Headlines

Masih Banyak Perusahaan Langgar Aturan Ketenagakerjaan

JAKARTA, (PRLM).- Hingga saat ini masih banyak perusahaan yang melanggar atau tidak menjalankan aturan ketenagakerjaan yang ada. Oleh karena itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengintensifkan upaya penegakan peraturan dan perundang-undangan di bidang pengawasan ketenagakerjaan.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan agar perusahaan-perusahaan perusahaan melaksanakan norma dan peraturan ketenagakerjaan," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar seusai membuka acara Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Ketenagakerjaan di Kantor Kemenakertrans, Jakarta, Jumat (8/7)

Diungkapkan, dalam upaya penegakan hukum itu, Kemenakertrans mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum yakni, Polri, Kejaksaan Agung dan kalangan pengacara. Selama ini proses penegakan hukum bidang ketenagakerjaan dilakukan melalui pendekatan persuasif-edukatif dengan mengedepankan sosialisasi serta informasi tentang peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan.

“Dalam tahapan awal, pemerintah melakukan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan agar bisa menjalankan aturan ketenagakerjaan. Namun kenyataannya masih banyak perusahaan yang melanggar atau tidak menjalankan aturan ketenagakerjaan yang ada. Untuk itu, ke depan kita akan intensifkan penegakan hukum," tutur Muhaimin.

Dia menjelaskan, penegakan hukum dalam bidang ketenagakerjaan telah sesuai dan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan UU Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pembinaan Hubungan Industrial serta peraturan dan perundang-undangan lainnya.

“Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi tenaga kerja, masyarakat dan pengusaha, “kata Muhaimin.

Proses penegakan hukum bidang ketenagakerjaan, kata dia, dimulai dari kegiatan pengawasan. Dengan jumlah aparat pengawas atau pengawas pegawai negeri sipil (PPNS) yang masih terbatas dari sisi kuantitas (jumlah), maka upaya peningkatan kualitas pengawasan mutlak harus dilaksanakan.

“Selanjutnya aparat pengawas ketenagakerjaan didorong untuk melakukan penyidikan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terindikasi melanggar peraturan dan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan," kata Muhaimin. (A-78/das)***

Facebook Comments Box