BANDUNG, (PRLM).- Sekretaris Dinas Perhubungan Jawa Barat Endang Sobirin mengatakan, pihaknya memberikan ijin operasional kendaraan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurut dia, soal beroperasinya sejumlah kendaraan umum dari luar Kota Bandung ke wilayah Kota Bandung, hal itu sudah diatur dalam kebijakan.

Menurut dia, dalam masalah ijin AKDP, yang operasionalnya melintasi wilayah Kota dan Kab, hal itu tidak melanggar aturan karena pada prinsipnya penentuan rute kendaran umum tidak mengenal prinsip wilayah administrasi, tetapi origin dan destination (OD). "Kami selalu lakukan survei OD untuk penetapan jalur angkutan umum, bukan didasarkan pada batas administrasi wilayah," ujarnya.

Menurut dia, pertambahan penduduk dalam suatu wilayah perkotaan selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan ruang. Sayangnya, hal ini tidak pernah diperhatikan sehingga kemacetan parah tidak terelakkan. "Saat ini tidak ada keseimbangan antara jumlah kendaraan dengan volume jalan," kata kepada "PRLM" di Bandung.

Menurut dia, Dishub Jabar sudah memiliki rencana untuk mengatasi kemacetan parah akibat dampak urban sprawls di sejumlah daerah pinggiran di Kota Bandung dan sekitarnya. "Tugas kami hanya di wilayah jalan provinsi, sedangkan jalan lainnya itu adalah kewenangan pemkab/pemkot setempat," katanya.

Endang mengakui bahwa kemacetan di wilayah pinggiran sudah mengganggu kenyamanan masyarakat sehingga pengembangan jaringan jalan perlu dilakukan. Dalam hal ini, kata dia, sudah ada SKPD yang menanganinya.

Sementara Dishub Jabar, dalam upayanya untuk mengurangi kemacetan di Jawa Barat, telah membuat kebijakan bagaimana membuat masyarakat untuk tertarik menggunakan angkutan umum. "Jika masyarakat lebih memilih untuk mengunakan transportasi umum, ini akan menghilangkan kemacetan," ujarnya.

Namun, masyarakat enggan untuk menggunakan kendaraan umum dengan sejumlah alasan, diantaranya ketidaknyamanan. Padahal, penanganan masalah kemacetan butuh kerjasama dua pihak, baik itu di sisi demand dan supply. Dari sisi supply, Dishub akan membuat sistem transportasi umum yang nyaman.

Dalam hal ini, ada dua rencana dekat yang akan dilakukan Dishub Jabar, yakni program reaktivasi kereta api dan pelarangan parkir di pusat kota. "Jadi, lokasi parkir dipindahkan ke daerah pinggiran. Dari sana, kita akan sediakan kendaraan umum untuk mengangkut mereka yang ingin ke pusat kota. Park and ride," katanya.(A-133/kur)***