Headlines
Terkait Dugaan Korupsi Rp 130 Miliar

KPK Didesak Periksa Dirut PT Pos

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak agar segera memanggil/memeriksa Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Posindo), I Ketut Mardjana terkait dengan dugaan korupsi senila Rp 130 miliar. Selain Dirut, pemeriksaan juga diharapkan dilakukan terhadap beberapa direksi, seorang mantan direksi dan beberapa pejabat perusahaan plat merah tersebut, karena dugaan korupsi itu dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah sejak tahun 2006 hingga 2010 lalu.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP-BUMN) Bersatu, Arief Poyuono kepada “PRLM”, di Jakarta, Selasa (3/5).

Dugaan korupsi secara bersama-sama tersebut sudah dilaporkan ke KPK pada 19 April 2011 yang lalu oleh Ketua Bidang Investigasi FSP BUMN Bersatu, Ferdinad Situmorang. “Kamis, 28 April 2011 yang lalu, Ferdinad sudah dimintai keterangan sebagai pelapor oleh KPK. Saya dan Singkir Suprapto (pengurus FSP BUMN Bersatu) ikut diminta keterangan,” kata Arief.

Dalam laporannya itu, Ferdinand menguraikan sembilan perbuatan yang diduga menyimpang dan merugikan negara hingga Rp 130 miliar. Antara lain, pembelian data center dari PT Citra Multi System (CMS) dengan nilai investasi awal Rp 12 miliar. Sesuai dengan perjanjian kerjasama antara PT.CMS dengan PT Posindo, disebutkan PT Posindo menyewa kepada CMS untuk pengunaan data center tersebut.

Besar uang sewa telah dibayarkan PT Pos kepada PT CMS dengan masa sewa ei 2007 sampai September 2009 senilai rp 29 miliar. Pada September 2009, dengan nilai ekonomi pada perangkat teknologi yang dapat digunakan diperkirakan hanya tinggal satu tahun, PT CMS menjual Data Center tersebut ke PT Posindo dengan harga Rp 8,36 miliar, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kemudian, proyek Post Office Management tahun 2009 senilai Rp 20 miliar. Tetapi, tanpa alasan yang jelas proyek tersebut dihentikan dan dibubarkan, tanpa ada pertanggungjawaban terhadap biaya yang telah dikeluarkan. Lalu, renovasi Gudang Unit 1 Kantor Tukar Udara di Bandara Sukarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten senilai Rp 8 miliar. Proyek tersebut dilakukan tanpa tender. Kalaupun ada dokumen tender, itu diduga merupakan tender rekayasa.

Dalam sewa kontrak lima puluh kendaraan dinas para pejabat Pos merk Toyota Vios, tujuh unit kendaraan Dinas Direksi dan Komisaris Utama Toyota Harrier juga diduga nilainya digelembungkan. Berdasarkan peneliaian, harga sewa per bulan untuk setiap unit sangat tinggi, dibandingkan dengan harga sewa umumnya yang berlaku di rental. Selain itu, berbagai biaya pemeliharaan kendaraan dinas tersebut masih beban perusahaan. Padahal, dalam kontrak disebutkan, harga sewa sudah termasuk biaya pemeliharaan.

Dugaan korupsi juga terjadi pada pengadaan buku Sejarah Pos. Biaya pengadaan buku pada tahun 2009 sebesar Rp 900 juta sudah dikeluarkan dari kas perusahaan. Akan tetapi, buku yang dimaksud tidak pernah dicetak (belum ada sampai sekarang, red).

Juga dugaan penyelewengan dalam renovasi rumah jabatan, Dirut Pos dan Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan senilai Rp 1,6 miliar (2009). Modusnya, nilai proyek dengan besaran-besaran serta proses tender diduga direkayasa.

PT Posindo juga diduga melakukan penyelewengan dalam pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai dan Jaminan Pengamanan Sosial (BLT dan JPS) tahun 2006-2009 di Kantor-kantor Pos. Modusnya, pencairan dana-dana tersebut di Kantor-kantor Pos hanya terealisasi rata-rata 96 persen dari total yang didroping leh pemerintah pusat untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Sisa dana sebesar empat persen mengendap di rekening rekonsiliasi di Sentral Giro Jakarta. Diduga ada aliran dana yang masuk ke rekening pejabat tertentu di PT Posindo.

Dua kasus dugaan korupsi lagi menyangkut pengggunaan dana perusahaan di Yayasan Bakti Pos yang mengelola Politeknik PT Posindo untuk investasi pada bisnis oli sebesar Rp 2,8 miliar. Juga pengadaan komputer di Divisi Regional VI Jawa Tengah, dengan nilai kerugian negara diperkirakan Rp 400 juta. Ini kasus lama, yaitu tahun 2004. (A-75/das)***

×