Disdikbud Kab. Bandung Bantah Adanya Kewajiban Belajar Diniyah

SOREANG, (PRLM).- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kab. Bandung menyatakan ketentuan dalam Peraturan daerah (Perda) MDT No. 7/2008 dan Peraturan bupati (Perbup) sebatas anjuran.Kepala Disdikbud Kab. Bandung, Drs. H. Juhana, M.M.Pd mengatakan hal itu saat dihubungi melalui telefon selulernya, Minggu (5/9).

"Ketentuan dalam Perda MDT maupun Perbupnya hanya sebatas anjuran. “Saya membaca Perbup MDT ternyata sebatas anjuran atau imbauan agar siswa-siswa SD, SMP, maupun SMA/SMK mengikuti MDT,” katanya.

Dengan adanya Perbup MDT, kata Juhana, fasilitas SD, SMP, maupun SMA/SMK bisa dipakai untuk pelaksanaan MDT pada sore harinya. “Namun, belum ada kewajiban lulusan SD harus mengantongi ijazah MDT apabila akan meneruskan ke SMP/MTs dan lulusan SMP harus berijazah MDT wustha agar bisa ke SMA/SMK/MA,” katanya.

"PRLM" yang membuka isi Perda Wajib Belajar MDT mendapatkan Pasal 14 disebutkan siswa SD wajib ikut MDT awaliyah, siswa SMP MDT wustha, dan siswa SMA/SMK wajib belajar di MDT ulya. Masa belajar di MDT Awaliyah selama empat tahun dan MDT wustha maupun MDT ulya masing-masing dua tahun. (A-71/das)***

Baca Juga

Jokowi: Tidak Ada Keharusan Sekolah Lima Hari

JAKARTA, (PR).- Tidak ada keharusan bagi sekolah menerapkan pola belajar lima hari (full day school). Namun bagi sekolah yang telah menerapkan belajar lima hari sejak lama, pola belajar itu masih bisa dipertahankan. 

Menristek: Ikut Organisasi Terlarang, PNS PTN Silakan Keluar

JAKARTA, (PR).- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir memberikan kebebasan kepada para dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi negeri untuk bergabung dengan sebuah organisasi yang tidak bertentangan dengan