Pemkot Bekasi tidak Dapat Memberikan Bantuan Hukum terhadap Kadis Bimarta

BEKASI, (PRLM).- Pemerintah Kota Bekasi kesulitan mengupayakan bantuan hukum untuk AS, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air (Bimarta) Kota Bekasi, yang tengah tersandung kasus hukum. Pasalnya, kasus yang menjeratnya termasuk pidana korupsi yang tidak memungkinkan dilakukannya pendampingan hukum dari pemerintah. AS diduga menerima gratifikasi pengadaan projek senilai Rp 150 juta.

"Kita tidak dapat memberikan bantuan hukum jika kasusnya tergolong korupsi. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri yang melarang memberi bantuan hukum terhadap pegawai yang terlibat korupsi," kata Kepala Bagian Hukum Pemkot Bekasi, Muhamad Jufri Moekhtar, di Bekasi, Senin (9/5).

Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan kajian terhadap kasus yang dialami AS. Keputusan memberikan bantuan hukum baru akan ditetapkan setelah peradilan yang dijalani AS memiliki keputusan hukum tetap.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan pernyataan senada. Menurut Rahmat, pendampingan hukum terhadap AS tidak dapat diberikan begitu saja. Melainkan harus menilik terlebih dahulu seperti apa kasus yang sedang dihadapi.

"Harus dilihat dulu tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan AS seperti apa. Nanti saya akan minta kabag hukum untuk berdiskusi dengan yang bersangkutan seputar kasus yang tengah dihadapi. Akan tetapi jika kasusnya korupsi, pendampingan hukum tidak bisa diberikan," katanya.

Meskipun kepala dinas tengah terjerat kasus hukum, Rahmat meminta pelayanan Dinas Bimarta kepada masyarakat tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Sebab menurutnya, roda pemerintahan dan pelayanan tak boleh serta-merta berhenti hanya dikarenakan adanya kasus tersebut. (A-184/kur)***

Baca Juga

Pertamina Mulai Bangun Pompa Bahan Bakar di BIJB

MAJALENGKA,(PR).- PT Pertamina Pusat mulai minggu ini bangun jaringan pipa distribusi Bahan Bakar Minyak serta pembangunan tangki bahan bakar pesawat di kawasan Bandara Internasional Kerjati untuk melengkapi pasilias bandara yang direncanakan beroperasi tahun 2018.

Warga Miskin Indramayu Bertambah

INDRAMAYU, (PR).- Jumlah warga miskin di Kabupaten Indramayu meningkat 4,04 persen. Kenaikan tersebut menurut Badan Pusat Statistik dari pengolahan data Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) 2015.

Keramba Jaring Apung di Waduk Jatiluhur Ditertibkan

PURWAKARTA, (PR).-‎ Tim gabungan dari berbagai unsur dilibatkan dalam operasi penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan waduk Jatiluhur,‎ Purwakarta, Senin, 14 November 2016.