DPRD Depok tak Mau Tandatangani Pencairan Dana Bansos

DEPOK, (PRLM).- DPRD Kota Depok tidak mau menandatangani pencairan dana Bantuan Sosial ( Bansos) tahun anggaran 2010 senilai Rp 47 miliar. Pasalnya, dewan mencurigai adanya pemohon bansos bodong.

Demikian dikemukakan Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Demokrat Edy Sitorus, dan Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa Slamet E kepada wartawan di DPRD Kota Depok, Rabu (2/6).

Ketiga anggota dewan tersebut sama-sama sependapat bahwa dewan tidak akan menandatangani pencairan dana Bansos sebelum dewan sendiri mengatahui secara pasti tentang proposal pemohon bantuan Bansos ."Gimana mau menyetujui pencairan dana bansos proposalnya saja tidak ada. Bahkan, ditengarai adanya pemohon yang sudah ada proposalnya saja, setelah dicek ternyata bodong," kata wakil rakyat tersebut.

Untuk itu, lanjut Rintis Yanto, maka dewan akan ekstra hati-hati dalam menyetujui pencairan dana Bansos tersebut. Hal ini terpaksa dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. "Jangan sampai dana yang dari Bansos justru untuk keperluan Pilkada. Jika ini yang terjadi justru akan melanggar peraturan," tegas Rintis.

Masih kata Rintis, pihaknya kini langsung turun tangan untuk ikut menangani proses pencairan dana Bansos tahun 2009 yang masih ada yang belum tersalurkan. "Saya ikut memeriksa apakah benar dana Bansos tersebut disalurkan kepada pihak yang memang berhak menerimanya. Hal ini saya lakukan bukan karena kurang kerjaan, tetapi semata-mata hanya untuk menghindari agar jangan saampai dana Bansos tersebut disalahgunakan," ungkapnya.

Baik Edy maupun Slamet juga sependapat dengan Rintis. Kedua wakil rakyat itu juga mengingatkan kepada instansi terkait jangan asal menyalurkan dana Bansos. "Jangan karena golongannya, lalu mudah untuk mendapatkan Bansos. Jika ini terjadi maka sama dengan menghambur-hamburkan uang rakyat,'" katanya.

Sepertti kita ketahui bahwa dana Bansos tahun 2009 di Kota Depok bermasalah yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan dengan tuntas. Dana bansos sebesar Rp 87 miliar diduga disalahgunakan. Kasus itu pun juga mendapat perhatian khusus dari DPRD yang minta agar kasus itu bisa diselasaikan secara tuntas. ( A-163/das)***

Baca Juga

FPAN Desak Evaluasi dan Audit Densus 88

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua FPAN DPR RI, Teguh Juwarno mendukung langkah PP Muhammadiyah yang mendesak Presiden Jokowi agar membentuk Tim Independen untuk melakukan evaluasi dan audit Densus ‘88.

Ketua DPP Hanura Erik Satrya Wardhana

Hati-Hati Pilih Menteri

JAKARTA, (PR).- Lamanya proses perombakan susunan (reshuffle) yang dilakukan Presiden Joko Widodo diharapkan lantaran ia berhati-hati. Berhati-hati dalam pergantian menteri ini sangat penting karena akan menentukan jalannya pemerintahan ke depan.

WAKIL Ketua Umum Gerindra Fadli Zon saat diwawancarai usai Diskusi di Galeri Kafe Cikini, Rabu (23/4/2014). Fadli mengatakan Gerindra saat ini jalin komunikasi dengan partai-partai islam. Dia mengatakan hari ini Pak Prabowo bertemu dengan Ustad Hilmi di B

DPR dan KMP Belum Carikan Pengganti Fahri Hamzah

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR Fadhli Zon berharap masalah yang dihadapi koleganya di pimpinan DPR, Fahri Hamzah dengan PKS bukanlah agenda setting. Dia memandang kasus-kasus besar dapat mengganggu stabilitas koalisi merah putih.

Muktamar PPP Dihadiri 1.761 Peserta

JAKARTA, (PR).- Muktamar VIII PPP yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta sejak Jumat, 8 April 2016 hingga Senin, 11 April 2016 diikuti oleh 1.767 peser