Pelaku Penyimpangan PNPM Harus Diadili

KUNINGAN, (PRLM).- Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) Kementerian Dalam Negeri, Drs.H.Ayip Muflich,SH,M.Si, mengingatkan, sekecil apapun terjadi deviasi atau penyimpangan dan penyelewengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dilakukan aparat desa atau pihak manapun, harus diadili dan diproses berdasarkan hukum yang berlaku.

“Orang-orang yang mencoba menyelewengkan dana PNPM seperti dengan memberikan data fiktif atau dijadikan pinjaman pribadi, maka tidak ada maaf kecuali harus diusut secara hukum,” tegas Dirjen PMD H.Ayip Muflich, dihadapan ratusan peserta rapat koordinasi (Rakor) para fasilitator (PNPM) Mandiri se-Jawa Barat, bertempat di Tirta Sanita Sangkanurip Kuningan, Selasa (22/3).

Dia menyebutkan, sejak pelaksanaan PNPM digulirkan tahun 2006 terjadinya deviasi di beberapa daerah tetap ada hanya berdasarkan data yang diperoleh kurang dari satu persen. Kendati demikian, pemerintah tetap berupaya untuk menghilangkan penyelewengan itu sampai nol persen, sebab sedikitpun kita tidak bisa mentolelir seperti dalam penyelewengan dana, tidak akurasinya data maupun penyelewengan program, apalagi kalau ditemukan untuk memperkaya diri sendiri. ”Ini harus diselesaikan lewat pengadilan,” paparnya.

Dikatakannya, pemerintah pusat melalui Dirjen PMD telah mengarahkan penguatan masyarakat dalam konteks pola pikir dan pola tindak, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan di perdesaan melalui PNPM yang akan berakhir tahun 2015 mendatang. Selain itu juga melakukan proses pembelajaran secara berkelanjutan, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pencapaian kesejehteraan. (A-164/A-26).***

Baca Juga

Jelang WIEF 2016, Karawang Dijaga Ketat

KARAWANG,(PR).- Menjelang pelaksanaan World Islamic Economic Forum yang ke-12, 2-4 Agustus 2016, aparat keamanan bersiaga untuk menjaga wilayah yang berbatasan dengan Jakarta, salah satunya di Kabupaten Karawang.

Purwakarta Tidak Punya Kantor BPSK

PURWAKARTA, (PR).- Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Purwakarta menjadi perhatian semua pihak terutama Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

bawang merah, pangalengan, petani,

Harga Bawang tak Kunjung Turun

CIREBON, (PR).- Sudah lebih dari sebulan ini harga bawang merah dan bawang putih tetap tinggi tak kunjung turun. Di sejumlah pasar tradisional harga bawang merah dan bawang putih tetap bertahan di harga Rp 40.000 per kilogram.

Pengusaha Minta Pengembangan Pelabuhan Cirebon Tetap Jalan

Aktivitas Bongkar Muat di Cirebon Bisa Dibuka Lagi

JAKARTA, (PR).- Sejumlah anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Cirebon, Rabu, 3 Agustus 2016. Penutupan bongkar muat batu bara menjadi salah satu topik kunjungan komisi yang membidangi masalah perhubungan dan transportasi ini.