Pemerintah RI-Arab Saudi Siap Bertemu Bahas Kelanjutan TKI

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi siap menggelar pertemuan guna mambahas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi. Pada prinsipnya, sudah disepakati bahwa pelaksanaan penempatan TKI ke Arab Saudi tidak lagi bermasalah dan menghasilkan citra buruk bagi ke dua negara.

"Jadi, tidak ada pemberhentian pengiriman TKI ke Arab Saudi. Polemik yang terjadi kemarin hanya keluhan maupun statement orang per orang ataupun anggota Kadin di sana. Itu bukan pernyataan dan keputusan resmi dari pemerintah Arba Saudi," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar seusai membuka diskusi publik Bakohumas di Jakarta, Kamis (17/2).

Dijelaskan, sampai saat ini Indonesia telah melakukan moratorium pengiriman TKI ke Malaysia, Yordania dan Kuwait. Berdasarkan pengalaman moratorium terhadap tiga negara itu maka syarat dan opsi moratorium terhadap Arab Saudi harus lebih sempurna dan dipersiapkan dengan matang. Pemberlakukan moratorium harus diketahui oleh kedua pemerintah.

Menurut dia, pertemuan tingkat pejabat tinggi (senior official meeting) akan digelar pada akhir Februari atau awal Maret 2011. Salah satunya materi pembahasannnya adalah mekanisme perbaikan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi dan kemungkinan penerapan moratorium sementara.

Muhaimin mengatakan, selama tiga bulan ini Kemenakertrans telah menginstruksikan kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan Dinas-dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pengetatan total. Selama pemberlakukan pengetatan total itu tidak boleh lagi ada TKI yang tidak siap dan tidak memiliki kematangan sertaharus memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajibannya sebagai TKI yang bekerja di luar negeri.

"Pihak KBRI dan KJRI kita di sana juga sudah diminta untuk membatasi ijin pelaksanaan rekrutmen TKI dengan cara memastikan calon majikan harus lolos seleksi fit and Proper. Dalam langkah ini semakin sulit dan ketat untuk mengambil tenaga kerja Indonesia," kata Muhaimin.

Dijelaskan, pemerintah menetapkan syarat-syarat. Seperti syarat majikan dalam menggunakan TKI adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menggaji dengan baik. "Kita menuntut adanya kenaikan gaji bagi TKI di Arab Saudi, naik minimal 1000 real dari sebelumnya sekitar 800 real," katanya. (A-78/das)***

Baca Juga

Pemerintah Harus Segera Bertindak Mengantisipasi ISIS

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- 'Penyakit' ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria sudah menjadi momok bagi perdamaian dan ketentraman di bumi Indonesia. Propaganda-proganda mereka melalui dunia maya, telah terbukti banyak menarik simpati bagi warga negara Indonesia, terutama generas muda.

Penyematan Brevet Kehormatan Arsenal

NASIONAL
PEN.AAL/PRLM

Pemerintah Harus Berikan Informasi Benar Mengenai ISIS

NASIONAL

YOGYAKARTA, (PRLM).-Mencegah warga negara Indonesia berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS menurut Peneliti Terorisme dari Institute for Policy Analysis of Conflict, Sidney Jones, tidak cukup dengan menghapuskan situs media ISIS yang beredar di internet.

Pemerintah Minta Kalbe Farma Tarik 26 Obat

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah telah meminta PT Kalbe Farma Tbk untuk menarik 26 produk obat dari seluruh Indonesia untuk diperiksa, menyusul investigasi atas salah satu dari baris produksinya, menurut laporan harian Bisnis Indonesia, yang mengutip Roy Alexander Sparringa, kepala Badan Pengawasan O