BEKASI, (PRLM).- Diperkirakan sebanyak 1.000 siswa lulusan tahun ajaran 2009/2010 tingkat SD dan SMP di Kota Bekasi terancam putus sekolah. Sebab, ribuan siswa tersebut masih enggan mendaftar ke sekolah swasta, setelah tidak diterima di sekolah negeri melalui sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) online beberapa waktu lalu.

Jumlah ini berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan oleh seluruh anggota DPRD setelah PPDB online diumumkan pada pertengahan bulan Juli ini. Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai, Jumat (30/7) mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan dan menemukan sekitar 1.000 siswa lulusan SD dan SMP tahun lalu hingga kini belum mendaftarkan diri ke sekolah swasta. "Alasan mereka enggan mendaftar ke sekolah swasta karena keterbatasan biaya yang dimiliki oleh orangtua," kata Tumai.

Untuk itu, pihaknya memberikan rekomendasi agar para lulusan tersebut bisa diterima di sekolah negeri. Caranya, kata Tumai, yakni dengan mengusulkan agar Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengambil kebijakan membuka ruang kelas baru di sejumlah SMP, SMA/SMK Negeri untuk menampung seribuan siswa tersebut.

Namun, Disdik Kota Bekasi menilai usulan ini sebagai hal yang lain. Bahkan, ketika memberikan penjelasan kepada salah satu LSM yang mempertanyakan soal pendidikan di Kota Bekasi, pihak Disdik menilai siswa yang direkomendasikan itu merupakan titipan anggota dewan. Pihak Disdik Kota Bekasi membeberkan jika ada 1.000 siswa yang dititipkan oleh dewan untuk diterima di sejumlah sekolah negeri setelah PPDB online ditutup.

Padahal, kata Tumai, kebijakan ini diambil terdorong oleh nilai sosial. "Jika hanya karena biaya siswa tidak bisa melanjutkan sekolahnya, itu, kan, tidak sesuai dengan visi misi Kota Bekasi yang cerdas," kata Tumai.

Penambahan ruang kelas baru, lanjut Tumai, merupakan hal yang tidak sulit karena disokong dengan ketersediaan fasilitas kelas, mebeler, dan tenaga pengajar yang telah tersedia di beberapa SMP, SMA/SMK Negeri di Kota Bekasi.”1.000 siswa lulusan tahun lalu ini terancam putus sekolah bila tidak ada keberanian Disdik Kota Bekasi merespon kebijakan DPRD,” katanya menegaskan.

Dikhawatirkan Tumai, seribuan siswa tersebut nantinya malah menjadi masalah sosial baru di Kota Bekasi, setelah mereka tak lagi bersekolah. Hanya saja, sampai saat ini DPRD Kota Bekasi belum menunjukkan darimana saja asal siswa yang direkomendasikan dan bagaimana kualifikasi serta data valid soal siswa miskin yang belum terakomodasi pendidikan murah. (A-155/das)***