JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah Indonesia jangan terlalu berharap dengan keinginan untuk mempercepat perundingan perbatasan dengan Malaysia, karena hal itu akan merugikan Indonesia. Hal itu diungkapkan Hikmahanto Juwana (Pakar Hukum Internasional FH UI) dalam Dialog Aktivis Muda Indonesia di Hotel Nikko Jakarta, Minggu (5/9).

"Satu-satunya opsi terbaik untuk menuntaskan masalah perbatasan dengan membawa ke Mahkamah Internasonal. Dan, itu bukan suatu opsi yang menguntungkan bagi Indonesia," kata Hikmahanto.

Dialog dengan tema 'Nasionalisme dan Kedaulatan Negara di Ujung Tanduk" menampilkan pembicara yaitu Purnomo Yusgiantoro (Menteri Pertahanan), Triyono Wibowo (Wakil Menteri Luar Negeri), Yudi Latif (pengamat politik Universitas Paramadina). Dialog yang digagas Angkatan Muda Partai Golkar (AMPD) dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar (PG) Theo L. Sambuaga, berbagai ormas kepemudaan dan mahasiswa.

Seperti diketahui, bahwa RI-Malaysia akan melakukan perundingan daerah perbatasan di Kinibalu, mulai 6 September 2010. Hikmahanto mengaku kecewa dengan keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin segera menuntaskan masalah perbatasan dengan Malaysia. Padahal, kearsipan Indonesia sangat lemah.

Indonesia pun tidak punya dana yang memadai untuk menyewa para pengacara internasional yang mahal. Selain itu, Indonesia mempunyai kelemahan antarinstansi. "Terakhir, Indonesia terkesan tidak mengurusi pulau-pulaunya di titik terluar. Kondisi itu akan dimanfaatkan Malaysia untuk mengklaim atas pulau-pulau tersebut," katanya.(A-130/das)***