Pemkot Bekasi tidak Dapat Memberikan Bantuan Hukum terhadap Kadis Bimarta

JAWA BARAT

BEKASI, (PRLM).- Pemerintah Kota Bekasi kesulitan mengupayakan bantuan hukum untuk AS, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air (Bimarta) Kota Bekasi, yang tengah tersandung kasus hukum. Pasalnya, kasus yang menjeratnya termasuk pidana korupsi yang tidak memungkinkan dilakukannya pendampingan hukum dari pemerintah. AS diduga menerima gratifikasi pengadaan projek senilai Rp 150 juta.

"Kita tidak dapat memberikan bantuan hukum jika kasusnya tergolong korupsi. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri yang melarang memberi bantuan hukum terhadap pegawai yang terlibat korupsi," kata Kepala Bagian Hukum Pemkot Bekasi, Muhamad Jufri Moekhtar, di Bekasi, Senin (9/5).

Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan kajian terhadap kasus yang dialami AS. Keputusan memberikan bantuan hukum baru akan ditetapkan setelah peradilan yang dijalani AS memiliki keputusan hukum tetap.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan pernyataan senada. Menurut Rahmat, pendampingan hukum terhadap AS tidak dapat diberikan begitu saja. Melainkan harus menilik terlebih dahulu seperti apa kasus yang sedang dihadapi.

"Harus dilihat dulu tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan AS seperti apa. Nanti saya akan minta kabag hukum untuk berdiskusi dengan yang bersangkutan seputar kasus yang tengah dihadapi. Akan tetapi jika kasusnya korupsi, pendampingan hukum tidak bisa diberikan," katanya.

Meskipun kepala dinas tengah terjerat kasus hukum, Rahmat meminta pelayanan Dinas Bimarta kepada masyarakat tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Sebab menurutnya, roda pemerintahan dan pelayanan tak boleh serta-merta berhenti hanya dikarenakan adanya kasus tersebut. (A-184/kur)***

Baca Juga

Penerima PKKS di Majalengka Masih Tetap Banyak Orang Kaya

JAWA BARAT

MAJALENGKA,(PRLM).- Sejumlah warga mempertanyakan tidak berubahnya penerima dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang masih tetap banyak penerima dana yang berasal dari keluarga sejahtera, sebaliknya keluarga miskin banyak yang tidak menerima bantuan.

Miras Resmi Dilarang di Mini Market

JAWA BARAT

CIANJUR, (PRLM).- Sesuai surat edaran menteri perdagangan RI No 6 tahun 2015 tentang pelarangan penjualan minuman keras, Kabupaten Cianjur mulai memeriksa sejumlah toko modern.

Penyerahan Mobil Dinas Camat, Tanpa Dilengkapi SK Bupati

JAWA BARAT

SUMEDANG, (PRLM).- Penyerahan 26 unit mobil dinas camat yang baru jenis Toyota Avanza dan Rush di kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang, Jumat (17/4/2015), diduga tidak dilengkapi Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penyerahan mobil dinas kepada para camat.

Subang Launching "E-Blusukan"

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten Subang melaksanakan launching "e blusukan" melalui pencanangan dimulainya acara radio dialog interaktif brigade Rukun Warga, Minggu (19/4/2015). Kegiatan yang berlangsung di GOR Gotong Royong tersebut dihadiri sekitar 1.900 ketua RW Se-Kabupaten Subang.