PPNP akan Bebaskan Lahan untuk Pelabuhan Samudra, September 2011

LAHAN garapan warga seluas 8,2 hektare di Jln. Pelita, Kel/Kec. Palabuhanratu, diupayakan September nanti akan dibebaskan untuk pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS).*
ADANG JUKARDI/PRLM
LAHAN garapan warga seluas 8,2 hektare di Jln. Pelita, Kel/Kec. Palabuhanratu, diupayakan September nanti akan dibebaskan untuk pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS).*

PALABUHANRATU, (PRLM).- Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) akan berupaya membebaskan lahan garapan warga untuk pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) di Jln. Pelita, Kel/Kec. Palabuhanratu, mulai September nanti. Terlebih PPNP sudah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan tahap satu sekitar Rp 9,8 miliar.

“Memang, pembebasan lahan untuk PPS ini tidak akan lama lagi. Kita ingin September sudah ada pembebasan. Apalagi uangnya sudah ada, dari Dirjen Perikanan Tangkap (PT), kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata Kepala PPNP, Ir. Arief Rahman Lamatta, M.M., ketika ditemui di kantornya di Palabuhanratu, Kamis (4/8).

Menurut dia, proses pembebasan lahan untuk pembangunan PPS, hingga kini sudah mencapai tahap melakukan berbagai rapat intern di panitia sembilan atau panitia pengadaan tanah Pemkab Sukabumi. Setelah rapat intern tim sembilan selesai, akan dilanjutkan pada teknis pembebasan lahannya yang dilakukan oleh Pemkab Sukabumi bersama PPNP dan tim konsultan independen.

“Teknis pembebasan lahan ini akan langsung disosialisasikan kepada masyarakat, sekaligus melakukan pendataan jumlah warga penggarap yang akan menerima uang pembebasan lahannya. Tanah, rumah berikut tegakan pohon, semuanya akan diganti. Kami sendiri, akan menyiapkan uangnya. Kita akan mengusahakan, pencairan uangnya ditransper langsung ke rekening masing-masing warga,” tutur Arief.

Arief menyebutkan, lahan yang akan dibebaskan pada tahap pertama, yakni seluas 8,2 hektare. Lahan tersebut merupakan lahan garapan warga dari mulai Kampung Cemara hingga Kampung Rawakalong yang umumnya berada di pinggir pantai. Pembebasan lahan 8,2 hektare itu, untuk pembangunan dermaga samudra berserta kolamnya. “Lahan seluas itu, cukup untuk membuat dermaga dan kolamnya yang merupakan sarana vital dalam pembangunan PPS,” katanya.

Sementara untuk pembangunan gedung perkantoran dan sarana lainnya, lanjut dia, nanti akan ditempatkan di lahan Pertamina seluas 8,8 hektare yang lokasinya masih di Jln. Pelita. Hanya saja, dikarenakan pembebasan lahan Pertamina harus melakukan eksekusi lahan terlebih dahulu, sehingga pembebasan lahannya memerlukan waktu yang relatif lama.

“Bahkan rencana eksekusi lahannya, sampai sekarang belum ada kejelasan. Dari pada menunggu lama, lebih baik mendahulukan pembebasan tanah garapan warga dulu,” tutur Arief.

Ia menambahkan, anggaran untuk pembebasan lahan PPS seluruhnya seluas 17 hektare, mencapai sebesar Rp 25 miliar. Sedangkan total anggaran untuk pembangunan PPS, secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp 415 miliar. “Anggaran sebesar itu perkiraan yang lama, mungkin sekarang bisa lebih besar lagi,” kata Arief. (A-67/das)***

Baca Juga

Pemkab Karawang Jamin Pengungsi Konflik Agraria di Jakarta

KARAWANG, (PR).- Pemerintah Kabupaten Karawang menjamin kelayakan hidup 187 warga korban konflik agraria PT Pertiwi Lestari yang mengungsi ke Jakarta. Hal tersebut tertuang pada rapat pembahasan pemulangan petani konflik agraria di Telukjambe Barat.

Pemerintah Didorong Membentuk Dewan Rating

DEPOK, (PR).- Pemerintah didorong mendirikan Dewan Rating guna mengatur dan mengawasi lembaga penyelenggara data rating yang menjadi rujukan industri penyiaran.

Obyek Wisata di Ciremai Belum Berkontribusi ke PAD

KUNINGAN, (PR).- Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat kini tengah membidik potensi Pendapatan Asli Daerah dari pengelolaan obyek-obyek wisata dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

Jawa Barat Siaga Darurat Bencana Sampai 29 Mei 2017

BANDUNG, (PR),- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah menerapkan Provinsi Jawa Barat siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor sejak awal November 2016 lalu. Pernyataan tersebut telah dikuatkan dalam surat penetapan bernomor 360/284-BPBD dan ditandatangani tanggal 1 November 2016.