Penetapan Desa Wisata Kab. Bandung Tak Berdampak

BANDUNG RAYA

SOREANG, (PRLM).- Penetapan desa wisata oleh Bupati Bandung Dadang M. Nasser pada beberapa waktu lalu kepada 10 desa di Kab. Bandung yang dianggap memiliki potensi kekhasan seni budaya dan tempat wisata, ternyata tidak berdampak kepada pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) desa tersebut dari sektor wisata.

Kepala Desa Alamendah, Kec. Rancabali Endang Darmana mengatakan, selama tiga tahun terakhir desanya tidak mendapatkan pemasukan PAD dari sektor wisata. Seperti kita ketahui, Desa lamendah merupakan salah satu desa yang ditetapkan sebagai desa wisata karena memiliki tempat objek wisata yang sangat terkenal seperti Taman Wisata Alam (TWA) Kawahputih, Cimanggu, dan Bumi Perkemahan (Buper) Rancaupas.

“Ketiga tempat objek wisata tersebut tidak sedikitpun menyumbangkan pendapatannya ke Desa Alamendah. Padahal, secara geografis mereka berada di wilayah kami,” kata Endang kepada “PRLM”, Selasa (15/2).

Lebih ironis lagi, lanjutnya, pengelola TWA Kawahputih tidak pernah memberikan salinan mengenai keuntungan yang diperoleh TWA Kawahputih selama pengelolaannya. “ Kata mereka sih sudah memberikan salinannya kepada Pemkab Bandung. Padahal, tidak ada salahnya memberikan salinan mengenai pendapatan yang diperoleh mereka kepada kami. Oleh sebab itu, kita tidak pernah tahu berapa pendapatan yang mereka peroleh dari wisatawan yang datang kesana,” tuturnya.

Ia menuturkan, seharusnya otonomi desa bisa berjalan sesuai dengan SK penetapan bupati perihal 10 desa wisata. “ Saya berharap kedepannya ada pemasukkan yang diperoleh dari sektor wisata. Selama ini PAD Desa Alamendah diperoleh dari administrasi pedagang yang ingin memproses usahanya,” katanya.

Hal yang sama dikatakan Sekdes Laksana, Kec. Ibun Yayat Suwarsa. Menurut Yayat desanya sama sekali tidak memperoleh pendapatan dari pengelolaan TWA Kamojang. Padahal, TWA Kamojang merupakan satu-satunya tempat wisata uap air di Kab. Bandung yang berada di wilayah desanya. “ TWA Kamojang itu dikelola oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Barat. Sehingga, tidak sedikitpun pendapatnya masuk ke kas daerah,” tambahnya.

Ia menuturkan, pihaknya mencoba bekerja sama untuk membenahi TWA Kamojang untuk bisa menjadi tempat wisata unggulan di Kab. Bandung. “ Namun, BKSDA Provinsi Jabar menolaknya dengan alasan bahwa TWA Kamojang berada di kawasan konservasi sehingga tidak boleh merubah struktur yang ada. Padahal, yang kita inginkan yakni pembenahan agar TWA Kamojang menjadi kawasan wisata yang layak dikunjungi,” ujarnya. (A-194/A-26).***

Baca Juga

Pembuatan Embung Cieunteung Tunggu Pembebasan Lahan

BANDUNG RAYA
USEP USMAN NASRULLOH/PRLM

SOREANG, (PRLM).-Pembuatan embung-embung di Kampung Cieunteung, Kelurahan/Kecamatan Baleendah akan segera terealisasi. Dari 5 hektare lahan yang akan dibuat embung, 1 hektare di antaranya telah dibebaskan.

Korupsi KUR Rp 25 Miliar, Kejati Jabar Geledah Kantor PT. Simpang Jaya II

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar melakukan penggeledahan di Kantor PT. Simpang Jaya II yang terletak di Jln. Raya Pamanukan, Kab. Subang, Senin (30/3/2015).

Bambang Arie Pensiun, Jabatan Sekda Kota Cimahi Kosong

BANDUNG RAYA

‪CIMAHI, (PRLM).-Bambang Arie Nugroho resmi menanggalkan jabatannya sebagai Sekda Kota Cimahi pada Kamis (1/4/2015) setelah menjabat selama 3 tahun.

Hal tersebut seiring berakhirnya masa kerja sebagai PNS yang telah dijalaninya selama 30 tahun.‬

Anggota DPRD Tindaklanjuti Rumor Pungli di Kantor Adminduk KBB

BANDUNG RAYA

NGAMPRAH, (PRLM).-Komisi I DPRD Bandung Barat meninjau Kantor Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip), Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (31/3/2015).