Lima Daerah di Jabar Belum Serahkan Proposal BOS Provinsi

BANDUNG, (PRLM).- Meski batas waktu penyerahan proposal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat telah berakhir pada Kamis (4/8), namun masih ada lima kabupaten/kota di Jawa Barat yang belum juga menyerahkan proposal pengajuan. Dengan begitu hingga saat ini sudah ada 21 kabupaten kota di Jawa Barat yang telah menyelesaikan dan mencairkan dana BOS provinsi tahun anggaran 2011.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dede Hasan, Jumat (5/8).

Dede menjelaskan, lima kabupaten yang masih belum menyelesaikan proposal pencairan BOS adalah Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Bogor. Seperti juga yang sering disampaikan sebelumnya, alasan yang menjadi penyebab belum diajukannya proposal ini dikarenakan masih belum ditandatanganinya proposal pengajuan oleh pimpinan daerahnya.

"Jadi sampai saat ini proposalnya termasuk juga kuitansi, Surat Keputusan (SK) pengesahan pengelola BOS, dan rekening kas daerahnya belum ditandatangani oleh bupati/wali kota. Kami sudah berupaya untuk mendorong proses pengajaun. Deadline pun sudah ditetapkan, tapi masih ada lima daerah yang belum," katanya. (A-157/das)***

Baca Juga

Butuh Regulasi Dukung Produksi 'GESITS'

JAKARTA,(PR).- Regulasi yang berkesinambungan dari berbagai kementrian dan lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk mendukung hilirisasi riset perguruan tinggi. Salah satunya ialah untuk mendukung produksi massal motor listrik karya anak bangsa, Garansindo Electric Scooter ITS (GESITS).

SDM Jadi Prioritas, Pemerintah Gandeng Universitas dari Tiongkok

JAKARTA, (PR).- Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia ,(SDM) bidang ketenagakerjaan dengan menjalin kerja sama dengan salah satu institusi akademis yang kuat dalam riset dan pelatihan di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yakni Universitas Tsinghua.

Perlindungan Profesi Guru dan Anak Perlu Kesamaan Persepsi

SUBANG, (PR).- Saat ini ada pergeseran paradigma di masyarakat terkait perlindungan profesi guru maupun anak didik. Hal ini terlihat dari banyaknya kejadian yang menimpa guru, saat memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar, berujung pada proses hukum.