PNS Belum Terima Rapel Tunjangan Beras

JAWA BARAT

GARUT, (PRLM).- Rapel tunjangan beras bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan guru se-Kab. Garut sejak 2009 mandek. Pasalnya, dana yang tersedia dalam APBD Kab. Garut 2010 belum mengalokasikan rapel tunjangan beras tersebut.

Menurut salah seorang PNS di lingkungan Pemkab Garut yang enggan disebut namanya, kenaikan tunjangan beras sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sejak 2009 sebesar Rp 7.000,00/jiwa. “Namun, sampai sekarang belum diterima. Padahal, itu hak yang harus diterima semua PNS,” katanya.

Hal tersebut diakui Kasubdin Belanja Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kab. Garut Lukman Hakim. Menurut dia, sebenarnya tidak ada permasalahan terkait dengan pembayaran rapel beras.

“Namun, kami harus menyesuaikan dulu dengan APBD. Pemerintah pusat tidak hati-hati atau gegabah dalam memutuskan. Kenaikan tunjangan beras diumumkan 2010, tetapi yang harus dibayarkan sejak 2009,” ujarnya.

Kenaikan khusus tunjangan beras bagi PNS berdasarkan surat resmi Menteri Keuangan No. 57 Tahun 2009 tentang kenaikan harga beras. Jumlah guru di Kab. Garut mencapai sekitar 15.000 orang, belum ditambah jumlah PNS.

“Kami upayakan anggaran di APBD Perubahan Kab. Garut 2010 dapat memenuhi kebutuhan rapel beras tersebut, baru setelah itu diputuskan bisa diterima oleh guru dan PNS. Karena jumlah yang harus dikeluarkan DPPKA untuk rapel beras itu nilainya cukup besar, kami baru usulkan pada APBD Perubahan,” jelas Lukman. (A-158/das)***

Baca Juga

Pemasukan PBB Cianjur Baru Rp 26 Miliar

JAWA BARAT

CIANJUR, (PRLM).- Pelimpahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Kantor Pajak Pratama ke Pemkab Cianjur sepertinya setengah hati. Betapa tidak, data yang dilimpahkan dari Pajak Pratama ke Pemkab Cianjur ternyata terjadi perbedaan pada jumlah di berita acara dengan fakta yang ada.

DPRD Desak Pemkab Majalengka Bentuk BNN

JAWA BARAT

MAJALENGKA,(PRLM).- Komisi A DPRD Majalengka meminta pemerintah Kabupaten Majalengka segera membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN), dan bekerja secara efektif karena peredaran narkoba di wilayah Majalengka sudah cukup memprihatinkan.

Baru 50 Desa di Subang Yang Penuhi Syarat Cairkan Dana Desa

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Dari 245 desa yang ada di Kabupaten Subang, baru sekitar 50 desa yang APBDes perubahannya sudah tuntas dan telah memenuhi syarat mencairkan dana desa dari pemerintah pusat.

Lagi, Satpol PP Subang Tutup 5 Toko Modern tak Berijin

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Satpol PP Kabupaten Subang kembali menutup lima toko modern tak berijin yang masih beroperasi, Jumat (3/7/2015). Dari lima toko modern tersebut, tiga di antaranya berada di wilayah Kecamatan Jalancagak, dan masing-masing satu toko di Cisalak serta Purwadadi.