BMPS Kota Bandung Soal BOS

Diperlukan Komitmen Keterbukaan antara Pengelola dan Penyelenggara

PENDIDIKAN

BANDUNG, (PRLM).- Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bandung M. Said Sediohadi mengatakan, untuk pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah swasta tidak pernah ada keluhan atau kendala di lapangan. Namun, yang diperlukan di sini adalah komitmen keterbukaan antara pengelola (yayasan) dan penyelenggara (sekolah).

Menurut Said, di sekolah swasta ada dua sistem pengelolaan keuangan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Jika sentralisasi, pengelolaan keuangan diserahkan kepada yayasan atau komite sekolah. Akan tetapi, jika desentralisasi pengelolaan keuangan diserahkan ke kepala sekolah dengan memberi laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada yayasan atau komite sekolah.

"Diperlukan keterbukaan masing-masing pihak agar tidak terjadi sikap saling curiga. Untuk pencairan dana BOS tahun ini, saya harapkan bisa berjalan lancar seperti tahun sebelumnya," kata Said yang dihubungi Kamis (3/3). (A-187/das)***

Baca Juga

Siswa Menyaksikan Demo Ekstra Kurikuler

PENDIDIKAN
SEJUMLAH siswa menyaksikan demo ekstra kurikuler (ekskul) taekwondo, pada demo kegiatan ekskul SD Darul Hikam, Jalan Juanda, Kota Bandung, Kamis (6/8/2015). Demo yang diikuti dua belas kegiatan ekskul itu, untuk mengenalkan berbagai ekskul sekolah yang bi

Disdik Ciamis dan Alfamart Resmikan Program Ritel untuk Pelajar

PENDIDIKAN

CIAMIS, (PRLM).- PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang membawahi minimarket Alfamart, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Ciamis meresmikan program pendidikan ritel. Untuk pertama kalinya di Ciamis kerjasama tersebut diterapkan di SMKN 1 Ciamis.

Dua Siswa SMK Pelayaran Jadi Korban MOS

PENDIDIKAN

SOLO, (PRLM).- Masa Orientasi Siswa (MOS) untuk Pendidikan Dasar Ketarunaan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran "Pancasila", Kartasura, ditengarai terjadi tindak kekerasan terhadap siswa baru.

PTS Menjerit, Biaya Akreditasi Tinggi

PENDIDIKAN

SOREANG,(PRLM).- Para perguruan tinggi swasta khususnya bidang keperawatan dan kebidanan menjerit karena biaya akreditasi yang tinggi.

Untuk sekali proses akreditasi bisa mencapai Rp 70 juta sampai Rp 80 juta yang diadakan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).