Permendiknas No 28 Tahun 2010, Mutasi Guru Diambil Alih Kemendiknas

CIMAHI, (PRLM).-Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional, menimbulkan pro dan kontra. Melalui pengesahan peraturan tersebut, otorisasi pemindahan guru menjadi kepala sekolah diambil alih pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).

Demikian diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkot Cimahi, Kardin Panjaitan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/11). Dia mengatakan, peraturan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 38 tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah yang dengan jelas menyerahkan segala sesuatunya kepada daerah, termasuk penyelenggaraan pendidikan.

Kardin menuturkan, dengan pengesahan Permendiknas No 28 tahun 2010 tersebut, eksesnya akan menimbulkan tuntutan dari para guru yang akan terhambat karirnya karena pengangkatan guru menjadi kepala sekolah menjadi wewenang Kemendiknas. “Apabila Kemendiknas ingin memberlakukan Permendiknas No 28 tahun 2010 itu, seharusnya menteri pendidikan nasional merevisi PP NO 38 tahun 2009 terlebih dahulu,” ujarnya.

Dia menambahkan, alasan Kemendiknas mengesahkan peraturan baru itu agar kepala sekolah tidak diperlakukan semena-mena oleh kepala daerah, terlalu dibuat-buat dan sudah dibawa ke ranah politik.Selain melakukan revisi terhadap PP No 38 tahun 2009, Mendiknas seharusnya meminta masukan dulu dari pemerintah daerah dan dewan pertimbangan otonomi daerah (DPOD). (A-198/kur)***

Baca Juga

Redistribusi Guru Dimulai 2018

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan proses redistribusi jumlah guru akan dimulai pada awal tahun 2018.

SISWA kelas XII IPA mengikuti Ujian Sekolah, di SMAN 5 Bandung, Jln. Belitung, Kota Bandung, Senin (17/3/2014). Ujian yang berlangsung hingga Sabtu (22/3/2014) itu, diikuti sebanyak 387 siswa dengan rincian 321 siswa IPA dan 66 siswa dari bidang IPS.*

Nilai USBN dan UN Tak Dipakai untuk SNMPTN dan SBMPTN

JAKARTA, (PR).- Nilai hasil ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dan ujian nasional (UN) tidak akan dipakai untuk penerimaan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBM

Anak Muda, Jangan Golput!

BERGABUNG dengan partai politik adalah pilihan Kamal Nuryadin sejak Juni 2017.

Industri Didorong Dirikan Politeknik

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mendorong pihak industri untuk mendirikan dan mengelola politeknik secara mandiri.