Penyertaan Modal ke Koperasi Belum Terealisasi

SOREANG,(PRLM).- Penyertaan modal APBD Kab. Bandung sebesar Rp 1,028 miliar kepada usaha kecil dan koperasi selama tiga tahun terakhir belum terealisasi. Padahal, dengan adanya penyertaan modal akan lebih memperkuat ekonomi masyarakat sekaliugus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Komisi B DPRD Kab. Bandung, Kamia (19/8), yang dipimpin Ketua Komisi B, H. Saiful Bahri. "Penyertaanm modal terhambat dengan masalah administrasi terutama perubahan Perda No. 25/2007 menjadi Perda No. 3/2009 lalu diubah lagi menjadi Perda No. 4/20010," kata Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Dinkoperindag) Kab. Bandung. H. Bambang Budiraharjo.

Pada tahun 2010 ini Dinkoperindag Kab. Bandung berupaya kembali menggulirkan kembali modal bergulir tersebut setelah untuk ketiga kalinya dimasukkan dalam APBD. "Rencananya untuk tahun ini terdapat 24 koperasi dan 70 unit usaha kecil yang akan menerima penyertaan modal. Saat ini sudah diverifikasi 13 koperasi dan 14 usaha kecil yang akan mendapatkan penyertaan modal," katanya.(A-71/A-120)***

Baca Juga

Kospin Jasa, Satu-satunya Koperasi Penyalur KUR

DENPASAR, (PR).- Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengapresiasi Kospin Jasa yang telah berkembang hingga dipercayakan pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku KUMKM.

Cikarang Tegal Pacing Development Project Mulai Alirkan Gas

CIKARANG, (PR).- Cikarang Tegal Pacing Development Project (CTDP) yang dioperatori PT Pertamina EP, terhitung sejak 26 Februari 2017 mulai mengalirkan gas (gas in) ke fasilitas produksi utama atau Block Station Pondok Makmur Bekasi.

Vakum 62 Tahun, Kongres Koperasi Akan Kembali Digelar

BANDUNG, (PR).- Kongres Koperasi akan kembali digelar setelah 62 tahun vakum sejak kongres pertama pada 1947 dan 1953. Dengan digelarnya kembali Kongres Koperasi ini, dia berharap dapat membangunkan kembali semangat membangun perkoperasian Indonesia.

Pembentukan Holding Terganjal Proses Politik

JAKARTA, (PR).- Rencana Menteri BUMN Rini Soemarno untuk membentuk holding di beberapa sektor, termasuk energi, tidak bisa terwujud segera. Pasalnya, pembentukan holding tersebut masih terkendala proses politik yang alot di DPR.