Pemerintah RI-Arab Saudi Siap Bertemu Bahas Kelanjutan TKI

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi siap menggelar pertemuan guna mambahas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi. Pada prinsipnya, sudah disepakati bahwa pelaksanaan penempatan TKI ke Arab Saudi tidak lagi bermasalah dan menghasilkan citra buruk bagi ke dua negara.

"Jadi, tidak ada pemberhentian pengiriman TKI ke Arab Saudi. Polemik yang terjadi kemarin hanya keluhan maupun statement orang per orang ataupun anggota Kadin di sana. Itu bukan pernyataan dan keputusan resmi dari pemerintah Arba Saudi," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar seusai membuka diskusi publik Bakohumas di Jakarta, Kamis (17/2).

Dijelaskan, sampai saat ini Indonesia telah melakukan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia, Yordania dan Kuwait. Berdasarkan pengalaman moratorium terhadap tiga negara itu maka syarat dan opsi moratorium terhadap Arab Saudi harus lebih sempurna dan dipersiapkan dengan matang. Pemberlakukan moratorium harus diketahui oleh kedua pemerintah.

Menurut dia, pertemuan tingkat pejabat tinggi (senior official meeting) akan digelar pada akhir Februari atau awal Maret 2011. Salah satunya materi pembahasannnya adalah mekanisme perbaikan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi dan kemungkinan penerapan moratorium sementara.

Muhaimin mengatakan, selama tiga bulan ini Kemenakertrans telah menginstruksikan kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan Dinas-dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pengetatan total. Selama pemberlakukan pengetatan total itu tidak boleh lagi ada TKI yang tidak siap dan tidak memiliki kematangan sertaharus memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajibannya sebagai TKI yang bekerja di luar negeri.

"Pihak KBRI dan KJRI kita di sana juga sudah diminta untuk membatasi ijin pelaksanaan rekrutmen TKI dengan cara memastikan calon majikan harus lolos seleksi fit and Proper. Dalam langkah ini semakin sulit dan ketat untuk mengambil tenaga kerja Indonesia," kata Muhaimin.

Dijelaskan, pemerintah menetapkan syarat-syarat. Seperti syarat majikan dalam menggunakan TKI adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menggaji dengan baik. "Kita menuntut adanya kenaikan gaji bagi TKI di Arab Saudi, naik minimal 1000 real dari sebelumnya sekitar 800 real," katanya. (A-78/das)***

Baca Juga

Cek Dana JHT Cukup Lewat BPJSTK Mobile

JAKARTA, (PR).- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus mengupayakan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja di Indonesia dapat segera terwujud. Hal itu antara lain dilakukan dengan hadirnya fitur baru pada aplikasi BPJSTK Mobile.

VAKSIN tidak dapat bekerja dengan baik tanpa tidur yang nyenyak, demikian hasil studi terbaru.*

Kasus Vaksin Palsu Bukti Kemenkes dan Badan POM Teledor

JAKARTA, (PR).- Terkuaknya kasus vaksin palsu merupakan hal yang sangat tragis. Pemalsuan yang berlangsung sampai 13 tahun itu menunjukkan pengawasan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) terhadap industri farmasi lemah, bahkan teledor.

VAKSIN tidak dapat bekerja dengan baik tanpa tidur yang nyenyak, demikian hasil studi terbaru.*

Antisipasi Vaksin Palsu, Dinkes Lakukan Pendataan

YOGYAKARTA, (PR).- Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan pendataan asal vaksin yang digunakan di rumah sakit swasta maupun pemerintah, klinik, apotek maupun praktik dokter mandiri untuk mengantisipasi peredaran vaksin palsu.

Menteri Pertahanan Yakin Filipina Serius Bantu Selamatkan Sandera

JAKARTA, (PR).- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yakin pemerintah Filipina serius menangani 7 WNI Indonesia yang disandera kelompok bersenjata. Dalam penanganan 7 WNI ini, TNI masih memonitor dan belum sampai masuk ke wilayah Filipina.