Rencana Pemekaran Belum Kaji SDM dan SDA

SUKABUMI, (PRLM).- Wakil Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami, M.M., tak menampik pengajuan pemekaran Sukabumi utara cenderung hanya dilatarbelakangi karena luas wilayah. Sementara potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) tidak dikaji secara mendalam. Padahal, jika tujuan pemekaran itu untuk menyejahterakan masyarakat, justru potensi SDM dan SDA itu harus menjadi prioritas.

“Memang kita akui, kecenderungan motivasi dari pemekaran ini hanya karena wilayah Kab. Sukabumi ini sangat luas sehingga perlu dibagi-bagi menjadi beberapa daerah pemekaran. Akan tetapi, justru yang paling penting harus diperhatikan, apakah SDM dan SDA-nya bisa menunjang pemekaran tersebut atau tidak? Kalau SDM dan SDA-nya tidak dikaji, saya pesimis pemekaran Sukabumi utara ini bisa membawa masyarakat sejahtera,” kata Marwan.

Menurut dia, tujuan awal pemekaran itu untuk meningkatkan sekaligus mempercepat fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pasalnya, dengan jarak yang relatif jauh antara pusat pemerintahan kabupaten dan kantor-kantor kecamatan dengan lingkungan masyarakat, dinilai sulit untuk melakukan pelayanan secara efektif dan efisien. “Tujuan pemekaran seperti itu, memang tidak salah, tapi tidak seratus persen benar. Sebab kalau pertimbangannya supaya mendekatkan pelayanan saja, bisa dibentuk kembali semacam keresidenan yang dipercaya mengelola anggaran,” kata Marwan.

Hal lain yang sangat penting perlu dipikirkan, lanjut dia, yakni potensi SDM dan SDA yang ada di kabupaten induk maupun di daerah pemekarannya. Sebab bila SDM masyarakatnya sudah terdidik dan terbina untuk mengelola berbagai kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan untuk daerah, akan mempercepat pembangunan yang maju. Termasuk SDM masyarakat yang punya komitmen memperjuangkan berhasilnya pemekaran daerah. “Kalau tidak didukung oleh SDM yang cerdas dan punya kemauan besar untuk membangun daerah, pemekaran bukan jadi solusi untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Begitu pula dengan SDA. Jika di daerah pemekaran atau kabupaten induknya sendiri tidak memiliki SDA yang bisa menyumbangkan pendapatan, perekonomian masyarakat pun tidak akan meningkat. Apalagi dari sisi SDA, antara kabupaten
induk yakni Kab. Sukabumi dengan Sukabumi utara terjadi kesenjangan yang sangat mencolok. Ironisnya lagi, justru SDA di wilayah kabupaten induknya sendiri yang meliputi Sukabumi selatan, sangat minim. Sebaliknya, Sukabumi utara potensi SDA-
nya cukup besar bahkan menjadi penyumbang pendapatan terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Sukabumi sekarang ini.

“Seandainya Sukabumi utara dilepas menjadi daerah otonom, diyakini akan langsung hidup dan pembangunannya akan berkembang maju. Sebab wilayah Sukabumi utara banyak pabrik-pabrik industri penghasil PAD terbesar untuk Kab. Sukabumi sendiri,” kata Marwan.

Masalahnya, tambah dia, justru terletak di kabupaten induk. Ketika Sukabumi utara dilepas, justru kabupaten induk tidak punya lagi penghasil PAD andalan. Sebab di Sukabumi selatan, relatif minim SDA. Ditambah lagi, SDM-nya rata-rata rendah. “Oleh karena itu, pertimbangan pemekaran ini harus menyeluruh dengan melihat berbagai sisi. Seperti luas wilayah, potensi SDM dan SDA-nya, termasuk komitmen masyarakatnya sendiri,” ucapnya. (A-67/A-147)***

Baca Juga

Belum Ada Museum Sejarah di Depok

DEPOK, (PR).- Peringatan hari pahlawan 10 November 2016 digelar oleh berbagai instansi dan Pemerintah Kota Depok. Ironisnya, hingga kini Depok belum memiliki museum sejarah.

UMK Tahun 2017 Ciamis Naik 8,25 Persen

CIAMIS, (PR).- Dewan Pengupahan Kabupaten Ciamis menetapkan Upah Minimum Kabupaten Ciamis tahun 2017 sebesar Rp 1.475.792, naik 8,25 persen dari sebelumnya yaitu Rp 1.363.319. Hasil penetapan tersebut pada Senin 14 November 2016 akan diajukan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Ciamis.

Terserang Hama, Panen Ubi Jalar Anjlok

MAJALENGKA,(PR).- Hasil panen ubi jalar di wilayah Majalengka anjlok hingga hampir setengah dari biasanya karena ubi diserang hama hitam yang belum diketahui jenis penyakitnya. Namun, rusaknya ubi diduga akibat curah hujan yang terlalu tinggi.

Insentif Linmas Kota Banjar Akan Naik 50 Persen

BANJAR, (PR).- Pemerintah Kota Banjar berencana menaikkan insentif bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Banjar yang selama ini di bawah binaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).