Pembangunan Jalan Tol Bandung-Tasikmalaya Kemungkinan Terealisasi pada 2018

BANDUNG, (PRLM).- Projek pembangunan jalan tol Bandung-Tasikmalaya sepanjang 90 km, kemungkinan baru terealisasi pada tahun 2018 mendatang. Namun itupun harus dengan syarat utama yang mesti dipenuhi dengan segera yaitu proses pembebasan lahan tanah.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan melalui Kepala Bappeda Jabar Deny Juanda Puradimadja, kepada wartawan via telepon selulernya, Kamis (19/5) petang. Rencana jalan tol Bandung-Tasikmalaya itu adalah satu dari sejumlah rencana yang diusulkan Pemprov. Jabar dalam Rapat Koordinasi Rakor dengan Menkobidperekonomian Hatta Rajasa, di Gedung AA Maramis II, Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta, Kamis siang.

Deny menjelaskan, usulan projek jalan tol itu telah diajukan ke pemerintah pusat. Untuk pembebasan lahan, Bappeda Jabar mengusulkan agar dana pembebasan lahan tidak memakai dana pemerintah, tapi melibatkan BUMD Jabar. "Usulan projek ini secara umum sudah masuk Bappenas sejak beberapa waktu lalu," ujarnya.

Secara rinci, projek jalan tol itupun akan disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pengatur Jalan Tol sekitar enam bulan mendatang. Di tingkat lokal, rencana jalan tol tersebut memasuki pembahasan dalam Rencana Tata Ruang dan Rilayah (RTRW). "Khususnya untuk pembahasan pada kabupaten-kabupaten yang wilayahnya terlintasi ruas tol tersebut seperti Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, dan Kab Ciamis. Kalau untuk RTRW Jabarnya sudah," ujarnya.

Tol Bandung-Tasikmalaya tersebut, kata Deny, akan mengurangi beban jalan saat ini yaitu Bandung-Ciamis. Selain itu, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada koridor itu khususnya, dan Jabar umumnya.

Jalan tol Bandung-Tasikmalaya itu nantinya bakal terintegrasi dengan projek pengembangan sistem transportasi memakai pola ringroad. Rencananya ada dua ringroad yang berada di Metropolitan Bandung.

Kedua ring road akan menghubungkan banyak subpusat wilayah pembangunan. Ringroad-1 meliputi Sub Pusat Wilayah-1 (SPW-1) yang terdiri dari Lembang-Jatinangor/Tanjungsari Rancaekek/Cicalengka-Cicalengka-Banjaran/Pameungpeuk,Soreang/Katapang-Padalarang ngamprah-Lebang.
Sementara ring road dua meliputi Majalaya-Ciparay-Banjaran/Pameungpeuk-Pangalengan-Ciwidey-Cililin-Cipeundeuy di Kabupaten Bandung Barat.

Deny menuturkan, jalan tol Bandung-Tasikmalaya adalah bagian dari program "Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu di Cekungan Bandung dalam skema pembangunan Metropolitan Bandung Area atau Bandung Metropolitas Area (BMA)2011-2025", yang dipaparkan Gubernur Jabar dalam rakor itu. Selain itu, ada juga pemaparan soal Bodebek dan Cirebon.

Ada beberapa hal lain yang disampaikan Gubernur, seperti rencana reaktivasi jalur kereta api di cekungan Bandung serta kereta gantung (cable car) Lembang-Bandung. "Untuk dua hal ini, pekan depan gubernur diminta memaparkan secara komprehensif di hadapan Presiden RI, pada sidang kabinet," kata Deny.

Gubernur juga menyampaikan sejumlah permasalahan seperti transportasi Metropolitan Bandung tentang kebutuhan sistem terpadu, restrukturisasi ruang, manajemen kebutuhan lalu lintas dan restrukturisasi tarif. Dari sistem kelembagaan pun mesti ada pengaturan soal pendanaan, deregulasi peraturan, reorganisasi, dan peningkatan sumber daya manusia.

Usulan lainnya yaitu tentang sistem transportasi yang handal dan terpadu di Metropolitan Bandung Area, penataan dan pengembangan transportasi angkutan bus umum, kereta api dan pengendalian kendaraan pribadi, pengembangan sistem transportasi di Metro Bandung dengan pendekatan model hybrid. "Yaitu pengembangan sistem transportasi kota inti Bandung-Cimahi dan Integrated public transport," ujarnya. (A-128/das)***

Komentari di Facebook !
Customize This