Pembuatan KTP Kota Bekasi Cukup di Kelurahan

BEKASI, (PRLM).- Warga Kota Bekasi tahun ini tak perlu lagi mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke kantor kecamatan. Cukup mendatangi kantor kelurahan, pengurusan KTP sudah dapat dilakukan. Kebijakan tersebut diambil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi untuk meringkas panjangnya rentang pelayanan, sekaligus meminimalisir keberadaan calo.

Pelayanan KTP di tingkat kelurahan tersebut secara resmi diluncurkan Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Senin (15/8).

Perubahan pelayanan pembuatan KTP dari kecamatan ke kelurahan ini didasari pertimbangan melesatnya jumlah warga Kota Bekasi. Total penduduk sebanyak 2,3 juta jiwa yang terdata pada September 2010, melonjak seratus persen dari sepuluh tahun yang lalu.

"Dari total jumlah penduduk tersebut, sebanyak 1,6 juta jiwa merupakan wajib KTP. Jika dirata-ratakan, setiap kecamatan melayani 160.000 pemohon KTP. Dengan pembukaan pelayanan di tingkat kelurahan, beban tiap-tiap kelurahan sebanyak 28.500-an jiwa," ucap Kepala Disdukcapil Kota Bekasi Mochamad Kosim.

Perubahan sistem pelayanan dari tingkat kecamatan ke kelurahan yang disertai dengan perubahan piranti lunak, sekaligus dipersiapkan juga untuk pelayanan pembuatan KTP elektronik.

Kota Bekasi yang merupakan kelompok pertama pengimplementasi program ini bersama 196 kabupaten/kota lain, menargetkan 1,6 juta penduduknya sudah mengubah KTP konvensionalnya menjadi e-KTP. Kapasitas alat yang mampu memproses 300 e-KTP per hari, dirasa cukup untuk memproses 1,6 juta e-KTP hingga Desember 2011.

Sementara pengimplementasian sistem ini masih harus menunggu tibanya perangkat logistik pendukungnya berupa pemindai sidik jari, alat tanda tangan digital, sensor retina mata, kamera, dan komputer. (A-184/A-88)***

Baca Juga

Guru Honorer Akan Gelar Aksi Saat Hari Pahlawan

KARAWANG, (PR).- Ribuan guru honorer pada momentum Hari Pahlawan 10 November 2016 mendatang, akan menggeruduk kantor Pemerintah Kabupaten Karawang‎. Para guru honorer ini berencana akan mengadukan soal kesejahteraan mereka yang selama ini masih mengkhawatirkan.

Pedagang Pangandaran Resah Jembatan Bailey tak Kunjung Beres

PARIGI, (PR).- Pedagang di Pasar Pananjung Pangandaran, Kabupaten Pangandaran mengeluhkan sepinya pembeli ke Bupati Pangandaran. Setelah ambruknya Jembatan Puterapinggan, pendapatan para pedagang anjlok hingga 50 persen.

Belum Ada Museum Sejarah di Depok

DEPOK, (PR).- Peringatan hari pahlawan 10 November 2016 digelar oleh berbagai instansi dan Pemerintah Kota Depok. Ironisnya, hingga kini Depok belum memiliki museum sejarah.

UMK Tahun 2017 Ciamis Naik 8,25 Persen

CIAMIS, (PR).- Dewan Pengupahan Kabupaten Ciamis menetapkan Upah Minimum Kabupaten Ciamis tahun 2017 sebesar Rp 1.475.792, naik 8,25 persen dari sebelumnya yaitu Rp 1.363.319. Hasil penetapan tersebut pada Senin 14 November 2016 akan diajukan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Ciamis.