PNS Belum Terima Rapel Tunjangan Beras

GARUT, (PRLM).- Rapel tunjangan beras bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan guru se-Kab. Garut sejak 2009 mandek. Pasalnya, dana yang tersedia dalam APBD Kab. Garut 2010 belum mengalokasikan rapel tunjangan beras tersebut.

Menurut salah seorang PNS di lingkungan Pemkab Garut yang enggan disebut namanya, kenaikan tunjangan beras sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sejak 2009 sebesar Rp 7.000,00/jiwa. “Namun, sampai sekarang belum diterima. Padahal, itu hak yang harus diterima semua PNS,” katanya.

Hal tersebut diakui Kasubdin Belanja Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kab. Garut Lukman Hakim. Menurut dia, sebenarnya tidak ada permasalahan terkait dengan pembayaran rapel beras.

“Namun, kami harus menyesuaikan dulu dengan APBD. Pemerintah pusat tidak hati-hati atau gegabah dalam memutuskan. Kenaikan tunjangan beras diumumkan 2010, tetapi yang harus dibayarkan sejak 2009,” ujarnya.

Kenaikan khusus tunjangan beras bagi PNS berdasarkan surat resmi Menteri Keuangan No. 57 Tahun 2009 tentang kenaikan harga beras. Jumlah guru di Kab. Garut mencapai sekitar 15.000 orang, belum ditambah jumlah PNS.

“Kami upayakan anggaran di APBD Perubahan Kab. Garut 2010 dapat memenuhi kebutuhan rapel beras tersebut, baru setelah itu diputuskan bisa diterima oleh guru dan PNS. Karena jumlah yang harus dikeluarkan DPPKA untuk rapel beras itu nilainya cukup besar, kami baru usulkan pada APBD Perubahan,” jelas Lukman. (A-158/das)***

Baca Juga

Wakil Bupati Karawang Bantah Soal Alih Fungsi Lahan

KARAWANG,(PR).- Tidak setuju dengan ucapan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai alih fungsi lahan pertanian di Karawang menjadi industri dan perumahan, Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari atau yang biasa dipanggil Jimmy mengundang Wapres berkunjung ke Karawang.

KPK Terus Dalami Kasus Suap dan Korupsi Bupati Subang

BANDUNG, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus menggali pengembangan kasus korupsi yang menjerat Bupati Subang, Ojang Suhandi. Tim penyidik tengah berupaya merampungkan berkas perkara untuk selanjutnya segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Mobil Damkar di Kota Sukabumi Banyak yang Uzur

SUKABUMI, (PR).- Intensitas bencana kebakaran di Kota Sukabumi cenderung terus meningkat tetapi upaya penanganan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi masih belum optimal.