Petani Tembakau Minta Pemkab Cirebon Salurkan Dana Bagi Hasil Cukai

SUMBER, (PRLM).- Para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kab. Cirebon meminta agar pemkab setempat segera menyalurkan dana bagi hasil cukai (DBHC) yang mengendap sejak tahun 2009 dengan nilai miliaran rupiah. "Kalau sampai pertengahan 2011 nanti tidak direalisasikan, para petani terpaksa melakukan aksi untuk menuntut haknya," kata Ketua DPD APTI, Khaerudin di sela-sela musyawarah kerja daerah (Mukerda) V APTI Jawa Barat di Hotel Apita, Cirebon, Minggu (13/2).

Menurut dia, selama ini, alasan pemkab tidak mencairkan dana tersebut karena merasa ada tekanan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, sebetulnya jika penyaluran dana sesuai aturan kenapa harus takut pada LSM.

Disebutkan, dana DBHC untuk tahun 2008 Kab. Cirebon mendapatkan sekitar Rp 117 juta, 2009 hingga mencapai Rp 3 miliar dan 2010 menerima Rp 1,4 miliar. "Namun, amat disayangkan, anggaran yang terserap pada setiap nilai tersebut hanya sekitar 10 persen saja, padahal, dalam PeraturanMenteri Keuangan No 20 tahun 2009 anggaran itu untuk lima progam," katanya.

Kelima program tersebut, perbaikan budidaya tembakau, industri, lingkungan sosial, pemberantasan cukai ilegal dan peningkatan derajat kesehatan. Tetapi, karena rasa ketakutan itu penyerapan dari nilai dana hanya 10 persen hingga petani tembakau yang paling dirugikan.

Diakuinya, sampai sekarang belum merasakan adanya sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia serta kualitas produksi. Pembatasan anggaran juga membuat petani tembakau khususnya di Desa Hulubanteng, Kec. Pabuaraan merana. Karena harus bertahan di tengah persaingan kualitas cengkeh di antara daerah lain, bahkan, impor dari Singapura hingga nilai jual rendah.

Dikatakan, pada 2011 Pemkab Cirebon akan menerima lagi DBHC sekitar Rp 1,5 miliar. APTI meminta jangan sampai kejadian sebelumnya terulang lagi di mana dana dari pusat sudah cair namun, tidak disalurkan lagi.
Sementara itu Ketua Apti Jabar, H Suryana mengatakan, apa yang akan dilakukan APTI Kab Cirebon itu sebagai bentuk protes yang wajar, mengingat dana DBHC nilainya mencapai miliaran rupiah, namun ironisnya, belum bisa dirasakan masyarakat petani tembakau se-Jabar. (A-146/C-12/A-88)***

Baca Juga

Rumah Inspirasi di Kampung Eco Green Kurangi Pengangguran

JAKARTA, (PR).- Pertamina EP Subang Field, salah satu lapangan migas di Jawa Barat yang dikelola PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) yang merupakan salah satu kontraktor kontrak kerja sama di bawah naungan SKK Migas, mempertahankan komitmennya menjaga lingkungan di sekitar wilayah

Ini 8 Poin Kebijakan Baru untuk Bisnis Berbasis Internet

JAKARTA, (PR).- Pemerintah akhirnya mengatur bisnis berbasis internet (e-commerce) melalui paket kebijakan ekonomi XIV. Peraturan Presiden tentang Peta Jalan E-Commerce segera diterbitkan menyusul pengumuman paket XIV.

Pohon yang Benar-Benar Bisa Berjalan 20 Meter Setahun

1 Pohon untuk Penyaluran Setiap 10.000 Liter BBM

SUMEDANG, (PR).- Sebagai upaya pelestarian lingkungan berkelanjutan, PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) III meluncurkan program Green Partner.

Ajakan Rush Money Bermuatan Politik

BANDUNG, (PR).- Masyarakat harus cermat menyikapi ajakan rush money. Selain bermuatan politik, ajakan ini justru akan merugikan masyarakat.