Bakti Pos, Jln. RE. Martadinata, Kota Bandung, Senin (8/6/2015).

Awasi Permainan Daring bagi Anak

PENDIDIKAN

BANDUNG, (PRLM).- Permainan digital dalam jaringan (game) yang makin marak di kalangan anak-anak harus betul diawasi, agar manfaatnya lebih banyak yang diterima dibandingkan efek negatifnya.

DPR Soroti Dosen PTAIN yang tak Mengajar

PENDIDIKAN

BANDUNG, (PRLM).- Komisi VIII DPR meminta Kementerian Agama, khususnya inspektorat jenderal untuk segera menertibkan dosen-dosen resmi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang tidak memenuhi kewajiban mengajar di kampus.