DPRD Depok tak Mau Tandatangani Pencairan Dana Bansos

POLITIK

DEPOK, (PRLM).- DPRD Kota Depok tidak mau menandatangani pencairan dana Bantuan Sosial ( Bansos) tahun anggaran 2010 senilai Rp 47 miliar. Pasalnya, dewan mencurigai adanya pemohon bansos bodong.

Demikian dikemukakan Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Demokrat Edy Sitorus, dan Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa Slamet E kepada wartawan di DPRD Kota Depok, Rabu (2/6).

Ketiga anggota dewan tersebut sama-sama sependapat bahwa dewan tidak akan menandatangani pencairan dana Bansos sebelum dewan sendiri mengatahui secara pasti tentang proposal pemohon bantuan Bansos ."Gimana mau menyetujui pencairan dana bansos proposalnya saja tidak ada. Bahkan, ditengarai adanya pemohon yang sudah ada proposalnya saja, setelah dicek ternyata bodong," kata wakil rakyat tersebut.

Untuk itu, lanjut Rintis Yanto, maka dewan akan ekstra hati-hati dalam menyetujui pencairan dana Bansos tersebut. Hal ini terpaksa dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. "Jangan sampai dana yang dari Bansos justru untuk keperluan Pilkada. Jika ini yang terjadi justru akan melanggar peraturan," tegas Rintis.

Masih kata Rintis, pihaknya kini langsung turun tangan untuk ikut menangani proses pencairan dana Bansos tahun 2009 yang masih ada yang belum tersalurkan. "Saya ikut memeriksa apakah benar dana Bansos tersebut disalurkan kepada pihak yang memang berhak menerimanya. Hal ini saya lakukan bukan karena kurang kerjaan, tetapi semata-mata hanya untuk menghindari agar jangan saampai dana Bansos tersebut disalahgunakan," ungkapnya.

Baik Edy maupun Slamet juga sependapat dengan Rintis. Kedua wakil rakyat itu juga mengingatkan kepada instansi terkait jangan asal menyalurkan dana Bansos. "Jangan karena golongannya, lalu mudah untuk mendapatkan Bansos. Jika ini terjadi maka sama dengan menghambur-hamburkan uang rakyat,'" katanya.

Sepertti kita ketahui bahwa dana Bansos tahun 2009 di Kota Depok bermasalah yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan dengan tuntas. Dana bansos sebesar Rp 87 miliar diduga disalahgunakan. Kasus itu pun juga mendapat perhatian khusus dari DPRD yang minta agar kasus itu bisa diselasaikan secara tuntas. ( A-163/das)***

Baca Juga

Kuatkan Konsolidasi DPD PG Jabar, Agung Laksono ke Bandung

POLITIK

JAkARTA, (PRLM).-Untuk menguatkan konsolidasi antara dewan pimpinan pusat Partai Golkar versi Munas Golkar dengan dewan pimpinan daerah di Jawa Barat, Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono berencana menyambangi Bandung, Jumat (19/3/2015).

Agung Laksono: Ini Kado Terindah Mari Membangun Kembali Golkar

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Ketua umum Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono mengaku sangat bahagia terkait putusan Menteri hukum dan HAM Yassona Laoly yang telah mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar dibawah kepemimpinannya.

Gaji Anggota Dewan Kota Cirebon Naik

POLITIK

CIREBON, (PRLM).-Gaji yang diterima anggota dewan Kota Cirebon dipastikan naik mulai April mendatang. Kenaikan gaji yang akan diterima 35 orang anggota dewan, menyusul kenaikan tunjangan komunikasi intensif (TKI) sebesar 50 persen.

Jelang Pilkada, Dana Hibah Meningkat

POLITIK

SOREANG, (PRLM).-Menjelang Pemilihan Bupati Bandung tahun ini, anggaran dana hibah mengalami peningkatan hingga Rp 23,7 miliar. Sebaliknya, dana bantuan sosial menurun hingga Rp 12,6 miliar.