Uni Eropa Bantu Dana Hibah untuk Pendidikan

JAKARTA, (PRLM).- Uni Eropa memberikan bantuan hibah dana tahap pertama sebanyak 200 juta Euro atau sekitar Rp 2,4 triliun kepada pemerintah Indonesia, untuk mendukung program di sektor pendidikan. Dana hibah ini disalurkan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan tata kelola dalam layanan pendidikan dasar secara nasional yang mengacu pada rencana
strategis (renstra) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) 2010-2014.

Penandatanganan perjanjian pendanaan dilakukan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh, dan Komisioner Urusan Pembangunan Komisi Eropa Andris Piebalgs, di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional Senayan, Jakarta, Selasa (25/5).

Seusai acara penandatanganan, Mendiknas mengatakan, dana hibah ini akan digunakan untuk penguatan program pendidikan, meliputi akses, kualitas, dan tata kelola pendidikan. ”Ini grant bukan loan. Kami berterima kasih banyak kepada Uni Eropa yang telah memberikan hibah,” ujarnya.

Menurut M. Nuh, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat jelas terhadap masalah pendidikan, yakni dengan
mengalokasikan anggaran dua puluh persen dari anggaran belanja negara. Selain itu, pemerintah Indonesia pada 2009-2014 meletakkan pendidikan sebagai salah satu prioritas di antara prioritas pembangunan yang lain.

”Konsekuensinya, seluruh sumber daya yang kita miliki harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebab, pendidikan termasuk salah satu program prioritas yang harus kita rampungkan 2009-2014,” katanya menjelaskan.

Komisioner Urusan Pembangunan Komisi Eropa Andris Piebalgs mengatakan, hibah ini merupakan dukungan anggaran yang pertama untuk Indonesia dan terbesar kedua di Asia. ”Dukungan ini menandai tahapan baru dalam memperkuat dan memperluas kemitraan antara Uni Eropa dan Indonesia,” katanya.

Program ini, menurut Piebalgs, didukung oleh Australia (Aus Aid) dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Hibah dibagi 180 juta euro untuk dukungan anggaran (budget support) dan 20 juta euro untuk kerja sama analisis dan pengembangan kapasitas. (A-94/A-147)***

Baca Juga

Diduga Soal Jual Beli WTP, Borok BPK Mulai Dibuka

JAKARTA, (PR).- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai penangkapan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama oknum dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi oleh Komisi Pemberantasan Kor

Kemendes Siap Bekerja Sama Dengan KPK

JAKARTA, (PR).- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo angkat bicara tentang kasus korupsi yang membelit anak buahnya.

Menteri LHK: Penanganan Masalah Lingkungan Butuh Sinergi

JAKARTA, (PR).- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan penanganan masalah lingkungan dan kehutanan memerlukan sinergi antarkementerian/ lembaga yang berkepentingan dan harus dilakukan secara komprehensif.

6 Orang dari Unsur DPRD dan Pemprov Jatim Terjaring OTT

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan enam orang dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur dan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dibawa ke Jakarta, pada Selasa, 6 Juni 2017.