Ratusan Ulama Ultimatum Bupati Bogor

JAWA BARAT

BOGOR, (PRLM).- Ratusan ulama dan kiyai yang tergabung dalam Forum Silaturrahmi dan Pengajian Kabupaten Bogor (FSPKB) memberikan ultimatum kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin agar menepati janjinya untuk memperhatikan pondok pesantren dan memajukan lembaga pendidikan Islam. Sebab, setelah menjabat sebagai bupati, janji tersebut tidak ditepati bahkan perhatian terhadap pondok pesantren minim sekali.

Hal itu dikemukakan Sesespuh FSPKB Kiyai Nu’man Istikhori dan Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tafsir Kab Bogor Kiyai Abdul Muis, Selasa (29/6) di sela-sela acara festival dzikir barzanji di Bogor yang dihadiri ratusan ulama dan kiyai se-Kab. Bogor.

Dijelaskan Kiyai Nu’man, selama ini para ulama memberikan dukungan penuh kepada Bupati Rachmat Yasin. Termasuk pada saat pemilihan kepala daerah dua tahun lalu. “Namun, setelah menjabat sebagai bupati, banyak para ulama mengeluh, karena apa yang dijanjikan tidak terwujud,” katanya.

Janji yang disampaikan Bupati Rachmat Yasin pada waktu itu yakni akan memberikan perhatian besar terhadap pondok pesantren. “Itu janji yang disampaikan langsung oleh bupati. Tapi setelah menjabat, ternyata bantuan untuk pesantren berbanding jauh jika disandingkan dengan bantuan untuk kegiatan olahraga dan lainnya,” ujar Kiyai Nu’man.

Hal senada disampaikan Kiyai Abdul Muis. Banyak ulama di Kab. Bogor menyampaikan tentang sikap bupati yang tidak menepati janji. Bahkan, jika dibandingkan dengan bupati sebelumnya, perhatian bupati Rachmat jauh sekali. “Waktu bupati Agus Utara ada program imbal swadaya untuk pesantren. Namun, sekarang program itu sudah tak ada lagi,” jelasnya.

Minimnya perhatian bupati terhadap lembaga pondok pesantren sangat terlihat dengan alokasi anggaran bantuan pesantren hanya Rp 500 juta pada APBD 2010. Padahal, jumlah pesantren di Kab. Bogor mencapai ribuan. “Dulu saja, satu pesantren rata-rata dapat program imbal swadaya sampai Rp 25 juta per pesantren. Sekarang, anggaran Rp 500 juta untuk sekian ribu pesantren. Ini gambaran nyata rendahnya komitmen bupati terhadap pesantren,” kata Kiyai Abdul Muis.

Untuk itu, para ulama dan kiyai memberikan ultimatum kepada bupati agar memenuhi janji dan mencabut kembali ijin yang sudah diterbitkan. “Jika tidak direspon, maka persoalan tersebut akan dibawa ke tingkat Musyawarah Besar (Mubes) FSPKB yang akan dilaksanakan Juli ini,” kata Kiyai Nu’man.

Menyikapi kekecewaaan para ulama tersebut terhadap bupati Rachmat Yasin, juru bicara bupati David Rizar Nugroho mengatakan, selama ini sudah ada alokasi anggaran untuk bantuan sarana keagamaan, termasuk pondok pesantren dan rencananya akan dilakukan penambahan pada perubahan anggaran 2010. (A-134/das)***

Baca Juga

Ratusan Anggota TNI Bersihkan Sungai Ciranca

JAWA BARAT
DANDIM 0617 Majalengka bersama anggotanya membersihkan sungai dari tumpukan sampah di sungai Ciranca yang membentang membelah pemukiman penduduk Kelurahan Babakanjawa, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.*

MAJALENGKA,(PRLM).- 500 lebih anggota TNI yang berasal dari Kodim 0617 Majalengka, 321 Galuh Taruna, Lanud Sugiri Sukani, Dinas Kebersihan serta kepolisian dan masyarakat lakukan pembersihan sampah di Sungai Ciranca yang mengalir di tengah pemukiman penduduk Kalurahan Babakanjawa, Kecamatan Majal

Setelah "Dipanen", Nenas Raksasa di Bundaran Jalan Cagak Tumbuh Lagi

JAWA BARAT
Setelah "Dipanen", Nenas Raksasa di Bundaran Jalan Cagak Tumbuh Lagi

SUBANG,(PRLM).-Lebih dari dua bulan lalu, banyak pengguna jalan baik warga Subang maupun luar daerah, mereka bertanya-tanya saat melintas bundaran Jalan cagak.

PT Bio Farma Meresmikan Rumah Batik Pakidulan

JAWA BARAT

SUKABUMI, (PRLM).- PT Bio Farma (Persero) meresmikan Rumah Batik Pakidulan yang merupakan bagian program CSR Bio Farma, di Desa Purwasedar, Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi. Rumah Batik Pakidulan yang diresmikan oleh Bupati Sukabumi Drs. H.

Blangko e-KTP di Kota Depok Masih Kosong

JAWA BARAT

DEPOK, (PRLM).- Blangko KTP elektronik (e-KTP) masih kosong di Kota Depok karena Kementrian Dalam Negeri masih belum mengirimnya. Warga pun mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari.