Petani Tembakau Minta Pemkab Cirebon Salurkan Dana Bagi Hasil Cukai

EKONOMI

SUMBER, (PRLM).- Para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kab. Cirebon meminta agar pemkab setempat segera menyalurkan dana bagi hasil cukai (DBHC) yang mengendap sejak tahun 2009 dengan nilai miliaran rupiah. "Kalau sampai pertengahan 2011 nanti tidak direalisasikan, para petani terpaksa melakukan aksi untuk menuntut haknya," kata Ketua DPD APTI, Khaerudin di sela-sela musyawarah kerja daerah (Mukerda) V APTI Jawa Barat di Hotel Apita, Cirebon, Minggu (13/2).

Menurut dia, selama ini, alasan pemkab tidak mencairkan dana tersebut karena merasa ada tekanan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, sebetulnya jika penyaluran dana sesuai aturan kenapa harus takut pada LSM.

Disebutkan, dana DBHC untuk tahun 2008 Kab. Cirebon mendapatkan sekitar Rp 117 juta, 2009 hingga mencapai Rp 3 miliar dan 2010 menerima Rp 1,4 miliar. "Namun, amat disayangkan, anggaran yang terserap pada setiap nilai tersebut hanya sekitar 10 persen saja, padahal, dalam PeraturanMenteri Keuangan No 20 tahun 2009 anggaran itu untuk lima progam," katanya.

Kelima program tersebut, perbaikan budidaya tembakau, industri, lingkungan sosial, pemberantasan cukai ilegal dan peningkatan derajat kesehatan. Tetapi, karena rasa ketakutan itu penyerapan dari nilai dana hanya 10 persen hingga petani tembakau yang paling dirugikan.

Diakuinya, sampai sekarang belum merasakan adanya sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia serta kualitas produksi. Pembatasan anggaran juga membuat petani tembakau khususnya di Desa Hulubanteng, Kec. Pabuaraan merana. Karena harus bertahan di tengah persaingan kualitas cengkeh di antara daerah lain, bahkan, impor dari Singapura hingga nilai jual rendah.

Dikatakan, pada 2011 Pemkab Cirebon akan menerima lagi DBHC sekitar Rp 1,5 miliar. APTI meminta jangan sampai kejadian sebelumnya terulang lagi di mana dana dari pusat sudah cair namun, tidak disalurkan lagi.
Sementara itu Ketua Apti Jabar, H Suryana mengatakan, apa yang akan dilakukan APTI Kab Cirebon itu sebagai bentuk protes yang wajar, mengingat dana DBHC nilainya mencapai miliaran rupiah, namun ironisnya, belum bisa dirasakan masyarakat petani tembakau se-Jabar. (A-146/C-12/A-88)***

Baca Juga

Menkeu Yunani Tuding Kreditor "Teroris"

EKONOMI

ATHENA, (PRLM).- Menteri Keuangan (menkeu) Yunani Yanis Varoufakis menuduh kreditur Athena adalah "terorisme" dalam sebuah wawancara, sehari sebelum Yunani melakukan pemungutan suara di referendum berisiko tinggi pada kondisi bailout (gagal bayar utang).

Ratusan Perusahaan di Subang Diingatkan Segera Bayar THR

EKONOMI

SUBANG, (PRLM).- Ratusan perusahaan yang ada di Kabupaten Subang diingatkan agar segera membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawannya masing-masing. Paling lambat harus sudah tuntas pembayarannya H -7.

Lepas Saham HM Sampoerna, Philip Morris Incar Rp 13,35 Triliun

EKONOMI

NEW YORK, (PRLM).-NEW YORK, (PRLM).- Raksasa rokok AS Philip Morris International Inc berencana menjual sahamnya senilai lebih dari 1 miliar dolar AS (Rp 13,35 triliun) di unitnya di Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk.

Perdagangan Saham di New York Sempat Terhenti 4 Jam

EKONOMI

NEW YORK, (PRLM0.- Perdagangan saham di bursa New York dibuka kembali hari Rabu (8/7) setelah dihentikan selama hampir empat jam karena alasan teknis yang tidak diketahui.