Pendaftaran Program Bansos Mulai Dibuka

BANDUNG, (PRLM).- Hari ini pendaftaran program bantuan sosial (bansos) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) Provinsi Jawa Barat dibuka. Tahun ini Dinas KUMKM akan menggulirkan total Rp 10 miliar bansos yang akan disalurkan melalui koperasi wanita serta koperasi penerima kredit usaha rakyat (KUR) lingkage.

Permohonan usulan koperasi wanita/kelompok perempuan pengusaha mikro dibuka sampai 31 Maret di dinas KUMKM kabupaten/kota setempat. Sementara pendaftaran angsuran kredit bagi koperasi penerima kredit usaha rakyat (KUR) linkage dibuka sampai 15 Juli.

“Syaratnya adalah koperasi primer dan hanya diperbolehkan mengajukan satu jenis bantuan sosial,” ujar Kepala Dinas KUMKM Jabar, Wawan Hernawan di Kantor Dinas KUMKM Jabar, Jln. Soekarno Hatta, Bandung, Senin (28/2).

Calon penerima bantuan juga disyaratkan belum pernah menerima bansos sejenis, baik dari kementrian UKM maupun dinas di lingkungan provinsi Jabar dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Koperasi yang mengajukan permohonan juga harus sudah melakukan rapat anggota tahunan, memiliki kantor dan sarana kerja yang jelas, serta mengajukan permohonan secara tertulis.
“Mudah-mudahan bantuan ini bisa meningkatkan produktivitas UKM,” ujar Wawan. (A-150/A-147)***

Baca Juga

Inflasi Rendah Sedot Investasi ke Bojonegoro

JAKARTA, (PR).- Bupati Bojonegoro Suyoto menegaskan, Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang tepat untuk menjadi tujuan investasi karena merupakan daerah yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di tahun 2015 (19,34%), melampaui kecepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

LPS Tangani 11 BPR tidak Sehat

SOLO, (PR).- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini sedang menangani 11 bank bermasalah yang disebut menunjukkan tanda "batuk-batuk" di berbagai daerah di Indonesia.

Barang Milik Negara Tingkatkan Nilai Kapitalisasi BUMN

JAKARTA, (PR).- Barang Milik Negara (BMN) seperti pelabuhan, bandara, hotel, jalan tol yang saat ini dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disarankan agar dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN).