Ratusan Ulama Ultimatum Bupati Bogor

JAWA BARAT

BOGOR, (PRLM).- Ratusan ulama dan kiyai yang tergabung dalam Forum Silaturrahmi dan Pengajian Kabupaten Bogor (FSPKB) memberikan ultimatum kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin agar menepati janjinya untuk memperhatikan pondok pesantren dan memajukan lembaga pendidikan Islam. Sebab, setelah menjabat sebagai bupati, janji tersebut tidak ditepati bahkan perhatian terhadap pondok pesantren minim sekali.

Hal itu dikemukakan Sesespuh FSPKB Kiyai Nu’man Istikhori dan Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tafsir Kab Bogor Kiyai Abdul Muis, Selasa (29/6) di sela-sela acara festival dzikir barzanji di Bogor yang dihadiri ratusan ulama dan kiyai se-Kab. Bogor.

Dijelaskan Kiyai Nu’man, selama ini para ulama memberikan dukungan penuh kepada Bupati Rachmat Yasin. Termasuk pada saat pemilihan kepala daerah dua tahun lalu. “Namun, setelah menjabat sebagai bupati, banyak para ulama mengeluh, karena apa yang dijanjikan tidak terwujud,” katanya.

Janji yang disampaikan Bupati Rachmat Yasin pada waktu itu yakni akan memberikan perhatian besar terhadap pondok pesantren. “Itu janji yang disampaikan langsung oleh bupati. Tapi setelah menjabat, ternyata bantuan untuk pesantren berbanding jauh jika disandingkan dengan bantuan untuk kegiatan olahraga dan lainnya,” ujar Kiyai Nu’man.

Hal senada disampaikan Kiyai Abdul Muis. Banyak ulama di Kab. Bogor menyampaikan tentang sikap bupati yang tidak menepati janji. Bahkan, jika dibandingkan dengan bupati sebelumnya, perhatian bupati Rachmat jauh sekali. “Waktu bupati Agus Utara ada program imbal swadaya untuk pesantren. Namun, sekarang program itu sudah tak ada lagi,” jelasnya.

Minimnya perhatian bupati terhadap lembaga pondok pesantren sangat terlihat dengan alokasi anggaran bantuan pesantren hanya Rp 500 juta pada APBD 2010. Padahal, jumlah pesantren di Kab. Bogor mencapai ribuan. “Dulu saja, satu pesantren rata-rata dapat program imbal swadaya sampai Rp 25 juta per pesantren. Sekarang, anggaran Rp 500 juta untuk sekian ribu pesantren. Ini gambaran nyata rendahnya komitmen bupati terhadap pesantren,” kata Kiyai Abdul Muis.

Untuk itu, para ulama dan kiyai memberikan ultimatum kepada bupati agar memenuhi janji dan mencabut kembali ijin yang sudah diterbitkan. “Jika tidak direspon, maka persoalan tersebut akan dibawa ke tingkat Musyawarah Besar (Mubes) FSPKB yang akan dilaksanakan Juli ini,” kata Kiyai Nu’man.

Menyikapi kekecewaaan para ulama tersebut terhadap bupati Rachmat Yasin, juru bicara bupati David Rizar Nugroho mengatakan, selama ini sudah ada alokasi anggaran untuk bantuan sarana keagamaan, termasuk pondok pesantren dan rencananya akan dilakukan penambahan pada perubahan anggaran 2010. (A-134/das)***

Baca Juga

Pemasukan PBB Cianjur Baru Rp 26 Miliar

JAWA BARAT

CIANJUR, (PRLM).- Pelimpahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Kantor Pajak Pratama ke Pemkab Cianjur sepertinya setengah hati. Betapa tidak, data yang dilimpahkan dari Pajak Pratama ke Pemkab Cianjur ternyata terjadi perbedaan pada jumlah di berita acara dengan fakta yang ada.

DPRD Desak Pemkab Majalengka Bentuk BNN

JAWA BARAT

MAJALENGKA,(PRLM).- Komisi A DPRD Majalengka meminta pemerintah Kabupaten Majalengka segera membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN), dan bekerja secara efektif karena peredaran narkoba di wilayah Majalengka sudah cukup memprihatinkan.

Baru 50 Desa di Subang Yang Penuhi Syarat Cairkan Dana Desa

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Dari 245 desa yang ada di Kabupaten Subang, baru sekitar 50 desa yang APBDes perubahannya sudah tuntas dan telah memenuhi syarat mencairkan dana desa dari pemerintah pusat.

Lagi, Satpol PP Subang Tutup 5 Toko Modern tak Berijin

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Satpol PP Kabupaten Subang kembali menutup lima toko modern tak berijin yang masih beroperasi, Jumat (3/7/2015). Dari lima toko modern tersebut, tiga di antaranya berada di wilayah Kecamatan Jalancagak, dan masing-masing satu toko di Cisalak serta Purwadadi.