DEPOK, (PRLM).- Puluhan orang dari Dewan Presidium Rakyat Depok Menggugat (DPRD-M) melakukan unjuk rasa menuntut pembatalan pengangkatan serta pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih, Kamis (20/1). Mereka melakukan longmarch dari kantor KPU ke Kantor Pemerintahan Kota Depok.

Koordinator Aksi DPRD-M, Courles Halilewa, mengatakan proses pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan Wali Kota serta Wakil Wali Kota Depok 2011-2016 cacat hukum. Hal itu disebabkan karena putusan PTUN Bandung pada tahun 2010 telah menyatakan batal dan mencabut keputusan Komisi Pemilihan Umum Depok tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok dalam Pemilukada Depok 2010.

Sementara itu Ketua DPC PDI Perjuangan Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan, aksi demo ini akan terus dilancarkan sampai pelantikan wali kota tersebut dibatalkan. "Jika pelantikan memang jadi dilaksanakan, kami akan menurunkan massa lebih besar lagi," ujarnya. (A-185/A-147)***