BANDUNG, (PRLM).- Polemik dilarang atau diijinkannya Ahmadiyah, bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu meledak dan mengakibatkan pergesekan di masyarakat. Karena itu, pemerintah diharapkan bisa segera mengambil keputusan yang tegas soal Ahmadiyah. Dengan demikian, aparat kepolisian dan masyarakat, tidak terombang-ambing.

Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Sutarman, menuturkan, jika memang aliran Ahmadiyah sesat dan dilarang, maka ajukanlah kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan larangan. ”Kalau memang diijinkan, silahkan ijinkan sehingga ada kepastian bagi kami selaku penegak hukum, juga kepastian di masyarakat. Kalau memang (Ahmadiyah) diijinkan pemerintah, maka kami pun wajib memberikan perlindungan. Dan kalau dilarang, maka kami imbau agar membubarkan diri. Jadi ada satu kepastian, karena ini merupakan bom waktu bagi kita semua kalau ngambang seperti ini,” katanya kepada wartawan, di Mapolda Jabar, Jumat (30/7).

Sutarman yang didampingi Kabid Humas Komisaris Besar Agus Rianto, juga mengimbau, agar masyarakat yang tidak setuju keberadaan Ahmadiyah di lingkungannya, agar bisa menahan diri. ”Kalau (Ahmadiyah) dianggap mencederai (Islam), mari perjuangkan dengan jalur yang benar. Fatwa MUI soal Ahmadiyah sudah ada. Sekarang tinggal ajukan melalui jalur yang resmi,” ujarnya.

Sutarman berharap, masyarakat bisa menahan diri terkait pro kontra Ahmadiyah itu. Dia menyarankan agar masalah tersebut diselesaikan secara damai. ”Jangan main hakim sendiri. Karena jika terjadi pelanggaran hukum, pasti kami tindak tegas. Jangan sampai masalah yang satu tidak selesai, muncul masalah baru,” ucapnya. (A-128/das)***