DPRD Kota Bandung Buka Layanan Pengaduan Jampersal

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung membuka layanan pengaduan bagi masyarakat Kota Bandung mengenai Jaminan Pelayanan Persalinan/Jampersal (persalinan gratis). Hal itu dilakukan sebagai langkah pengawasan terhadap rumah sakit di Kota Bandung agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pasien Jampersal.

Ketua Komisi D DPRD Kota bandung Achmad Nugraha berharap, minimnya pelayanan secara medis dan administratif yang dikhawatirkan mengikuti fasilitas kesehatan gratis, tidak terjadi pada pasien Jampersal di Kota Bandung. "Pelayanan harus dilakukan sebaik mungkin, jangan karena gratis tapi pelayanannya tidak memuaskan," ucap Achmad, ketika ditemui di ruang Komisi D DPRD Kota Bandung, Rabu (20/4).

Masyarakat dipersilahkan untuk langsung mendatangi Ruang Komisi D untuk melakukan pengaduan terhadap pelayanan Jampersal. "Selama ini kami memang sangat terbuka untuk pengaduan masyarakat dalam bidang kesehatan secara umum, namun karena pelayanan ini tergolong baru di Kota Bandung, maka kami akan tingkatkan pengawasannya," kata Achmad.

Pengaduan dari masyarakat, lanjut dia, juga akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk keberlangsungan fasilitas Jampersal di Kota Bandung. "Kami ingin tahu pelaksanaannya di lapangan, baik dan buruknya," ujarnya.

Seperti diberitakan kemarin, baru Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung sudah menerima layanan kesehatan Jampersal. RSHS juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang Jampersal ke semua unit layanan kesehatan di RSHS. Nantinya, layanan ini akan bisa didapatkan di seluruh rumah sakit swasta dan pemerintah, hingga ke Puskesmas.

"Biaya gratis persalinan ini sudah lama berlaku untuk gakin, namun baru berlaku untuk pasien umum yang tidak tercover asuransi apapun, sehingga kami harus antisipasi jika ada ada ketidakpuasan di kalangan pasien, walaupun tentu saja kami tidak berharap itu terjadi," ucapnya. Untuk itu, pengawasan harus terus ditingkatkan.

Hal yang paling harus diantisipasi, lanjut dia, yaitu mengenai pelayanan medis dan administrasi. "Jangan sampai ada kekurangan salah satu persyaratan maka pasien itu tidak bisa ditangani. Pasien apapun harus diterima terlebih dahulu," katanya. (A-175/A-147)***

Baca Juga

Pembuatan Embung Cieunteung Tunggu Pembebasan Lahan

BANDUNG RAYA
USEP USMAN NASRULLOH/PRLM

SOREANG, (PRLM).-Pembuatan embung-embung di Kampung Cieunteung, Kelurahan/Kecamatan Baleendah akan segera terealisasi. Dari 5 hektare lahan yang akan dibuat embung, 1 hektare di antaranya telah dibebaskan.

Korupsi KUR Rp 25 Miliar, Kejati Jabar Geledah Kantor PT. Simpang Jaya II

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar melakukan penggeledahan di Kantor PT. Simpang Jaya II yang terletak di Jln. Raya Pamanukan, Kab. Subang, Senin (30/3/2015).

Bambang Arie Pensiun, Jabatan Sekda Kota Cimahi Kosong

BANDUNG RAYA

‪CIMAHI, (PRLM).-Bambang Arie Nugroho resmi menanggalkan jabatannya sebagai Sekda Kota Cimahi pada Kamis (1/4/2015) setelah menjabat selama 3 tahun.

Hal tersebut seiring berakhirnya masa kerja sebagai PNS yang telah dijalaninya selama 30 tahun.‬

Anggota DPRD Tindaklanjuti Rumor Pungli di Kantor Adminduk KBB

BANDUNG RAYA

NGAMPRAH, (PRLM).-Komisi I DPRD Bandung Barat meninjau Kantor Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip), Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (31/3/2015).