DPRD Depok tak Mau Tandatangani Pencairan Dana Bansos

POLITIK

DEPOK, (PRLM).- DPRD Kota Depok tidak mau menandatangani pencairan dana Bantuan Sosial ( Bansos) tahun anggaran 2010 senilai Rp 47 miliar. Pasalnya, dewan mencurigai adanya pemohon bansos bodong.

Demikian dikemukakan Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Demokrat Edy Sitorus, dan Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa Slamet E kepada wartawan di DPRD Kota Depok, Rabu (2/6).

Ketiga anggota dewan tersebut sama-sama sependapat bahwa dewan tidak akan menandatangani pencairan dana Bansos sebelum dewan sendiri mengatahui secara pasti tentang proposal pemohon bantuan Bansos ."Gimana mau menyetujui pencairan dana bansos proposalnya saja tidak ada. Bahkan, ditengarai adanya pemohon yang sudah ada proposalnya saja, setelah dicek ternyata bodong," kata wakil rakyat tersebut.

Untuk itu, lanjut Rintis Yanto, maka dewan akan ekstra hati-hati dalam menyetujui pencairan dana Bansos tersebut. Hal ini terpaksa dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. "Jangan sampai dana yang dari Bansos justru untuk keperluan Pilkada. Jika ini yang terjadi justru akan melanggar peraturan," tegas Rintis.

Masih kata Rintis, pihaknya kini langsung turun tangan untuk ikut menangani proses pencairan dana Bansos tahun 2009 yang masih ada yang belum tersalurkan. "Saya ikut memeriksa apakah benar dana Bansos tersebut disalurkan kepada pihak yang memang berhak menerimanya. Hal ini saya lakukan bukan karena kurang kerjaan, tetapi semata-mata hanya untuk menghindari agar jangan saampai dana Bansos tersebut disalahgunakan," ungkapnya.

Baik Edy maupun Slamet juga sependapat dengan Rintis. Kedua wakil rakyat itu juga mengingatkan kepada instansi terkait jangan asal menyalurkan dana Bansos. "Jangan karena golongannya, lalu mudah untuk mendapatkan Bansos. Jika ini terjadi maka sama dengan menghambur-hamburkan uang rakyat,'" katanya.

Sepertti kita ketahui bahwa dana Bansos tahun 2009 di Kota Depok bermasalah yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan dengan tuntas. Dana bansos sebesar Rp 87 miliar diduga disalahgunakan. Kasus itu pun juga mendapat perhatian khusus dari DPRD yang minta agar kasus itu bisa diselasaikan secara tuntas. ( A-163/das)***

Baca Juga

Tidak Bisa Wujudkan Nawacita, Pantas Direshuffle

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Jajaran kabinet yang tidak bsa mewujudkan nawacita, sudah pantas direshuffle. Ada dua pembantu Presiden Jokowi yang menjadi prioritas untuk diganti jika reshuffle atau rombak kabinet jadi dilakukan.

Ade Komarudin Dilantik Jadi Ketua DPR, Sempat Banjir Interupsi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ade Komarudin (A-261) secara resmi dilantik menjadi Ketua DPR RI, menggantikan Ketua DPR RI sebelumnya, Setya Novanto (F-PG/A-300), yang mengundurkan diri saat hendak dibacakan vonis di sidang Mahkamah Kehormatan (MKD) bebrpa waktu lalu.

Rhoma Sebut Teror di Sarinah Rugikan Umat Islam

POLITIK
SEMARANG, (PRLM).- Raja Dangdut yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Idaman) Rhoma Irama, menyebut bahwa aksi terorisme di kawasan Sarinah Jalan MH Thamrin, 14 Januari 2016, merugikan umat Islam.
 

KPU Tetapkan Anna-Supendi Sebagai Bupati dan Wabup Indramayu Terpilih

POLITIK
KPU Tetapkan Anna-Supendi Sebagai Bupati dan Wabup Indramayu Terpilih

INDRAMAYU, (PRLM).-Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu menetapkan Anna Sophanah-Supendi sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih periode 2016-2020.