DPRD Depok tak Mau Tandatangani Pencairan Dana Bansos

POLITIK

DEPOK, (PRLM).- DPRD Kota Depok tidak mau menandatangani pencairan dana Bantuan Sosial ( Bansos) tahun anggaran 2010 senilai Rp 47 miliar. Pasalnya, dewan mencurigai adanya pemohon bansos bodong.

Demikian dikemukakan Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Demokrat Edy Sitorus, dan Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa Slamet E kepada wartawan di DPRD Kota Depok, Rabu (2/6).

Ketiga anggota dewan tersebut sama-sama sependapat bahwa dewan tidak akan menandatangani pencairan dana Bansos sebelum dewan sendiri mengatahui secara pasti tentang proposal pemohon bantuan Bansos ."Gimana mau menyetujui pencairan dana bansos proposalnya saja tidak ada. Bahkan, ditengarai adanya pemohon yang sudah ada proposalnya saja, setelah dicek ternyata bodong," kata wakil rakyat tersebut.

Untuk itu, lanjut Rintis Yanto, maka dewan akan ekstra hati-hati dalam menyetujui pencairan dana Bansos tersebut. Hal ini terpaksa dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. "Jangan sampai dana yang dari Bansos justru untuk keperluan Pilkada. Jika ini yang terjadi justru akan melanggar peraturan," tegas Rintis.

Masih kata Rintis, pihaknya kini langsung turun tangan untuk ikut menangani proses pencairan dana Bansos tahun 2009 yang masih ada yang belum tersalurkan. "Saya ikut memeriksa apakah benar dana Bansos tersebut disalurkan kepada pihak yang memang berhak menerimanya. Hal ini saya lakukan bukan karena kurang kerjaan, tetapi semata-mata hanya untuk menghindari agar jangan saampai dana Bansos tersebut disalahgunakan," ungkapnya.

Baik Edy maupun Slamet juga sependapat dengan Rintis. Kedua wakil rakyat itu juga mengingatkan kepada instansi terkait jangan asal menyalurkan dana Bansos. "Jangan karena golongannya, lalu mudah untuk mendapatkan Bansos. Jika ini terjadi maka sama dengan menghambur-hamburkan uang rakyat,'" katanya.

Sepertti kita ketahui bahwa dana Bansos tahun 2009 di Kota Depok bermasalah yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan dengan tuntas. Dana bansos sebesar Rp 87 miliar diduga disalahgunakan. Kasus itu pun juga mendapat perhatian khusus dari DPRD yang minta agar kasus itu bisa diselasaikan secara tuntas. ( A-163/das)***

Baca Juga

Tokoh Masyarakat Kota Cirebon Layangkan Petisi

POLITIK

CIREBON, (PRLM).- Sembilan tokoh masyarakat Kota Cirebon yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sadar Konstitusi (Gema Konstitusi), melayangkan petisi, menyoal pelaksanaan pemilihan wakil wali Kota Cirebon.

DPR Tetapkan Calon Kepala BIN dan Panglima TNI

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Proses panjang Komisi I DPR RI untuk memberikan pertimbangan calon Kepala BIN dan persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo, sesuai mekanisme, berujung pada pengambilan putusan tingkat II di paripurna.

Baleg: Revisi UU KPK Diusulkan Pemerintah

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Badan Legislasi (Baleg) DPR membeberkan, asal mula pengusul revisi UU KPK adalah pemerintah. Baleg DPR punya bukti tertulis, pada 16 Juni 2015, Menkumham Yasonna Laoly mengajukan 3 RUU. DPR mempertanyakan, kenapa sekarang mencabutnya dari Prolegnas.

Pilkada Serentak 9 Desember 2015 Disepakati Semua Pimpinan Parpol

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengumpulkan para pimpinan partai politik (parpol), di rumah dinasnya Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (13/7/2015) malam.