Disdikbud Kab. Bandung Bantah Adanya Kewajiban Belajar Diniyah

PENDIDIKAN

SOREANG, (PRLM).- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kab. Bandung menyatakan ketentuan dalam Peraturan daerah (Perda) MDT No. 7/2008 dan Peraturan bupati (Perbup) sebatas anjuran.Kepala Disdikbud Kab. Bandung, Drs. H. Juhana, M.M.Pd mengatakan hal itu saat dihubungi melalui telefon selulernya, Minggu (5/9).

"Ketentuan dalam Perda MDT maupun Perbupnya hanya sebatas anjuran. “Saya membaca Perbup MDT ternyata sebatas anjuran atau imbauan agar siswa-siswa SD, SMP, maupun SMA/SMK mengikuti MDT,” katanya.

Dengan adanya Perbup MDT, kata Juhana, fasilitas SD, SMP, maupun SMA/SMK bisa dipakai untuk pelaksanaan MDT pada sore harinya. “Namun, belum ada kewajiban lulusan SD harus mengantongi ijazah MDT apabila akan meneruskan ke SMP/MTs dan lulusan SMP harus berijazah MDT wustha agar bisa ke SMA/SMK/MA,” katanya.

"PRLM" yang membuka isi Perda Wajib Belajar MDT mendapatkan Pasal 14 disebutkan siswa SD wajib ikut MDT awaliyah, siswa SMP MDT wustha, dan siswa SMA/SMK wajib belajar di MDT ulya. Masa belajar di MDT Awaliyah selama empat tahun dan MDT wustha maupun MDT ulya masing-masing dua tahun. (A-71/das)***

Baca Juga

Ujian Sekolah Pengaruhi Kesehatan Mental Siswa

PENDIDIKAN

LONDON, (PRLM).- Anak-anak yang terlalu fokus pada ujian di sekolah-sekolah ternyata berisiko mengalami kesehatan mental dan kepercayaan diri. demikian seperti disampaikan sebuah laporan Persatuan Guru Nasional (National Union of Teachers) di Inggris.

Penggalangan Dana Darurat Pendidikan untuk Anak Korban Konflik

PENDIDIKAN

OSLO, (PRLM).- Penggalangan dana darurat pendidikan bagi anak-anak yang terperangkap konflik diserukan oleh Duta PBB untuk Pendidikan Global, Gordon Brown, bersama sejumlah lembaga amal dunia.

Sinergi Foundation Kirim Anak-anak ke Sekolah

PENDIDIKAN

BANDUNG, (PRLM).- Sinergi Foundation mengirimkan 891 anak ke sekolah melalui program Sekolah Untuk Semua (SUS). Program ini didanai dari zakat masyarakat yang dihimpun oleh Sinergi Foundation.

Peraturan Bersama Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri Ditandatangani

PENDIDIKAN

JAKARTA, (PRLM).-Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi dan Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan menandatangani Peraturan Bersama mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri.