Pembebasan Lahan Tol Soroja telah Mencapai 50 Persen

BANDUNG, (PRLM).- Setelah adanya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Badan Pengelolaan Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Milik Daerah Prov. Jabar pada Jumat (20/5) lalu, maka sejak itulah dimulai proses pembangunan tiga jalan tol di Bandung Metropolitan. Ketiga jalan tol tersebut ialah Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan tol Soreang-Pasirkoja (Soroja). Dari ketiga tol tersebut, baru tol Soroja yang pembebasan lahannya telah mencapai 50 persen.

Tol Soroja memiliki panjang sekitar 10,57 kilometer yang akan menghubungkan Kota Bandung dan Kab. Bandung. Desain awal, tol Soroja mencapai panjang 13,5 kilometer dengan banyak kelokan. Setelah didesain kembali, dengan mengurang sejumlah kelokan, akhirnya tol Soroja dipangkas tiga kilometer menjadi 10,5 km. Sementara lahan yang mesti dibebaskan mencapai 112,04 hektar. Sebagian besar lahan yang mesti dibebaskan itu berada di wilayah Kab. Bandung, yaitu mencapai 97,04 hektar. Sisanya, lima hektar, berada di wilayah Kota Bandung.

Direktur Utama PT Jasa Sarana, Soko Sandi Buwono, menuturkan, pembebasan lahan dilakukan bertahap selama dua tahun.Pada tahun 2011, dana yang disiapkan mencapai Rp 199 miliar. Sementara di tahun 2012, dana pembebasan lahan yang disediakan sekitar Rp 247 miliar. Dana akan disetorkan secara bertahap mulai bulan Juni mendatang.

Pembebasan lahan menjadi hal yang cukup merumitkan sejak munculnya rencana pembuatan tol Soroja. Hal tersebut pernah diungkapkan Kepala Bappeda Prov. Jabar Denny Juanda Puradimaja di awal tahun 2010 lalu. Kala itu, Rp 30 miliar untuk pembebasan lahan tak bisa dipakai karena belum ada kesepakatan besaran ganti rugi pembebasan lahan. Akibatnya, dana itu dikembalikan ke kas negara.

Sementara, Departemen Pekerjaan Umum bersedia membangun dengan syarat, 80 persen dana pembebasan ditanggung pemerintah kabupaten dan Kota Bandung, juga Provinsi Jawa Barat. Kala itu, kata Denny, tim pembebasan lahan sudah menawarkan sejumlah opsi harga dari NJOP dan harga pasaran. "Bahkan menyewa konsultan khusus untuk apraisal. Ketika berunding, warga meminta harga sangat tinggi sampai beratus-ratus kali lipat. Ada yang sampai 810 kali lipat," ujarnya Denny, kala itu.

Hingga saat ini, pembebasan lahan untuk tol Soroja telah mencapai lima puluh persen. Setidaknya data itulah yang diungkapkan Bupati Bandung Dadang M. Naser, Senin (23/5) lalu. Untuk pembebasan lahan itu, pemerintah pusat telah menyiapkan dana sekitar Rp 73 miliar.

Dadang juga menuturkan, ada sejumlah lahan yang tidak perlu diberi ganti rugi. Pasalnya, warga pemilik lahan itu memilih menghibahkan lahannya untuk kepentingan negara. "Namun, warga ini, yang kebanyakan adalah tokoh masyarakat, meminta dibuatkan akses untuk menghidupkan perekonomian di wilayahnya. Pembebasan lahan itu dalam tahap proses hukum dan akan segera terealisasi," katanya.

Dalam kesempatan berbeda, Asisten Pemerintahan Kab. Bandung Yudhi Haryanto mengatakan, pemerintah juga tenagh melaksanakan pembebasan tanah di daerah Margaasih. Selain itu, Yudhi juga meminta agar PT Jasa Sarana segera mencairkan dana pembebasan lahan tersebut. Berdasarkan data yang ada, tahun 2010, Pemprov. Jabar telah mengucurkan dana pembebasan lahan sekitar Rp 22 miliar. Di tahun 2011, dana yang dikucurkan mencapai Rp 73 miliar. Artinya masih ada sekitar Rp 435 miliar yang mesti dikeluarkan Pemprov. Jabar cq PT Jasa Sarana, untuk biaya pembebasan lahan.

Tol Soroja telah direncanakan sejak lama. Selain menghubungkan Kab. Bandung dan Kota Bandung, tol Soroja memiliku tujuan yang lebih besar yaitu membuka keterisolasian Jawa Barat bagian selatan. Tol Soroja merupakan pintu masuk menuju Jabar selatan yang selanjutnya akan terintegrasi dengan rencana pembuatan infrastruktur jalan dari Pangalengan menuju kawasan wisata pantai, seperti Rancabuaya (Garut) dan Cidaun ( Cianjur), termasuk jalur alternatif ke Pangandaran (Ciamis).

Studi kelayakan tol Soroja dilakukan pada awal tahun 2000. Tahun 2005, pemerintah pusat menyetujui tol Soroja melalui Perpres No. 36/2005 dan dimasukkan dalam program Seribu Kilometer Jalan Tol. Seiring keluarnya Perpres tersebut, tender pun dimulai. Namun karena dianggap kurang menguntungkan dan memberatkan dalam hal pembebasan lahan, investor tidak ada yang melirik. Akibatnya, dua kali tender tidak ada yang merespon. Investor swasta lebih memilih ke tol Cikampek-Palimanan dan Bogor Ring Road.

Akhirnya, tahun 2007, pemerintah pemengambil alih proses pembebasan lahan. Pada Desember 2007, dibuatlah nota kesepahaman antara pemerintah pusat, Pemkab. Bandung, dan Pemkot Bandung tentang biaya pembebasan lahan. Pemerintah pusat berjanji menanggung setengah biaya pembebasan lahan dari total Rp 265,5 miliar. (A-128/das)***

Komentari di Facebook !