DPRD Ciamis Ricuh Pembagian Sapi Kurban

JAWA BARAT

CIAMIS, (PRLM).- Sejumlah anggota DPRD Ciamis mempertanyakan tidak meratanya pembagian jatah hewan kurban dari Bagian Kesejahteraan (Kesra) Pemkab Ciamis, yang hanya dibagikan kepada elit pimpinan dewan. Sejumlah wakil rakyat yang tidak menerima pembagian jatah sapi plat merah tersebut, menilai adanya ketidakadilan dan keterbukaan dalam penyaluran hewan kurban melalui DPRD Ciamis.

Persoalan pembagian hewan kurban yang dinilai tidak merata tersebut, menjadi pembicaraan serius di kalangan wakil rakyat, Kamis (18/11). Pada intinya menyesalkan mengapa tidak semua anggota DPRD mendapatkan hewan kurban.

Seperti diketahui pada Hari Raya Idul Adha 1413 H, DPRD Ciamis mendapatkan jatah sebanyak 20 ekor sapi yang totalnya sekitar Rp 200 juta. Hewan kurban tersebut didistribusikan untuk Ketua DPRD mendapat tiga ekor sapi, Tiga orang wakil ketua masing-masing mendapatkan dua ekor sapi kurban. Kemudian tujuh fraksi mendapat tujuh ekor sapi, atau masing-masing fraksi menerima seekor sapi. Empat komisi juga masing-masing mendapat satu ekor sapi. Sedangkan anggota tidak mendapatkan pembagian hewan kurban.

"Terus terang saya ikut prihatin dengan kejadian seperti ini. Apabila berlandaskan pada rasa keadilan, maka seluruh anggota mendapat hewan kurban," tutur Wakil Ketua Komisi IV DPRD CIamis, Syarif Sutiarsa.

Dia mengatakan tidak selayaknya pemberian hewan kurban yang mempergunakan anggaran dari APBD tahun 2010. Sebab hal tersebut tidak jelas hewan kurban tersebut atas nama siapa. Untuk pemotongan hewan kurban, lanjutnya, harus disertai dengan nama dari pihak yang memberikan hewan kurban. "Anggaran yang dipergunakan untuk membeli hewan kurban itu kan berasal dari APBD. Jelas ada politisasi ibadah kurban untuk kepentingan segelinitr orang saja. Saya akan terus pertanyakan persoalan tersebut," ujarnya.

Menanggapi hewan kurban sapi plat merah tersebut, Wakil Ketua DPRD Ciamis Didi Sukardi menegaskan, bahwa tidak menerima sapi untuk kurban tersebut. Dia mengatakan bahwa sapi kurban tersebut langsung diberikan kepada masyarakat sesuai dengan permintaan. Misalnya diberikan kepada pondok pesantren, warga desa tertentu, DKM masjid, kantor partai dan lainnya. "Coba dicek langsung apakah ada sapi kurban yang penerimanya Didi Sukardi. Tidak ada itu, Sapi kurban tersebut langsung ke pihak penerima," ujarnya.

Dua ekor sapi yang menjadi jatahnya, disalurkan ke Ponpes di Cihaurbeuri dan Dusun Brunggenis, Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih. Dengan demikian, lanjut dia, perannya hanya sebagai penyalur saja. "Yang mengambil bukan saya, tetapi pihak yang menerimanya. Dengan demikian penerimanya bukan saya," tuturnya.

Berkenaan dengan adanya perbedaan jumlah sapi untuk ketua, wakil ketua, fraksi dan komisi, dia mengungkapkan hal tersebut sebelumnya telah menjadi kesepakatan. "Sebelumnya memang ada kesepakatan untuk ketua tiga ekor, wakil ketua dua ekor, fraksi dan komisi masing-masing satu ekor,"ungkapnya. (A-101/das)***

Baca Juga

Rumah Pendamping PKH Distroni Maling

JAWA BARAT

CIANJUR,(PRLM).- Rumah seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Nia Sugiantara (41) di Kampung Sukawening RT 05/RW 04 Desa Sukamantri Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, Rabu (3/6/2015) disatroni maling.

Desa Siap Menyelesaikan APBDes Sesuai Jadwal

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Sejumlah desa di Kabupaten Subang menyatakan kesiapannya menyelesaikan revisi APBDes sesuai waktu yang telah ditentukan Pemkab Subang. Mereka mengatakan tak mengalami kesulitan merevisi APBDes sekaligus menentukan program sesuai skala prioritas.

Ulama Minta Pemerintah Tutup Tempat Hiburan Jelang Bulan Puasa

JAWA BARAT
Ulama Minta Pemerintah Tutup Tempat Hiburan Jelang Bulan Puasa

SUMEDANG, (PRLM).- Kalangan ulama di Kabupaten Sumedang mengharapkan sekaligus mengimbau kepada pemerintah dan masyarakat terutama para pengusaha tempat hiburan untuk menutup tempat-tempat hiburan selama bulan Ramadan 1436 Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi.

Penghuni Bangunan di Jalan Raya Margonda Mulai Pindah

JAWA BARAT

DEPOK, (PRLM).- Penghuni bangunan di Jalan Raya Margonda yang melanggar aturan Garis Sempadan Bangunan (GSB) ada yang mulai pindah atau memundurkan bangunan dengan cara merubuhkannya terlebih dahulu.