Pemkot Bekasi tidak Dapat Memberikan Bantuan Hukum terhadap Kadis Bimarta

JAWA BARAT

BEKASI, (PRLM).- Pemerintah Kota Bekasi kesulitan mengupayakan bantuan hukum untuk AS, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air (Bimarta) Kota Bekasi, yang tengah tersandung kasus hukum. Pasalnya, kasus yang menjeratnya termasuk pidana korupsi yang tidak memungkinkan dilakukannya pendampingan hukum dari pemerintah. AS diduga menerima gratifikasi pengadaan projek senilai Rp 150 juta.

"Kita tidak dapat memberikan bantuan hukum jika kasusnya tergolong korupsi. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri yang melarang memberi bantuan hukum terhadap pegawai yang terlibat korupsi," kata Kepala Bagian Hukum Pemkot Bekasi, Muhamad Jufri Moekhtar, di Bekasi, Senin (9/5).

Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan kajian terhadap kasus yang dialami AS. Keputusan memberikan bantuan hukum baru akan ditetapkan setelah peradilan yang dijalani AS memiliki keputusan hukum tetap.

Sebelumnya Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan pernyataan senada. Menurut Rahmat, pendampingan hukum terhadap AS tidak dapat diberikan begitu saja. Melainkan harus menilik terlebih dahulu seperti apa kasus yang sedang dihadapi.

"Harus dilihat dulu tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan AS seperti apa. Nanti saya akan minta kabag hukum untuk berdiskusi dengan yang bersangkutan seputar kasus yang tengah dihadapi. Akan tetapi jika kasusnya korupsi, pendampingan hukum tidak bisa diberikan," katanya.

Meskipun kepala dinas tengah terjerat kasus hukum, Rahmat meminta pelayanan Dinas Bimarta kepada masyarakat tetap dilakukan sebagaimana mestinya. Sebab menurutnya, roda pemerintahan dan pelayanan tak boleh serta-merta berhenti hanya dikarenakan adanya kasus tersebut. (A-184/kur)***

Baca Juga

Keong Serang Tanaman Padi, Petani Harus Tambal Sulam

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Sejumlah petani di kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang mengeluhkan serangan keong di areal sawah mereka.

Di Kota Tasikmalaya Masih Banyak Kawasan Kumuh

JAWA BARAT

TASIKMALAYA, (PRLM).- Seluas 252 hektare areal di Kota Tasikmalaya masih merupakan kawasan kumuh. Sebagian di antaranya bahkan terletak di kawasan fungsional kota, di antaranya di Kecamatan Tawang, Cipedes, dan Cihideung.

Dana Pemeliharaan Kompleks Pemkot Depok Rp 3 Miliar

JAWA BARAT

DEPOK, (PRLM).- Kompleks pemerintahan di Balai Kota Depok menghabiskan dana pemeliharaan sebesar Rp 3 miliar pertahunnya. Namun demikian, pemeliharaan tersebut tidak menyentuh konstruksi bangunan.

Jelang Musim Tanam Gadu, Waspadai Pupuk Palsu

JAWA BARAT

KARAWANG, (PRLM).- Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Pusat, Winarno Tohir meminta para petani di Indonesia untuk mewaspadai penggunaan pupuk palsu. Sebab, memasuki musim tanam gadu ini, pupuk palsu jenis NPK disinyalir beredar di kalangan para petani.