Disdikbud Kab. Bandung Bantah Adanya Kewajiban Belajar Diniyah

SOREANG, (PRLM).- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kab. Bandung menyatakan ketentuan dalam Peraturan daerah (Perda) MDT No. 7/2008 dan Peraturan bupati (Perbup) sebatas anjuran.Kepala Disdikbud Kab. Bandung, Drs. H. Juhana, M.M.Pd mengatakan hal itu saat dihubungi melalui telefon selulernya, Minggu (5/9).

"Ketentuan dalam Perda MDT maupun Perbupnya hanya sebatas anjuran. “Saya membaca Perbup MDT ternyata sebatas anjuran atau imbauan agar siswa-siswa SD, SMP, maupun SMA/SMK mengikuti MDT,” katanya.

Dengan adanya Perbup MDT, kata Juhana, fasilitas SD, SMP, maupun SMA/SMK bisa dipakai untuk pelaksanaan MDT pada sore harinya. “Namun, belum ada kewajiban lulusan SD harus mengantongi ijazah MDT apabila akan meneruskan ke SMP/MTs dan lulusan SMP harus berijazah MDT wustha agar bisa ke SMA/SMK/MA,” katanya.

"PRLM" yang membuka isi Perda Wajib Belajar MDT mendapatkan Pasal 14 disebutkan siswa SD wajib ikut MDT awaliyah, siswa SMP MDT wustha, dan siswa SMA/SMK wajib belajar di MDT ulya. Masa belajar di MDT Awaliyah selama empat tahun dan MDT wustha maupun MDT ulya masing-masing dua tahun. (A-71/das)***

Baca Juga

DPR Minta Kemendagri Tinjau Ulang Pembatalan Perda Pendidikan

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi dan meninjau ulang pembatalan Peraturan Daerah (Perda) terkait pendidikan. Ia menilai, hal ini tidak sesuai dengan semangat Pemerintahan untuk memajukan pendidikan.

Ridwan Kamil: PPDB Berlangsung Adil

BANDUNG,(PR).- Walikota Bandung Ridwan Kamil menilai proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah berlangsung secara adil. Keadilan itu telah diamanatkan kepada tim pelaksana.