BANDUNG, (PRLM).-DPRD Jabar kaget dan kecewa dengan rencana launching Desa Peradaban oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan di Desa Weragati, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, pada Jumat (3/9). Pasalnya, selain tidak ada pemberitahuan kepada Komisi A DPRD Jabar, selaku mitra keja, sampai saat ini program yang dieksekusi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Jabar tersebut, masih memiliki banyak kekurangan, yang pelaksanaanya, ujung-ujungnya akan merugikan rakyat Jabar dan menghamburkan dana APBD. Di samping itu, DPRD Jabar juga mempertanyakan soal penyunatan dana sebesar Rp 75 juta dari Rp 1 miliar yang diterima tiap desa.

"Tindakan BPMPD ini sangat mengecewakan. Berdasakan pertemuan yang sudah kami lakukan beberapa waktu lalu dengan mereka, banyak sekali masalah dalam program tersebut, dan mereka berjanji akan memperbaikinya, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya" kata Sekretaris Komisi A DPRD Jabar Agus Welianto kepada "PRLM" di Bandung, Kamis (2/9).

Dia mencontohkan, soal kriteria pemilihan, tidak objektif. "Jika mau meningkatkan IPM Jabar mengapa desa yang sudah maju dan juara yang dipilih," ujarnya. Di Jabar ini, kata dia, desa tertinggal yang seharusnya mendapat perhatian dari Pemprov Jabar.

Agus mengharapkan, peluncuran program Desa Peradaban tersebut tidak disusupi oleh muatan politis. "Saya tidak ingin, launching program tersebut disusupi oleh kepentingan-kepentingan politis," ujarnya. Oleh karena itu, dia meminta BPMPD Jabar untuk menjelaskan hal itu kepada DPRD Jabar.

Di samping itu, BPMPD Jabar sebagai pihak yang mengeksekusi program tersebeut, kata Agus, belum memberikan revisi juknis yang diminta Komisi A DPRD Jabar beberapa waktu lalu. Apalagi, berdasarkan pengamatan langsung di sejumlah desa yang masuk dalam daftar 100 penerima dana masing-maisng Rp 1 miliar itu, DPRD Jabar menemukan sejumlah ketidaksinkronan antara paparan BPPMD tentang program desa tersebut dengan kenyataan di lapangan.

Dalam waktu dekat ini, kata Agus, Komisi A DPRD Jabar akan segera memanggil BPPMD untuk mengklarifikasi soal peluncuran desa peradaban tersebut. (A-133/kur)***