BANDUNG, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menargetkan penggunaan metode Bridge (Building Resources in Democracy Goverment and Election) dalam proses sosialisasi seluruh Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Jawa Barat pada 2013 mendatang. Metode ini diharapkan bisa memangkas 30 hingga 50% anggaran untuk sosialisasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam Pemilukada menjadi di atas 70%.

Demikian dikatakan Ketua KPU Jawa Barat Ferry Kurnia Rizkiansyah, ketika ditemui di sela-sela Workshop Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada di Hotel Golden Flower, Senin (28/3). Dia mengakui, selama ini sosialisasi merupakan hal tersulit yang dilakukan KPU dalam mempersiapkan sebuah pemilukada.

"Dengan adanya penggunaan metode BRIDGE, diharapkan masyarakat menjadi lebih memahami proses pemilukada. Selain dilakukan secara partisipatif, metode ini juga bisa menyampaikan informasi tentang pemilu dengan singkat namun mudah dipahami," kata Ferry.

Metode BRIDGE pada dasarnya adalah sebuah model pengembangan kemampuan (capacity building) di bidang administrasi penyelenggaraan pemilihan umum. Model ini telah digunakan di 40 negara, dan telah diakui secara internasional. Terdapat 9 modul di dalam model ini, yaitu modul pengenalan administrasi pemilihan, modul hubungan masyarakat, modul penentuan batas daerah pemilihan, modul kontestan atau peserta pemilihan umum, modul persiapan untuk hari pemilihan umum, modul pemungutan dan penghitungan suara, dan modul pengamat pemilihan.

Menurut Ferry, di Indonesia metode ini memang sudah disosialisasikan satu tahun belakangan, namun belum dipraktekkan secara menyeluruh dalam proses sosialisasi pemilukada. "Semoga pada 2013 mendatang, sosialisasi pemilukada bisa menggunakan metode ini, sehingga bisa lebih efektif dan efisien," ucap Ferry.

Untuk pemilukada yang berlangsung tahun 2012 di Kota Tasikmalaya, Cimahi, dan Kabupaten Bekasi, Ferry mengaku pihaknya belum siap menempuh sosialisasi dengan metode ini. "Fasilitator yang ada masih sangat terbatas, makanya sekarang kami sedang menggalakkan sosialisasi metode ini terlebih dahulu, sehingga kemungkinan baru siap digunakan tahun 2013," katanya.

Selama ini, sosialisasi merupakan proses tersulit dalam Pemilukada karena KPU dituntut harus menjamah seluruh daftar pemilih tetap di seluruh daerah pemilihan. "DPT sendiri sangat beragam, karena berasal dari latar belakang yang berbeda-beda," ujarnya.

Pada 2013 mendatang, rencananya akan diselenggarakan Pemilihan Gubernur Jawa Barat. Selain itu, akan dilakukan 17 Pemilukada di tingkat kota/kabupaten di Jawa Barat. (A-175/das)***