NJOP Bumi Selalu Diperbaharui

BANDUNG, (PRLM).- Kabid Kerja Sama dan Ekstensifikasi Perpajakan (KEP) Kanwil Jabar I Abdul Ghofir mengungkapkan, nilai jual objek pajak (NJOP) Bumi disusun pada suatu database yang selalu diperbaharui oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan wilayah kerja masing-masing dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena itu, NJOP pada 2009, misalnya, berbeda dengan NJOP pada 2010. Sementara sebagaian masyarakat tidak menyadari perubahan NJOP tersebut. Akibatnya, saat akan melunasi PBB, mereka kaget dengan kenaikan yang luar biasa itu. Kejadiann seperti ini, biasanya terjadi di kalangan warga yang memiliki properti di kota-kota besar dan daerah lainnya yang perkembangannya pesat akibat proses pembangunan di wilayah tersebut.

Kehadiran sejumlah pemukiman baru yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti akses jalan, mengakibatkan harga tanah pada suatu kawasan yang semula sepi, bahkan kerap diolok-olok sebagai tempat jin buang anak, melonjak signifikan, Kenaikan harga ini berkonsekuensi terhadap NJOP yang harus dibayar. Di samping itu, harga beli yang semula murah, seiring dengan pesatnya pembangunan di wilayah tersebut, menyebabkan nilai tanah dan bangunan pun dari waktu ke waktu, meningkat pesat.

Sementara prosedur penentuan NJOP, kata Ghofir didapatkan dari pengumpulan informasi properti (jual, beli, penawaran, sewa, dan lain-lain) Sumber data: PPAT/Notaris, Agen/broker, media massa/iklan, informasi masyarakat, dan kelurahan. Data ini kemudian diolah untuk dijadikan sebagai dasar penetuan NJOP. Dari sini, diadakan tatap muka dengan masyarakat setempat/kelurahan untuk memberikan penjelasan umum soal dasar penentuan NJOP tersbeut dan juga untuk mendapatkan feedback dari warga. Selanjutnya dari pertemuan di keluarahan tersbeut akan didapatkan nilai indikasi rata-rata (NIR) yang menjadi acuan dalam menetukan NJOP. (A-133/A-147)***

Baca Juga

BJB Dinobatkan Sebagai Indonesia Trusted Companies 2016

BANDUNG, (PR).- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bjb) mengukuhkan diri sebagai perusahaan yang memiliki kinerja sangat baik dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG).

Gas Bumi Mahal karena Calo

JAKARTA, (PR).- Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran menilai, salah satu penyebab harga gas bumi untuk industri tinggi karena keberadaan calo gas alias trader gas yang tidak memiliki infrastruktur. Sayangnya, keberadaan calo gas ini makin eksis setiap tahunnya.

DPR Apresiasi Kinerja Kementerian Keuangan

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan yang telah mengelola anggaran negara hingga mendekati target APBN yang telah ditetapkan. DPR telah menerima laporan realisasi APBN Perubahan 2016.