SOTK Kab. Bandung Perlu Disederhanakan

SOREANG, (PRLM).- Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkab Bandung kemungkinan besar akan diubah karena terdapat kejanggalan dan tidak sesuai dengan SOTK pemerintah pusat. Pemkab Bandung sedang mengkaji perubahan SOTK tersebut sebelum diserahkan kepada DPRD Kab. Bandung untuk dibahas.

Ketua Komisi B DPRD Kab. Bandung, H. Saiful Bahri, mendukung perubahan SOTK Pemkab Bandung karena harus disederhanakan untuk efisiensi anggaran. “Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) dan peraturan baru sehingga harus diantisipasi SOTK di Pemkab Bandung. Faktor lainnya SOTK Pemkab Bandung terlalu gemuk lebih dari 30 instansi sehingga anggaran boros,” katanya, Minggu (2/1).

Dari catatan “PRLM” terdapat beberapa dinas yang harus direvisi kedudukannya seperti Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcasip) karena urusan sosial tidak bisa digabungkan dengan casip. Bahkan, warga Kab. Bandung yang mengurus visa sering ditolak Kedubes asing karena dianggap warga bermasalah dikarenakan urusan casip digabungkan dengan urusan sosial.

Demikian pula dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) karena di pemerintahan pusat urusan kebudayaan disatukan dengan pariwisata. “Kedudukan penyuluh pertanian juga perlu dikembalikan kepada dinas-dinas terkait karena program-program penyuluhan ada di dinas bukan di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian (BKPPP) Kab. Bandung,” kata Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kab. Bandung, Ir. Tisna Umaran.

Sedangkan anggota Komisi D DPRD Kab. Bandung, H. Dadang Supriatna menyatakan, pentingnya SOTK Pemkab Bandung menyesuaikan diri dengan kementerian. “Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata seharusnya dipecah menjadi tiga instansi. Yakni, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) apalagi jumlah pemuda lebih dari 50 persen dari jumlah penduduk Kab. Bandung sebanyak 3,1 juta orang,” ujarnya. (A-71/A-147)***

Baca Juga

Pungli Pejabat Pemkot, Polrestabes Bandung Tetapkan 6 Tersangka

BANDUNG, (PR).- Polrestabes Bandung menetapkan enam orang sebagai tersangka atas dugaan pungutan liar yang terjadi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. Salah satu tersangka adalah pucuk pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut.

Dijanjikan Jadi CPNS, Lapor ke Inspektorat

NGAMPRAH, (PR).- Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat diimbau waspada terhadap praktik percaloan dalam perekrutan calon Pegawai Negeri Sipil. Jika ada yang menawarkan jasa ilegal tersebut, warga diminta segera melaporkannya ke Inspektorat Daerah.

BPN Jabar Targetkan Sertifikasi 384.500 Bidang Tanah Lewat PTSL

BANDUNG, (PR).- Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat menargetkan pensertifikatan tanah sistematik lengkap dan lintas sektor sebanyak 384.500 bidang di 27 kabupaten/kota se-Jabar selama 2017 ini dalam pendaftaran tanah sistematik len