Pemerintah RI-Arab Saudi Siap Bertemu Bahas Kelanjutan TKI

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi siap menggelar pertemuan guna mambahas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi. Pada prinsipnya, sudah disepakati bahwa pelaksanaan penempatan TKI ke Arab Saudi tidak lagi bermasalah dan menghasilkan citra buruk bagi ke dua negara.

"Jadi, tidak ada pemberhentian pengiriman TKI ke Arab Saudi. Polemik yang terjadi kemarin hanya keluhan maupun statement orang per orang ataupun anggota Kadin di sana. Itu bukan pernyataan dan keputusan resmi dari pemerintah Arba Saudi," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar seusai membuka diskusi publik Bakohumas di Jakarta, Kamis (17/2).

Dijelaskan, sampai saat ini Indonesia telah melakukan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia, Yordania dan Kuwait. Berdasarkan pengalaman moratorium terhadap tiga negara itu maka syarat dan opsi moratorium terhadap Arab Saudi harus lebih sempurna dan dipersiapkan dengan matang. Pemberlakukan moratorium harus diketahui oleh kedua pemerintah.

Menurut dia, pertemuan tingkat pejabat tinggi (senior official meeting) akan digelar pada akhir Februari atau awal Maret 2011. Salah satunya materi pembahasannnya adalah mekanisme perbaikan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi dan kemungkinan penerapan moratorium sementara.

Muhaimin mengatakan, selama tiga bulan ini Kemenakertrans telah menginstruksikan kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan Dinas-dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pengetatan total. Selama pemberlakukan pengetatan total itu tidak boleh lagi ada TKI yang tidak siap dan tidak memiliki kematangan sertaharus memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajibannya sebagai TKI yang bekerja di luar negeri.

"Pihak KBRI dan KJRI kita di sana juga sudah diminta untuk membatasi ijin pelaksanaan rekrutmen TKI dengan cara memastikan calon majikan harus lolos seleksi fit and Proper. Dalam langkah ini semakin sulit dan ketat untuk mengambil tenaga kerja Indonesia," kata Muhaimin.

Dijelaskan, pemerintah menetapkan syarat-syarat. Seperti syarat majikan dalam menggunakan TKI adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menggaji dengan baik. "Kita menuntut adanya kenaikan gaji bagi TKI di Arab Saudi, naik minimal 1000 real dari sebelumnya sekitar 800 real," katanya. (A-78/das)***

Baca Juga

Gempa Tasikmalaya Pun Terasa Hingga Jawa Tengah

TASIKMALAYA, (PR).- Gempa bumi mengguncang beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat, Senin, 24 April 2017. Guncangan gempa rupanya sampai juga ke Jawa Tengah. Di antaranya, Banyumas, Banjarnegara, Purwokerto, dan Cilacap.

Ini Jadwal KA Tambahan Selama Libur Panjang

BANDUNG, (PR).- PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung kembali menjalankan KA tambahan Argo Parahyangan relasi Bandung-Jakarta (PP)   dan KA Ciremai tambahan relasi Bandung–Semarang Tawang (PP).

Begini Cara Jokowi Menyentil Kinerja Pemprov Jabar

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung naiknya tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat. Tidak hanya itu, dia juga menyinggung tentang kurangnya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

jokowi hari ini

245 Proyek yang Harus Dikebut Jokowi Sampai 2019

JAKARTA, (PR).- Ada 245 proyek dan 2 program yang dikebut Presiden Joko Widodo selama masa pemerintahannya sampai 2019. Jumlah 245 proyek itu merupakan jumlah terakhir setelah mengalami beberapa pengurangan dan penambahan.