124 TKW Banyumas Korban Kekerasan

PURWOKERTO, (PRLM).- Sebanyak 124 tenaga kerja wanita (TKW) asal Banyumas dan Cilacap Jawa Tengah menjadi korban kekerasan fisik majikan di negara mereka bekerja. Lebih dari 50 orang lainnya menjadi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan pengaduan yang masuk ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Purwokerto menyebutkan, tercatat ada 114 TKW yang meminta pendampingan advokasi.

Salah saorang staf di LBH Perisai Kebenaran Waslam Makhsid mengatakan, sebagian besar yang mengadu adalah TKW. Mereka mengadu karena tindak kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

Selama 2008 - 2010 tercatat mencapai 114, terdiri dari 90 orang TKW berasal Cilacap dan 24 asal Banyumas. "Saya kira itu hanya sebagian kecil saja. Lainnya saya yakin yang nasibnya sama sangat banyak tapi tidak mau mengadu ke pihak berwenang karena berbagai alasan. Mungkin karena tidak paham hukum atau tidak punya uang," terangnya Jumat (19/11).

Salah seorang TKW yang melaporkan tindak kekerasan dan berhasil kabur adalah Surti (35) warga Pemijen Kecamatan Sokaraja Banyumas.

TKW yang pernah bekerja di Riyadh, pada 2007 direkrut oleh sebuah yayasan perekrut tenaga kerja di Jakarta. Lalu dia ditempatkan di yayasan penampungan TKW di Riyadh.

Surti bekerja di yayasan penampungan TKW. Pada saat bersitirahat di penampungan Surti justru sering melihat adegan kekerasan seksual yang dialami rekan-rekannya." Saya sendiri lolos dari peristiwa mengerikan tersebut," jelasnya.

Meski demikian, Surti mengaku trauma mengingat peristiwa tersebut. Sebab para pria di Riyadh tidak segan-segan mencambuk TKW yang menolak menjadi pelampiasan hasrat seksualnya.

Kondisi demikian membuat dia ketakutan. Sebelum peristiwa itu menimpanya Surti merencanakan kabur dari penampungan dan berhasil. Dia hanya bertahan enam bulan di penampungan.

Kini Surti menjadi buruh cuci di perumahan setempat." Meski dapatnya sedikit tidak apa apa dari pada pulang cacat atau menjadi korban perkosaan," katanya.

Tindak kekerasan yang dialami rekan-rekannya sudah dilaporkan ke pihak berwenang tapi sampai saat ini tidak tahu tindak lanjutnya. (A-99/A-26).***

Baca Juga

BPK tidak Akan Audit Ulang Kemendes

JAKARTA, (PR).- BPK RI menegaskan tidak akan melakukan audit ulang atas pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2016 bagi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

SEJUMLAH mahasiswa membentangkan poster saat acara  Sosialisasi Pemilu 2014 di area Car Free Day Dago, Jln. Ir. Juanda, Kota Bandung, Minggu (22/3/2014). Acara yang digelar kerjasama antara Universitas Padjadjaran dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terse

Diaspora Indonesia Minta Agar Dibentuk Dapil Luar Negeri

JAKARTA, (PR).- Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri menginginkan dibentuknya Dapil Luar Negeri. Dengan begitu hak konstitusional dan hak politik warga negara di pemilihan umum terpenuhi.

Persekusi Terus Berulang, Sistem Hukum Indonesia Kacau

JAKARTA, (PR).- Sistem hukum di Indonesia akan kacau bila persekusi atau sweeping terus berulang. Negara berdasarkan hukum tidak memperbolehkan ada warganya bertindak sepihak dalam penegakkan hukum.

Peta dan Aplikasi Mudik Akan Diluncurkan H-10 Lebaran

CIBINONG, (PR).- Kepolisian Republik Indonesia bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Institut Teknologi Nasional (Itenas) akan meluncurkan peta jalur mudik Pulau Jawa pada 10 hari sebelum Lebaran 2017 (H-10).