NJOP Bumi Selalu Diperbaharui

BANDUNG, (PRLM).- Kabid Kerja Sama dan Ekstensifikasi Perpajakan (KEP) Kanwil Jabar I Abdul Ghofir mengungkapkan, nilai jual objek pajak (NJOP) Bumi disusun pada suatu database yang selalu diperbaharui oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan wilayah kerja masing-masing dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena itu, NJOP pada 2009, misalnya, berbeda dengan NJOP pada 2010. Sementara sebagaian masyarakat tidak menyadari perubahan NJOP tersebut. Akibatnya, saat akan melunasi PBB, mereka kaget dengan kenaikan yang luar biasa itu. Kejadiann seperti ini, biasanya terjadi di kalangan warga yang memiliki properti di kota-kota besar dan daerah lainnya yang perkembangannya pesat akibat proses pembangunan di wilayah tersebut.

Kehadiran sejumlah pemukiman baru yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti akses jalan, mengakibatkan harga tanah pada suatu kawasan yang semula sepi, bahkan kerap diolok-olok sebagai tempat jin buang anak, melonjak signifikan, Kenaikan harga ini berkonsekuensi terhadap NJOP yang harus dibayar. Di samping itu, harga beli yang semula murah, seiring dengan pesatnya pembangunan di wilayah tersebut, menyebabkan nilai tanah dan bangunan pun dari waktu ke waktu, meningkat pesat.

Sementara prosedur penentuan NJOP, kata Ghofir didapatkan dari pengumpulan informasi properti (jual, beli, penawaran, sewa, dan lain-lain) Sumber data: PPAT/Notaris, Agen/broker, media massa/iklan, informasi masyarakat, dan kelurahan. Data ini kemudian diolah untuk dijadikan sebagai dasar penetuan NJOP. Dari sini, diadakan tatap muka dengan masyarakat setempat/kelurahan untuk memberikan penjelasan umum soal dasar penentuan NJOP tersbeut dan juga untuk mendapatkan feedback dari warga. Selanjutnya dari pertemuan di keluarahan tersbeut akan didapatkan nilai indikasi rata-rata (NIR) yang menjadi acuan dalam menetukan NJOP. (A-133/A-147)***

Baca Juga

Inflasi Rendah Sedot Investasi ke Bojonegoro

JAKARTA, (PR).- Bupati Bojonegoro Suyoto menegaskan, Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang tepat untuk menjadi tujuan investasi karena merupakan daerah yang berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di tahun 2015 (19,34%), melampaui kecepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur

LPS Tangani 11 BPR tidak Sehat

SOLO, (PR).- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini sedang menangani 11 bank bermasalah yang disebut menunjukkan tanda "batuk-batuk" di berbagai daerah di Indonesia.

Barang Milik Negara Tingkatkan Nilai Kapitalisasi BUMN

JAKARTA, (PR).- Barang Milik Negara (BMN) seperti pelabuhan, bandara, hotel, jalan tol yang saat ini dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disarankan agar dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN).