Jika Dimadu Bisa Dipecat

PNS Perempuan Harus Hati-Hati

JAWA BARAT

CIAMIS,(PRLM).- Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan yang mau dimadu atau menjadi istri ke-2 harus hati-hati. Sebab berdasarkan PP nomor 145 Tahun 1990, yang bersangkutan bisa terancam dipecat.

“Sampai saat ini memang masih banyak PNS perempuan yang belum memahami aturan tersebut. Sesuai dengan aturan, ancamannya bisa dipecat dari jabatannya sebagai PNS. Sampai sekarang kami juga belum pernah menerima pengaduanPNS Perempuan yang menjadi istri kedua,” tutur Kepala Bidang Pengembangan Karir (Bangrir) Badan Kepagawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Ciamis, Aep Sunendar, Selasa (2/8).

Dia mengatakan sanksi PNS perempuan yang terbukti menjadi istri kedua, diatur dalam Pasal 15 ayat (2) PP nomor 45 tahun 1009, pada intinya yang bersangkutan dijathuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hromat, atau kata lain dipecat. Sedangkan untuk PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memmeroleh izin terlebih dahulu dari dari pejabat atasannya. “Untuk PNS perempuan atau wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga atau keempat dari PNS,” tegasnya.

Aep mengatakan PNS baik perempuan atau pria yang hendak cerai harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat permohonannya harus berisi alasan lengkap tentang alasan yang mendasari diajukannya permintaan tersebut. Dia mengungkapkan saat ini beberapa PNS yang melakukan perceraian tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Bupati. “Akibat tindakannya itu, yang bersangkutan mendapatkan sanksi disiplin. Apakah sanksi disiplin berat atau sedang, tergantung pada alasan perceraian,” tuturnya.

Sampai dengan bulan Juli 2011, BKDD sudah mengeluarkan sebanyak 21 izin perceraian, sembilan di antaranya dalam proses. Pengajuan izin cerai yang diajukan, tambahnya, belum tentu dikabulkan, karena harus dilihat alasan pengajuan perceraiannya. Dia mengatakan bahwa banyak sekali hal yang perlu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak pengajuan izin cerai PNS.

“Ada satu yang tidak dikabulkan karena alsannya yang tidak kuat dan tidak meyakinkan. Selain izin cerai, tahun ini ada tiga pegawai yang mendapat hukuman penurunan pangkat karena alasan disiplin biasa,” tutur Aep.(A-101/A-26).***

Baca Juga

Rumah Pendamping PKH Distroni Maling

JAWA BARAT

CIANJUR,(PRLM).- Rumah seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Nia Sugiantara (41) di Kampung Sukawening RT 05/RW 04 Desa Sukamantri Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Rabu (3/6/2015) disatroni maling.

Desa Siap Menyelesaikan APBDes Sesuai Jadwal

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Sejumlah desa di Kabupaten Subang menyatakan kesiapannya menyelesaikan revisi APBDes sesuai waktu yang telah ditentukan Pemkab Subang. Mereka mengatakan tak mengalami kesulitan merevisi APBDes sekaligus menentukan program sesuai skala prioritas.

Ulama Minta Pemerintah Tutup Tempat Hiburan Jelang Bulan Puasa

JAWA BARAT
Ulama Minta Pemerintah Tutup Tempat Hiburan Jelang Bulan Puasa

SUMEDANG, (PRLM).- Kalangan ulama di Kabupaten Sumedang mengharapkan sekaligus mengimbau kepada pemerintah dan masyarakat terutama para pengusaha tempat hiburan untuk menutup tempat-tempat hiburan selama bulan Ramadan 1436 Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi.

Penghuni Bangunan di Jalan Raya Margonda Mulai Pindah

JAWA BARAT

DEPOK, (PRLM).- Penghuni bangunan di Jalan Raya Margonda yang melanggar aturan Garis Sempadan Bangunan (GSB) ada yang mulai pindah atau memundurkan bangunan dengan cara merubuhkannya terlebih dahulu.