Sekolah di Bekasi Banyak Lakukan Pungutan
BEKASI, (PRLM).- Pungutan terhadap siswa merebak di sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Bekasi. Tak hanya pungutan untuk membeli seragam atau buku pelajaran, namun juga pungutan yang diwajibkan kepada sisiwa yang baru masuk untuk pengadaan mebeler.
Salah satu SD yang melakukan pungutan tersebut adalah SDN Taman Rahayu 01, Tambun Selatan. Setiap siswa dikenai pungutan hingga Rp 70 ribu. Kebijakan tersebut diprotes orang tua siswa. "Pengadaan mebeler kan sudah pasti dianggarkan dari anggaran APBD Kab Bekasi melalui Disdik. Kenapa ini harus bayar lagi?. Ini kan gak benar," ucap salah seorang orang tua siswa, Asep (32) kepada "PRLM", Jumat (30/7).
Menurutnya, rencana pembelian kursi dan meja sudah santer terdengar sejak penerimaan siswa baru. Sebenarnya, kata dia, kebutuhan kursi dan meja baru belum mendesak, pasalnya, kursi dan meja yang ada masih layak digunakan untuk belajar siswa. "Beberapa orang tua yang tidka mampu mengaku sangat keberatan dengan pungutan ini. Apalagi sifatnya wajib," katanya.
Selain pungutan tersebut, kata dia, belum lama ini orangtua juga diwajibkan membeli buku senilai Rp350 ribu. Kondisi seperti ini tidak hanya dialamai siswa di SDN Taman Rahayu namun, beberapa SDN lain juga melakukan hal yang sama.
Tak hanya pungutan mebeler, orangtua SMK Negeri 1 Pebayuran juga mengeluh pungutan yang dilakukan pihak sekolah. Padahal, sekolah tersebut tergolong sekolah rintisan gratis. Salah seorang orang tua siswa, Samsul (43) mengatakan, dirinya dimintai uang untuk kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) dan tes kesehatan tahun pelajaran 2010/2011 sebesar Rp45 ribu.
“Siswa juga diminta membayar kegiatan kesiswaan dalam satu tahun sebesar Rp50 ribu, pembayaran satu paket modul/handout, LKS praktek dan satu paket modul normatif dan adaptif Rp200 ribu, serta membayar satu paket pakaian Rp420 ribu,” katanya.
Kepala Disdik Rusdi justru meminta setiap orangtua siswa untuk mengirimkan surat laporan ke Disdik jika terjadi pungutan di luar ketentuan. "Kami minta orang tua siswa segera melaporkan kepada Disdik jika memang ada pungutan yang di luar ketentuan. Untuk mebeler, jelas sekali pungutan itu salah karena untuk semua sekolah pengadaan mebeler dari anggaran APBD Kab Bekasi," katanya.
Anggota Komisi D Muhtadi Muntaha mengatakan, dengan munculnya sejumlah masalah di dunia pendidikan, menjadi bukti kinerja Kadisdik lemah dalam mengawasi kinerja para kepala sekolah. Apalagi selama ini, kata dia, koordinasi dengan Komisi D selaku mitra kerjanya kurang optimal. (A-186/das)***
udah tau anggota dewannya
udah tau anggota dewannya garong kenapa dipilih ? pilkada depan jgn dipilih lagi
sedih saya melihat pendidikan
sedih saya melihat pendidikan diwilayah kami di kabupaten bekasi, ya Allah buat melek para pemimpin kami dan orang yang telah kami coblos sadarkan mereka. mana sekolah gratis bagi sd~smp. orang tua murid diam bukan berarti setuju tapi ngebatin tau ga. ingat do'a orang teraniaya dikabul oleh Allah swt.
pa bupati bekasi tolong dong
pa bupati bekasi tolong dong dengaring jeritan orang tua murid yg ga mampu. ni disekolah anak saya di kabupaten bekasi sdn 06 salah satu contoh awal ortu dikenai bayar uang perbaikan lapangan 150rb tapi alhamdulillah tidak difollow up setelah kami protes. eh terus dibebani beli seragam menyusul lagi buku lks menyusul lagi buku paket. gimana ni pengawasannya. ingat setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban. dewan gimana antum yang kami banggakan ko adem aja
saya merasa peran pemerintah
saya merasa peran pemerintah dalam mengawasi pendidikan sangat tidak jelas dan juga nih dewan yami banggakan saat dulu kami colok dan duduk didewan ga pernah saya dengar ada sidak ke sekolah2. hampir rata2 setiap sekolah mewajibkan murid beli buku lks dan buku paket tapi ko adem2 aja wan
Post new comment