JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah Indonesia akhirnya menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia sektor domestik ke Yordania. Sebelumnya, hal itu juga telah diberlakukan untuk pengiriman TKI ke Malaysia dan Kuwait.

”Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Yordania,” kata Kepala Pusat Humas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Budi Hartawan.

Diungkapkan, saat ini di penampungan perwakilan RI di Yordania terdapat 238 TKI bermasalah yang masih dalam proses penyelesaian. Sebagian besar merupakan tenaga kerja sektor domestik (PLRT) yang wajib dilindungi.

Menurut dia, walaupun MoU antara pemerintah RI dengan Yordania tentang penempatan dan perlindungan TKI di Yordania sektor domestik telah ditandatangani 27 Juni 2009, tetapi sampai saat ini belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Oleh karena itu, untuk sementara pelayanan penempatan TKI untuk sektor domestik dihentikan sambil menunggu penyelesaian permasalahan TKI yang ada di penampungan dan pembenahan mekanisme penempatan serta perlindungan TKI di Yordania, termasuk masalah kesehatan TKI.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Menakertrans yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Kapolri, dan gubernur di seluruh Indonesia, Ketua Asosiasi PPTKIS dan Direktur Utama PPTKIS.

Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M. Yamani mengatakan, permasalahan TKI informal di luar negeri masih seperti dulu. Seperti, gaji tidak dibayar (kasus terbanyak), dianiaya, dan tidak ada kontak dengan keluarganya.

Pada masalah seperti ini, menurut Yunus, pemerintah seharusnya melibatkan PJTKI untuk mengatasinya karena merekalah yang mengerti dan dapat membantu mengatasinya. ”Keengganan Menakertrans Muhaimin melibatkan asosiasi dan PJTKI kini menjadi pembicaraan PJTKI pada berbagai kesempatan,” katanya. (A-78/A-147)***