Petani Tembakau Minta Pemkab Cirebon Salurkan Dana Bagi Hasil Cukai

SUMBER, (PRLM).- Para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kab. Cirebon meminta agar pemkab setempat segera menyalurkan dana bagi hasil cukai (DBHC) yang mengendap sejak tahun 2009 dengan nilai miliaran rupiah. "Kalau sampai pertengahan 2011 nanti tidak direalisasikan, para petani terpaksa melakukan aksi untuk menuntut haknya," kata Ketua DPD APTI, Khaerudin di sela-sela musyawarah kerja daerah (Mukerda) V APTI Jawa Barat di Hotel Apita, Cirebon, Minggu (13/2).

Menurut dia, selama ini, alasan pemkab tidak mencairkan dana tersebut karena merasa ada tekanan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, sebetulnya jika penyaluran dana sesuai aturan kenapa harus takut pada LSM.

Disebutkan, dana DBHC untuk tahun 2008 Kab. Cirebon mendapatkan sekitar Rp 117 juta, 2009 hingga mencapai Rp 3 miliar dan 2010 menerima Rp 1,4 miliar. "Namun, amat disayangkan, anggaran yang terserap pada setiap nilai tersebut hanya sekitar 10 persen saja, padahal, dalam PeraturanMenteri Keuangan No 20 tahun 2009 anggaran itu untuk lima progam," katanya.

Kelima program tersebut, perbaikan budidaya tembakau, industri, lingkungan sosial, pemberantasan cukai ilegal dan peningkatan derajat kesehatan. Tetapi, karena rasa ketakutan itu penyerapan dari nilai dana hanya 10 persen hingga petani tembakau yang paling dirugikan.

Diakuinya, sampai sekarang belum merasakan adanya sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia serta kualitas produksi. Pembatasan anggaran juga membuat petani tembakau khususnya di Desa Hulubanteng, Kec. Pabuaraan merana. Karena harus bertahan di tengah persaingan kualitas cengkeh di antara daerah lain, bahkan, impor dari Singapura hingga nilai jual rendah.

Dikatakan, pada 2011 Pemkab Cirebon akan menerima lagi DBHC sekitar Rp 1,5 miliar. APTI meminta jangan sampai kejadian sebelumnya terulang lagi di mana dana dari pusat sudah cair namun, tidak disalurkan lagi.
Sementara itu Ketua Apti Jabar, H Suryana mengatakan, apa yang akan dilakukan APTI Kab Cirebon itu sebagai bentuk protes yang wajar, mengingat dana DBHC nilainya mencapai miliaran rupiah, namun ironisnya, belum bisa dirasakan masyarakat petani tembakau se-Jabar. (A-146/C-12/A-88)***

Baca Juga

Harga Beras Pandanwangi Belum Sejahterakan Petani

CIANJUR, Pemerintah masih belum serius dalam memberikan dukungan terhadap para petani padi pandanwangi. Hal itu terbukti masih minimnya kesejahteraan para petani serta rendahnya harga jual padi pandanwangi. Padahal para petani padi pandanwangi jauh berbeda dengan petani padi biasa.

PETUGAS mengisikan bahan bakar premium ke dalam tangki mobil di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di jalur mudik Selatan, Jln. Bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung, Kamis (1/8/2013). Konsumsi BBM bersubsidi meningkat pada mudik Lebaran

Ini Langkah Inisiatif Pertamina Efisienkan Biaya

JAKARTA, (PR).- Pertamina terus berupaya menciptakan nilai tambah dan melakukan efisiensi melalui transformasi pengadaan minyak mentah dan produk minyak Interated Supply Chain (ISC). Langkah-langkah itu berpotensi mendapat dampak finansial hingga 656 juta dolar AS per tahun.

Warga Eropa Sudah Familiar dengan Kopi Asal Jabar

BANDUNG, (PR).- Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Jawa Barat (Jabar) menilai, sangat wajar bila kopi asal Jabar dihargai tinggi oleh sejumlah perusahaan di Amerika Serikat.

Pemda Harus Berani Terbitkan Obligasi Daerah

SOLO, (PR).- Pemerintah daerah (Pemda) baik tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten, didorong agar berani masuk pasar modal melalui penjualan obligasi daerah.