Petani Tembakau Minta Pemkab Cirebon Salurkan Dana Bagi Hasil Cukai

EKONOMI

SUMBER, (PRLM).- Para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kab. Cirebon meminta agar pemkab setempat segera menyalurkan dana bagi hasil cukai (DBHC) yang mengendap sejak tahun 2009 dengan nilai miliaran rupiah. "Kalau sampai pertengahan 2011 nanti tidak direalisasikan, para petani terpaksa melakukan aksi untuk menuntut haknya," kata Ketua DPD APTI, Khaerudin di sela-sela musyawarah kerja daerah (Mukerda) V APTI Jawa Barat di Hotel Apita, Cirebon, Minggu (13/2).

Menurut dia, selama ini, alasan pemkab tidak mencairkan dana tersebut karena merasa ada tekanan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, sebetulnya jika penyaluran dana sesuai aturan kenapa harus takut pada LSM.

Disebutkan, dana DBHC untuk tahun 2008 Kab. Cirebon mendapatkan sekitar Rp 117 juta, 2009 hingga mencapai Rp 3 miliar dan 2010 menerima Rp 1,4 miliar. "Namun, amat disayangkan, anggaran yang terserap pada setiap nilai tersebut hanya sekitar 10 persen saja, padahal, dalam PeraturanMenteri Keuangan No 20 tahun 2009 anggaran itu untuk lima progam," katanya.

Kelima program tersebut, perbaikan budidaya tembakau, industri, lingkungan sosial, pemberantasan cukai ilegal dan peningkatan derajat kesehatan. Tetapi, karena rasa ketakutan itu penyerapan dari nilai dana hanya 10 persen hingga petani tembakau yang paling dirugikan.

Diakuinya, sampai sekarang belum merasakan adanya sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia serta kualitas produksi. Pembatasan anggaran juga membuat petani tembakau khususnya di Desa Hulubanteng, Kec. Pabuaraan merana. Karena harus bertahan di tengah persaingan kualitas cengkeh di antara daerah lain, bahkan, impor dari Singapura hingga nilai jual rendah.

Dikatakan, pada 2011 Pemkab Cirebon akan menerima lagi DBHC sekitar Rp 1,5 miliar. APTI meminta jangan sampai kejadian sebelumnya terulang lagi di mana dana dari pusat sudah cair namun, tidak disalurkan lagi.
Sementara itu Ketua Apti Jabar, H Suryana mengatakan, apa yang akan dilakukan APTI Kab Cirebon itu sebagai bentuk protes yang wajar, mengingat dana DBHC nilainya mencapai miliaran rupiah, namun ironisnya, belum bisa dirasakan masyarakat petani tembakau se-Jabar. (A-146/C-12/A-88)***

Baca Juga

Provinsi Termiskin Keempat, Maluku Miliki 25 Blok Migas

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Provinsi Maluku memiliki 25 blok minyak dan gas bumi (migas). Namun, sebanyak 15 blok di antaranya sudah dimiliki investor, sedangkan 10 blok lainnya sedang dalam proses tender untuk mencari investor di Direktorat Jenderal Migas.

Fitur Baru Facebook Permudah Pebisnis Kirim Pesan

EKONOMI

NEW YORK, (PRLM).- Facebook Inc hari Rabu (5/8/2015) meluncurkan fitur baru yang memungkinkan para pemilik bisnis untuk berkomunikasi secara privat dengan pelanggan melalui pesan, sebagai bagian dari upaya perusahaan jejaring sosial itu untuk membuat aplikasi Messenger miliknya sebuah sarana ters

El Nino Menguntungkan Nelayan dan Petani Garam?

EKONOMI

SAMPANG, (PRLM).- El Nino yang memuncak Agustus ini bisa menguntungkan nelayan dan petani garam, kendati merupakan masalah bagi petani karena kali ini gejala alam tersebut memperpanjang kemarau hingga dua bulan.

Direktur CBA: Dirut Pelindo II Jangan Lempar Tanggung Jawab

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, jangan asal lempar tanggung jawab atau menyalahkan kementerian terkait dalam kasus suap bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok. Semua karut-marut terkait Priok menjadi tanggug jawab RJ Lino selaku Dirut Pelindo II.