BANDUNG, (PRLM).- Tindakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang akan mengirimkan kartu lebaran ke 450 ribu alamat dengan biaya dari APBD sebesar lebih dari Rp 1 miliar itu, masih terus menuai protes dan kritik dari masyarakat Jabar. Pengamat pemerintahan Samugyo Ibnu Redjo mengatakan bahwa tindakan Heryawan tersebut jelas-jelas merupakan kampaye terselubung, dan meminta Panwaslu, untuk segera menindaklanjuti hal itu.

"Rakyat tidak butuh kertas tetapi butuh kerja nyata dari Pemprov Jabar. Saya tegaskan, pendistribusian kartu lebaran ke-450 ribu alamat tersebut jelas-jelas merupakan kampanye terselubung," ujarnya saat dihubungi "PRLM", Minggu (29/8).

Menurut dia, masalah kartu lebaran Gubernur ini sudah masuk ranah politik bukan ranah sosial. Oleh karena itu, semua pihak harus waspada dengan manuver Gubernur yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan partai dan golongannya. Dalam hal ini, peranan panwaslu sangat penting untuk segera memonitor tindakan Gubernur tersebut. Pasalnya, pengiriman kartu lebaran yang bergambar wajah Gubernur itu, kata Ibnu, adalah upaya Heryawan untuk mencuri start kampanye Pilgub pada 2013 mendatang.

Dia mencontohkan kasus Heryawan ini sama dengan kasus yang dilakukan eks Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin yang terbukti melakukan kampanye terselubung dengan cara memberikan Al-quran yang bergambar wajah bupati tersebut.

"Saat kasus pengiriman kartu lebaran ini kali pertama mencuat ke media massa, tidak bisa disangkal, tindakan Gubernur yang mengirimkan kartu lebaran berwajah dirinya ke 450 ribu alamat di Jabar, jelas-jelas upaya dia untuk melakukan kampanye terselubung yang diharapkan akan menguntungkan posisinya dan partai yang mengendorsenya pada Pilgub mendatang," ujarnya.

Oleh karena itu, Ibnu meminta masyarakat untuk waspada dan kritis terhadap tindakan Gubernur dan juga Wagub sehingga tidak terjerumus dalam propaganda keduanya yang tidak sehat itu.

"Saya percaya masyarakat Jabar tidak bodoh dan bisa paham bahwa tindakan Gubernur tersebut bukan ditujukan untuk menjalin silaturahmi. Soalnya, kalau tujuannya untuk silaturahmi, mengapa harus mengirimkan kartu lebaran dengan menghamburkan uang rakyat lebih dari satu miliar. Banyak cara untuk menyampaikan ucapan tanpa harus melakukan tindakan seperti itu," ucapnya.

Saat ini, seperti diberitakan di sejumlah media, Wakil Ketua KPK Haryono Umar menilai foto Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam kartu ucapan Lebaran mewakili pribadi bukan institusi pemerintahan. "Mestinya bentuk kartu ucapan tersebut tidak menggunakan uang APBD sekira Rp1,5 miliar. Kalau menggunakan APBD jangan, karena itu menggunakan nama pribadi," katanya di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat, (27/8/2010). (A-133/das)***