BANDUNG, (PRLM).-DPRD Jabar dinilai lemah dalam mengawasi kebijakan eksekutif sehingga sejumlah produk kinerja eksekutif menjadi tidak pro rakyat. "DPRD itu dibentuk sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan. Tugasnya, mengawasi kinerja eksekutif agar tidak membuat kebijakan yang merugikan rakyat," kata pengamat politik Unpad Samugyo Ibnu Redjo kepada "PRLM", Minggu (10/10).

Menurut Samugyo, DPRD memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan agar pihak eksekutif tidak serampangan dalam membuat kebijakan. DPRD harus dapat meyakinkan masyarakat Jabar bahwa produk kinerja eksekutif tidak akan melukai dan merugikan masyarakat Jabar. Namun, sayangnya, tugas ini tidak diemban dengan baik sehingga rakyat menjadi korban.

Sebagai contoh, dalam kasus tidak terealisasinya program eksekutif membuat KTP berasuransi kesehatan untuk semua warga Jabar, telah menyebabkan banyak warga, khususnya yang tidak mampu, tersisih dalam pelayannan kesehatan.Padahal, sejatinya, setiap warga berhak mendapatkan hidup layak termasuk pelayanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, Samugyo meminta DPRD Jabar untuk tidak melupakan posisinya sebagai wakil rakyat, bukan wakil partai politik atau golongan lainnya.

Dihubungi terpisah, anggota DPRD Jabar Aep Sulaeman mengelak anggapan bahwa pengawasan lembaga legislatif itu terhadap kinerja ekesekutif melemah.Sebagai contoh, pihaknya baru saja menginisiasi untuk dikeluarkannya perda kehutanan sehingga dengan adanya perda ini, hutan Jabar tidak bisa dibabat begitu saja demi kepentingan apapun. "Ini bukti bahwa kami bekerja untuk membela kepentingan warga agar hutan
tidak dieksploitasi secara komersil," katanya.

Diakuinya, saat ini beban kerja DPRD Jabar sangat banyak sehingga kelihatannya banyak tugas yang tidak selesai. Akan tetapi, DPRD sudah punya sejumlah prioritas untuk menuntaskan telebih dahulu tugas-tugas
penting, seperti penyelesaian Raperda APBD-P. (A-133/A-122)***