DPRD Depok tak Mau Tandatangani Pencairan Dana Bansos

DEPOK, (PRLM).- DPRD Kota Depok tidak mau menandatangani pencairan dana Bantuan Sosial ( Bansos) tahun anggaran 2010 senilai Rp 47 miliar. Pasalnya, dewan mencurigai adanya pemohon bansos bodong.

Demikian dikemukakan Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Demokrat Edy Sitorus, dan Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa Slamet E kepada wartawan di DPRD Kota Depok, Rabu (2/6).

Ketiga anggota dewan tersebut sama-sama sependapat bahwa dewan tidak akan menandatangani pencairan dana Bansos sebelum dewan sendiri mengatahui secara pasti tentang proposal pemohon bantuan Bansos ."Gimana mau menyetujui pencairan dana bansos proposalnya saja tidak ada. Bahkan, ditengarai adanya pemohon yang sudah ada proposalnya saja, setelah dicek ternyata bodong," kata wakil rakyat tersebut.

Untuk itu, lanjut Rintis Yanto, maka dewan akan ekstra hati-hati dalam menyetujui pencairan dana Bansos tersebut. Hal ini terpaksa dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. "Jangan sampai dana yang dari Bansos justru untuk keperluan Pilkada. Jika ini yang terjadi justru akan melanggar peraturan," tegas Rintis.

Masih kata Rintis, pihaknya kini langsung turun tangan untuk ikut menangani proses pencairan dana Bansos tahun 2009 yang masih ada yang belum tersalurkan. "Saya ikut memeriksa apakah benar dana Bansos tersebut disalurkan kepada pihak yang memang berhak menerimanya. Hal ini saya lakukan bukan karena kurang kerjaan, tetapi semata-mata hanya untuk menghindari agar jangan saampai dana Bansos tersebut disalahgunakan," ungkapnya.

Baik Edy maupun Slamet juga sependapat dengan Rintis. Kedua wakil rakyat itu juga mengingatkan kepada instansi terkait jangan asal menyalurkan dana Bansos. "Jangan karena golongannya, lalu mudah untuk mendapatkan Bansos. Jika ini terjadi maka sama dengan menghambur-hamburkan uang rakyat,'" katanya.

Sepertti kita ketahui bahwa dana Bansos tahun 2009 di Kota Depok bermasalah yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan dengan tuntas. Dana bansos sebesar Rp 87 miliar diduga disalahgunakan. Kasus itu pun juga mendapat perhatian khusus dari DPRD yang minta agar kasus itu bisa diselasaikan secara tuntas. ( A-163/das)***

Baca Juga

Mencalonkan Diri Lagi, Walikota Cimahi Daftar ke PAN

CIMAHI, (PR).- Nama petahana Walikota Cimahi Atty Suharti mulai meramaikan suasana Pilkada Serentak Kota Cimahi 2017. Atty melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Wali Kota Cimahi ke DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cimahi, Sabtu, 25 Juni 2016.

Jaga Integritas pada Pilkada Serentak 2017

JAKARTA, (PR).- Juru Bicara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini menyarankan kepada seluruh penyelenggara penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas pemilu menjelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Februari 2017.

Dana Akomodasi Kampanye Jadi Polemik

JAKARTA, (PR).- Rancangan pengubahan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 tahun 2015 memunculkan perbedaan pendapat di masyarakat. Pengeluaran dana akomodasi kampanye dalam bentuk barang dinilai masih bisa memunculkan celah praktik politik uang.

302 Pendaftar Lolos Seleksi PPK

CIKARANG, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi mengumumkan 302 calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2017, Senin 27 Juni 2016. Nama-nama tersebut berhasil lolos penelitian administrasi.