Pelaku Penyimpangan PNPM Harus Diadili

JAWA BARAT

KUNINGAN, (PRLM).- Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) Kementerian Dalam Negeri, Drs.H.Ayip Muflich,SH,M.Si, mengingatkan, sekecil apapun terjadi deviasi atau penyimpangan dan penyelewengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dilakukan aparat desa atau pihak manapun, harus diadili dan diproses berdasarkan hukum yang berlaku.

“Orang-orang yang mencoba menyelewengkan dana PNPM seperti dengan memberikan data fiktif atau dijadikan pinjaman pribadi, maka tidak ada maaf kecuali harus diusut secara hukum,” tegas Dirjen PMD H.Ayip Muflich, dihadapan ratusan peserta rapat koordinasi (Rakor) para fasilitator (PNPM) Mandiri se-Jawa Barat, bertempat di Tirta Sanita Sangkanurip Kuningan, Selasa (22/3).

Dia menyebutkan, sejak pelaksanaan PNPM digulirkan tahun 2006 terjadinya deviasi di beberapa daerah tetap ada hanya berdasarkan data yang diperoleh kurang dari satu persen. Kendati demikian, pemerintah tetap berupaya untuk menghilangkan penyelewengan itu sampai nol persen, sebab sedikitpun kita tidak bisa mentolelir seperti dalam penyelewengan dana, tidak akurasinya data maupun penyelewengan program, apalagi kalau ditemukan untuk memperkaya diri sendiri. ”Ini harus diselesaikan lewat pengadilan,” paparnya.

Dikatakannya, pemerintah pusat melalui Dirjen PMD telah mengarahkan penguatan masyarakat dalam konteks pola pikir dan pola tindak, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan di perdesaan melalui PNPM yang akan berakhir tahun 2015 mendatang. Selain itu juga melakukan proses pembelajaran secara berkelanjutan, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pencapaian kesejehteraan. (A-164/A-26).***

Baca Juga

Polres Usulkan Perda Miras di Paripurna

JAWA BARAT

TASIKMALYA, (PRLM).- Kota Tasikmalaya sudah dalam kategori darurat miras. Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Miras sangat penting."Kami sudah mencoba menyampaikan usulan kepada anggota DPRD dalam rapat Paripurna, Jumat (24/4/2015).

Depok Terima Aset Rp 21 Miliar

JAWA BARAT

DEPOK, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten Bogor menyerahkan aset Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Kahuripan yang ada di wilayah Kota Depok. Bupati Bogor Nurhayati menargetkan dalam 6 bulan ke depan seluruh aset PDAM Tirta Kahuripan di Depok sudah selesai diserahkan ke Pemkot Depok.

Kondisi Lapas di Tasikmalaya Memprihatinkan

JAWA BARAT

TASIKMALAYA, (PRLM).- Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Zacky Siradj dalam kunjungan kerjanya mengatakan akan berupaya mengusulkan aspirasi yang telah dikemukakan para petugas lapas terkait kepada Pemerintah Pusat usai audensi dan silaturahmi di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) kelas II B Tasikmalay

Pemkot Tasikmalaya Dukung Perda Miras

JAWA BARAT

TASIKMALAYA, (PRLM).- Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman, merespon positif usulan sanksi kurungan dan denda pada Perda Miras yang akan segera dibahas oleh DPRD Kota Tasikmalaya.