Petani Tembakau Minta Pemkab Cirebon Salurkan Dana Bagi Hasil Cukai

SUMBER, (PRLM).- Para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kab. Cirebon meminta agar pemkab setempat segera menyalurkan dana bagi hasil cukai (DBHC) yang mengendap sejak tahun 2009 dengan nilai miliaran rupiah. "Kalau sampai pertengahan 2011 nanti tidak direalisasikan, para petani terpaksa melakukan aksi untuk menuntut haknya," kata Ketua DPD APTI, Khaerudin di sela-sela musyawarah kerja daerah (Mukerda) V APTI Jawa Barat di Hotel Apita, Cirebon, Minggu (13/2).

Menurut dia, selama ini, alasan pemkab tidak mencairkan dana tersebut karena merasa ada tekanan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, sebetulnya jika penyaluran dana sesuai aturan kenapa harus takut pada LSM.

Disebutkan, dana DBHC untuk tahun 2008 Kab. Cirebon mendapatkan sekitar Rp 117 juta, 2009 hingga mencapai Rp 3 miliar dan 2010 menerima Rp 1,4 miliar. "Namun, amat disayangkan, anggaran yang terserap pada setiap nilai tersebut hanya sekitar 10 persen saja, padahal, dalam PeraturanMenteri Keuangan No 20 tahun 2009 anggaran itu untuk lima progam," katanya.

Kelima program tersebut, perbaikan budidaya tembakau, industri, lingkungan sosial, pemberantasan cukai ilegal dan peningkatan derajat kesehatan. Tetapi, karena rasa ketakutan itu penyerapan dari nilai dana hanya 10 persen hingga petani tembakau yang paling dirugikan.

Diakuinya, sampai sekarang belum merasakan adanya sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia serta kualitas produksi. Pembatasan anggaran juga membuat petani tembakau khususnya di Desa Hulubanteng, Kec. Pabuaraan merana. Karena harus bertahan di tengah persaingan kualitas cengkeh di antara daerah lain, bahkan, impor dari Singapura hingga nilai jual rendah.

Dikatakan, pada 2011 Pemkab Cirebon akan menerima lagi DBHC sekitar Rp 1,5 miliar. APTI meminta jangan sampai kejadian sebelumnya terulang lagi di mana dana dari pusat sudah cair namun, tidak disalurkan lagi.
Sementara itu Ketua Apti Jabar, H Suryana mengatakan, apa yang akan dilakukan APTI Kab Cirebon itu sebagai bentuk protes yang wajar, mengingat dana DBHC nilainya mencapai miliaran rupiah, namun ironisnya, belum bisa dirasakan masyarakat petani tembakau se-Jabar. (A-146/C-12/A-88)***

Baca Juga

Kospin Jasa, Satu-satunya Koperasi Penyalur KUR

DENPASAR, (PR).- Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengapresiasi Kospin Jasa yang telah berkembang hingga dipercayakan pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku KUMKM.

Cikarang Tegal Pacing Development Project Mulai Alirkan Gas

CIKARANG, (PR).- Cikarang Tegal Pacing Development Project (CTDP) yang dioperatori PT Pertamina EP, terhitung sejak 26 Februari 2017 mulai mengalirkan gas (gas in) ke fasilitas produksi utama atau Block Station Pondok Makmur Bekasi.

Vakum 62 Tahun, Kongres Koperasi Akan Kembali Digelar

BANDUNG, (PR).- Kongres Koperasi akan kembali digelar setelah 62 tahun vakum sejak kongres pertama pada 1947 dan 1953. Dengan digelarnya kembali Kongres Koperasi ini, dia berharap dapat membangunkan kembali semangat membangun perkoperasian Indonesia.

Pembentukan Holding Terganjal Proses Politik

JAKARTA, (PR).- Rencana Menteri BUMN Rini Soemarno untuk membentuk holding di beberapa sektor, termasuk energi, tidak bisa terwujud segera. Pasalnya, pembentukan holding tersebut masih terkendala proses politik yang alot di DPR.