DPRD Ciamis Ricuh Pembagian Sapi Kurban

JAWA BARAT

CIAMIS, (PRLM).- Sejumlah anggota DPRD Ciamis mempertanyakan tidak meratanya pembagian jatah hewan kurban dari Bagian Kesejahteraan (Kesra) Pemkab Ciamis, yang hanya dibagikan kepada elit pimpinan dewan. Sejumlah wakil rakyat yang tidak menerima pembagian jatah sapi plat merah tersebut, menilai adanya ketidakadilan dan keterbukaan dalam penyaluran hewan kurban melalui DPRD Ciamis.

Persoalan pembagian hewan kurban yang dinilai tidak merata tersebut, menjadi pembicaraan serius di kalangan wakil rakyat, Kamis (18/11). Pada intinya menyesalkan mengapa tidak semua anggota DPRD mendapatkan hewan kurban.

Seperti diketahui pada Hari Raya Idul Adha 1413 H, DPRD Ciamis mendapatkan jatah sebanyak 20 ekor sapi yang totalnya sekitar Rp 200 juta. Hewan kurban tersebut didistribusikan untuk Ketua DPRD mendapat tiga ekor sapi, Tiga orang wakil ketua masing-masing mendapatkan dua ekor sapi kurban. Kemudian tujuh fraksi mendapat tujuh ekor sapi, atau masing-masing fraksi menerima seekor sapi. Empat komisi juga masing-masing mendapat satu ekor sapi. Sedangkan anggota tidak mendapatkan pembagian hewan kurban.

"Terus terang saya ikut prihatin dengan kejadian seperti ini. Apabila berlandaskan pada rasa keadilan, maka seluruh anggota mendapat hewan kurban," tutur Wakil Ketua Komisi IV DPRD CIamis, Syarif Sutiarsa.

Dia mengatakan tidak selayaknya pemberian hewan kurban yang mempergunakan anggaran dari APBD tahun 2010. Sebab hal tersebut tidak jelas hewan kurban tersebut atas nama siapa. Untuk pemotongan hewan kurban, lanjutnya, harus disertai dengan nama dari pihak yang memberikan hewan kurban. "Anggaran yang dipergunakan untuk membeli hewan kurban itu kan berasal dari APBD. Jelas ada politisasi ibadah kurban untuk kepentingan segelinitr orang saja. Saya akan terus pertanyakan persoalan tersebut," ujarnya.

Menanggapi hewan kurban sapi plat merah tersebut, Wakil Ketua DPRD Ciamis Didi Sukardi menegaskan, bahwa tidak menerima sapi untuk kurban tersebut. Dia mengatakan bahwa sapi kurban tersebut langsung diberikan kepada masyarakat sesuai dengan permintaan. Misalnya diberikan kepada pondok pesantren, warga desa tertentu, DKM masjid, kantor partai dan lainnya. "Coba dicek langsung apakah ada sapi kurban yang penerimanya Didi Sukardi. Tidak ada itu, Sapi kurban tersebut langsung ke pihak penerima," ujarnya.

Dua ekor sapi yang menjadi jatahnya, disalurkan ke Ponpes di Cihaurbeuri dan Dusun Brunggenis, Desa Sukaraja Kecamatan Sindangkasih. Dengan demikian, lanjut dia, perannya hanya sebagai penyalur saja. "Yang mengambil bukan saya, tetapi pihak yang menerimanya. Dengan demikian penerimanya bukan saya," tuturnya.

Berkenaan dengan adanya perbedaan jumlah sapi untuk ketua, wakil ketua, fraksi dan komisi, dia mengungkapkan hal tersebut sebelumnya telah menjadi kesepakatan. "Sebelumnya memang ada kesepakatan untuk ketua tiga ekor, wakil ketua dua ekor, fraksi dan komisi masing-masing satu ekor,"ungkapnya. (A-101/das)***

Baca Juga

BPLHD Kuningan Mengangkat Sampah Sungai Citamba

JAWA BARAT
BPLHD Kuningan Mengangkat Sampah Sungai Citamba

KUNINGAN, (PRLM).-Bagian alur Sungai Citamba di kawasan pusat perkotaan Kabupaten Kuningan, kembali mendapatkan gerakan operasi bersih sampah, Kamis (6/8/2015).

PNS Jabar Wajib Jadi Anggota Koperasi

JAWA BARAT

CIBINONG, (PRLM).- Program pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib menjadi anggota koperasi segera dideklarasikan 19 Agustus 2015 mendatang.

Dua Pemuda Lakukan Penganiayaan Karena Pacar Direbut

JAWA BARAT

MAJALENGKA,(PRLM).- Dua pemuda Juju Junaedi dan Fikri Komarudin warga Desa Kertasari Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang tengah nongkrong di jembatan layang tol Cikampek-Palimanan (Cipali) tepatnya di Dusun Antranaya, Desa Palasah, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dianiaya dua

Masa Jabatan Terpotong, Sejumlah Kuwu Minta Kompensasi

JAWA BARAT
SEJUMLAH kuwu di Kabupaten Majalengka yang jabatannya tergeser akibat pemilihan kuwu serentak sedang beraudiensi dengan Komisi A, DPRD Majalengka menuntut kompensasi kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan alasan masa jabatannya masih cukup lama nam

MAJALENGKA,(PRLM).- Sejumlah kepala desa di Kabupaten Majalengka yang masa jabatannya terpotong akibat kebijakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak mengadukan nasibnya ke Komisi A, DPRD Majalengka meminta agar mereka mendapat kompensasi atas masa jabatannya yang terpotong tersebut, Senin (