Headlines

Komisi B DPRD Undang Stakeholder Pemerintah Terkait PT GRPP

BANDUNG, (PRLM).-Komisi B DPRD Jabar akan mengundang, aparat pemerintah Pemprov Jabar yang terkait dengan kisruh pengelolaan Kawasan Wisata Alam Gunung Tangkubanparahu. Selain itu, juga akan diundang Bupati Kab. Subang dan Bupati Kab. Bandung Barat untuk dimintai pendapatnya.

Menurut Ketua Komisi B, Hasan Zainal Abidin, Jumat (21/5), para stakeholder pemerintah itu akan diundang ke DPRD Jabar pada Senin (24/5). Komisi B akan meminta masukan dari mereka, terkait dengan keabsahan pengelolaan KWA Gunung Tangkubanparahu oleh PT Graha Rani Putera Persada (GRPP) seluas 250,70 hektar.

Seperti diberitakan sebelumnya, persoalan yang sudah berlarut-larut selama dua tahun ini, muncul karena adanya perdebatan mengenai sah atau tidaknya surat ijin yang dikeluarkan Menteri Kehutanan kepada PT GRPP untuk mengelola KWA Tangkubanparahu.

“Setelah melakukan pertemuan pada tanggal 24 Mei, kami akan langsung ke Komisi 2 dan Komisi 4 DPR RI, dan mungkin juga akan langsung mengundang Menteri Kehutanan di pertemuan itu. Pada Juni 2010, kami harap sudah ada kesimpulan, untuk menentukan sikap DPRD Jabar dan Gubernur terkait masalah ini,” kata Zainal.

Dia juga mengatakan, Komisi B telah banyak menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang meminta agar ijin PT GRPP dicabut. Namun, kata dia, Komisi B tidak bisa membuat kesimpulan sembarangan, dan ingin mengambil langkah yang tidak menyimpang dari aturan.

Kamis (20/5) kemarin, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menolak untuk mencabut izin penguasaan pariwisata alam (IPPA) Tangkubanparahu yang diberikan kepada PT Graha Rani Putra Persada (GRPP), jika tidak ada keputusan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. Zulkifli juga menuduh, bahwa yang meminta ijin PT GRPP dicabut hanya segelintir orang saja.

"Masalah Tangkubanparahu sedang dilakukan kajian. Akan tetapi, untuk sekarang, belum cukup dasar untuk mencabut izin PT GRPP, kalau hanya berdasarkan keinginan sepuluh orang. Sulit untuk membatalkan surat keputusan itu, kalau hanya berdasarkan usulan segelintir orang. Makanya, kita menunggu sikap dari DPRD Jabar, lalu Pemprov Jabar, sehingga keinginan (mencabut) itu mencerminkan aspirasi warga Jabar," kata Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan, Kamis (16/5).

Berbeda dengan Menteri Kehutanan, Gubernur Jabar justru telah tegas mengatakan, ijin dari Menteri Kehutanan kepada PT GRPP cacat hukum, karena itu harus dicabut. Gubernur Ahmad Heryawan juga mengatakan, surat permintaan pencabutan ijin kepada PT GRPP itu sudah dilayangkan ke Kementerian Kehutanan sejak 2 Desember 2009. Namun, sampai saat ini surat itu belum ditanggapi.

Heryawan juga mengaku, setiap ada kesempatan bertemu dengan Menteri Kehutanan, dirinya selalu menanyakan masalah itu. Namun, Zulkifli Hasan selalu menjawab, persoalan itu sedang diproses. (A-132/CA-05/kur)***

Komentari di Facebook !