DPRD Depok tak Mau Tandatangani Pencairan Dana Bansos

POLITIK

DEPOK, (PRLM).- DPRD Kota Depok tidak mau menandatangani pencairan dana Bantuan Sosial ( Bansos) tahun anggaran 2010 senilai Rp 47 miliar. Pasalnya, dewan mencurigai adanya pemohon bansos bodong.

Demikian dikemukakan Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Demokrat Edy Sitorus, dan Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa Slamet E kepada wartawan di DPRD Kota Depok, Rabu (2/6).

Ketiga anggota dewan tersebut sama-sama sependapat bahwa dewan tidak akan menandatangani pencairan dana Bansos sebelum dewan sendiri mengatahui secara pasti tentang proposal pemohon bantuan Bansos ."Gimana mau menyetujui pencairan dana bansos proposalnya saja tidak ada. Bahkan, ditengarai adanya pemohon yang sudah ada proposalnya saja, setelah dicek ternyata bodong," kata wakil rakyat tersebut.

Untuk itu, lanjut Rintis Yanto, maka dewan akan ekstra hati-hati dalam menyetujui pencairan dana Bansos tersebut. Hal ini terpaksa dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. "Jangan sampai dana yang dari Bansos justru untuk keperluan Pilkada. Jika ini yang terjadi justru akan melanggar peraturan," tegas Rintis.

Masih kata Rintis, pihaknya kini langsung turun tangan untuk ikut menangani proses pencairan dana Bansos tahun 2009 yang masih ada yang belum tersalurkan. "Saya ikut memeriksa apakah benar dana Bansos tersebut disalurkan kepada pihak yang memang berhak menerimanya. Hal ini saya lakukan bukan karena kurang kerjaan, tetapi semata-mata hanya untuk menghindari agar jangan saampai dana Bansos tersebut disalahgunakan," ungkapnya.

Baik Edy maupun Slamet juga sependapat dengan Rintis. Kedua wakil rakyat itu juga mengingatkan kepada instansi terkait jangan asal menyalurkan dana Bansos. "Jangan karena golongannya, lalu mudah untuk mendapatkan Bansos. Jika ini terjadi maka sama dengan menghambur-hamburkan uang rakyat,'" katanya.

Sepertti kita ketahui bahwa dana Bansos tahun 2009 di Kota Depok bermasalah yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan dengan tuntas. Dana bansos sebesar Rp 87 miliar diduga disalahgunakan. Kasus itu pun juga mendapat perhatian khusus dari DPRD yang minta agar kasus itu bisa diselasaikan secara tuntas. ( A-163/das)***

Baca Juga

Partisipasi Pemilukada Rendah

POLITIK

DEPOK, (PRLM).- Partisipasi pemilihan kepala daerah cenderung menurun dari Pilkada yang diselenggarakan pertama kali tahun 2004 hingga sekarang.

Ketua DPRD Kota Cimahi Usulkan Jumlah Legislator Dipangkas 50 Persen

POLITIK

CIMAHI, (PRLM).- Jumlah anggota legislatif di Indonesia diusulkan dipangkas sekitar 50 persen. Hal ini dilakukan demi mengurangi pengeluaran anggaran negara.

Wacana itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Gunawan, Selasa (9/6/2015).

Pemuda Muhammadiyah Harus Kompak untuk Capai Kekuasaan

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan jalan menuju ke kekuasaan dan kekuatan ekonomi tidaklah mudah tapi harus melalui perjuangan keras. Pasalnya kekuasaan dan kekuatan ekonomi tidak bisa diminta, melainkan harus diperjuangkan melalui kerja keras dan harus direbut.

Ical Ajak Perangi Oknum Pemerintah Penghancur Golkar

POLITIK
JAKARTA , (PRLM).- Surat Ketua Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) kepada Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, untuk melarang Agung Laksono berakti