11 SMP Ditingkatkan Statusnya Menjadi SSN

SEORANG siswa keluar dari SMPN 1 Padalarang, Jln. Suryadi, Desa Kertajaya, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Senin (3/1). Sekolah itu merupakan salah satu calon sekolah yang akan dijadikan Sekolah Standar Nasional (SSN). Salah satu calon sekolah SSN di
ADE BAYU INDRA/PRLM
SEORANG siswa keluar dari SMPN 1 Padalarang, Jln. Suryadi, Desa Kertajaya, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat, Senin (3/1). Sekolah itu merupakan salah satu calon sekolah yang akan dijadikan Sekolah Standar Nasional (SSN). Salah satu calon sekolah SSN di KBB yang lain yaitu SMPN 2 Ngamprah.*

NGAMPRAH, (PRLM).- Sebanyak 11 SMP di Kabupaten Bandung Barat mendapatkan bantuan peningkatan mutu menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN) dari Kementerian Pendidikan Nasional. Peningkatan mutu dari reguler menjadi SSN ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas siswa dan para guru serta mempercepat target realisasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada 2014 nanti.

"Kami mengusulkan 21 SMP ke Kemendiknas untuk mendapatkan peningkatan mutu jadi SSN. 16 lulus administrasi, dan 11 lulus setelah mendapatkan verifikasi tim penilai," kata Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bandung Barat, Iing Solihin di ruang kerjanya, Senin (3/1).

Dia menambahkan, sebelumnya hanya ada satu SMP SSN di Kab. Bandung Barat, yakni SMP 3 Padalarang. Peningkatan mutu 11 SMP ini merupakan kepercayaan besar dari pemerintah pusat karena Kab. Bandung Barat termasuk paling banyak mendapatkan bantuan peningkatan mutu SSN.

Sebelas SMP yang menjadi SSN terdiri dari sembilan SMP Negeri dan 2 SMP swasta, yakni SMP 2 Gunung Halu,
SMP 1 Gunung Halu, SMP 1 Cililin, SMP 2 Batujajar, SMP 1 Padalarang, SMP 2 Ngamprah, SMP 1 Cikalongwetan, SMP 2 Cikalongwetan, SMP 1 Cipeundeuy, SMP Darulfalah Cihampelas, SMP PGRI Rendeh Cikalongwetan. (A-168/A-147)***

Baca Juga

PPDB 2017, Sekolah Wajib Terapkan Sistem Zonasi

JAKARTA, (PR).- Pemerintah pusat mewajibkan semua sekolah untuk menerapkan sistem zonasi dalam menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018. 

Buruk, Koordinasi Sekolah Lima Hari

JAKARTA, (PR).- Buruknya koordinasi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah membuat kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan menjadi kisruh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi tentang Permendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah.